Televisi harus berhenti menayangkan hasil quick count Pemilu 2024 dan harus diganti dengan real count KPU.https://news.okezone.com/read/2024/02/18/337/2971757/minta-tv-setop-tayangkan-quick-count-eep-saefulloh-ini-pemilu-terburuk-sepanjang-reformasiidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/18/337/2971757/minta-tv-setop-tayangkan-quick-count-eep-saefulloh-ini-pemilu-terburuk-sepanjang-reformasihttps://news.okezone.com/read/2024/02/18/337/2971757/minta-tv-setop-tayangkan-quick-count-eep-saefulloh-ini-pemilu-terburuk-sepanjang-reformasiMinggu 18 Februari 2024 07:16 WIBSalman MardiraEep Saefulloh Fatah (Foto: MPI/Tangguh)https://img.okezone.com/content/2024/02/18/337/2971757/minta-tv-setop-tayangkan-quick-count-eep-saefulloh-ini-pemilu-terburuk-sepajang-reformasi-sY82W8r7xJ.jpg JAKARTA - Pendiri dan CEO PolMark Research Center, Eep Saefulloh Fatah meminta media massa terutama televisi untuk tidak lagi menayangkan hasil hitung cepat atau quick count Pemilu 2024 karena menimbulkan kegaduhan, menyusul banyak temuan dugaan kecurangan. "Saya mengimbau untuk seluruh stasiun televisi untuk tidak lagi menayangkan quick count dan menggantinya dengan hitung cepat KPU. Dan KPU juga harus bertanggung jawab dengan memberikan alat verifikasi," kata Eep seperti dikutip dalam tayangan video disiarkan akun TikTok @mantopunggasan, Minggu (18/2/2024). Pemilu 2024 diwarnai kontroversi karena diduga ada skenario keterlibatan penguasa dan alat negara dalam memenangkan salah satu pasangan capres dan cawapres.  BACA JUGA: Real Count KPU Jateng 82,81%: Prabowo Kuasai Kandang Banteng, Disusul Ganjar dan Anies Menurut Eep, Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi terburuk sepanjang sejarah reformasi di Indonesia. "Baikkah Pemilu 2024? Jika pertanyaan itu diajukan kepada saya sebagai warga negara, maka saya jawab ini adalah pemilu terburuk sepanjang pengalaman saya mengikuti dan menjalani pemilihan umum di masa reformasi," ujarnya. Eep mengatakan dalam kontestasi pemilihan, kalah dan menang memang penting, tapi salah dan benar tetap harus diperjuangkan. "Bayangkan jika televisi membombardir dengan hasil quick count yang seolah-olah pemilu sudah selesai, kita tidak menghargai perjuangan mereka. Sekali lagi quick count adalah perlengkapan teknis memprediksi hasil, quick count bukan hasil itu sendiri."  BACA JUGA: Real Count KPU 66,39%: Prabowo-Gibran 57,94%, Anies-Muhaimin 24,48%, Ganjar-Mahfud MD 17,58% Eep menegaskan bahwa warga negara berhak melawan segala bentuk kecurangan. "Jika kita merasa benar, jika itu merupakan hak kita sebagai warga negara, maka melawan sekalipun harus berhadapan dengan kekuasaan yang begitu besar tidak boleh didekati rasa takut sekecil apapun." JAKARTA - Pendiri dan CEO PolMark Research Center, Eep Saefulloh Fatah meminta media massa terutama televisi untuk tidak lagi menayangkan hasil hitung cepat atau quick count Pemilu 2024 karena menimbulkan kegaduhan, menyusul banyak temuan dugaan kecurangan. "Saya mengimbau untuk seluruh stasiun televisi untuk tidak lagi menayangkan quick count dan menggantinya dengan hitung cepat KPU. Dan KPU juga harus bertanggung jawab dengan memberikan alat verifikasi," kata Eep seperti dikutip dalam tayangan video disiarkan akun TikTok @mantopunggasan, Minggu (18/2/2024). Pemilu 2024 diwarnai kontroversi karena diduga ada skenario keterlibatan penguasa dan alat negara dalam memenangkan salah satu pasangan capres dan cawapres.  BACA JUGA: Real Count KPU Jateng 82,81%: Prabowo Kuasai Kandang Banteng, Disusul Ganjar dan Anies Menurut Eep, Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi terburuk sepanjang sejarah reformasi di Indonesia. "Baikkah Pemilu 2024? Jika pertanyaan itu diajukan kepada saya sebagai warga negara, maka saya jawab ini adalah pemilu terburuk sepanjang pengalaman saya mengikuti dan menjalani pemilihan umum di masa reformasi," ujarnya. Eep mengatakan dalam kontestasi pemilihan, kalah dan menang memang penting, tapi salah dan benar tetap harus diperjuangkan. "Bayangkan jika televisi membombardir dengan hasil quick count yang seolah-olah pemilu sudah selesai, kita tidak menghargai perjuangan mereka. Sekali lagi quick count adalah perlengkapan teknis memprediksi hasil, quick count bukan hasil itu sendiri."  BACA JUGA: Real Count KPU 66,39%: Prabowo-Gibran 57,94%, Anies-Muhaimin 24,48%, Ganjar-Mahfud MD 17,58% Eep menegaskan bahwa warga negara berhak melawan segala bentuk kecurangan. "Jika kita merasa benar, jika itu merupakan hak kita sebagai warga negara, maka melawan sekalipun harus berhadapan dengan kekuasaan yang begitu besar tidak boleh didekati rasa takut sekecil apapun."