Penculikan aktivis telah diakui dan membuat Prabowo dicopot dari dinas kemiliteran oleh Dewan Kehormatan Perwira.https://news.okezone.com/read/2024/02/18/337/2971893/setara-institute-penegakan-ham-semakin-suram-jika-prabowo-gibran-menangidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/18/337/2971893/setara-institute-penegakan-ham-semakin-suram-jika-prabowo-gibran-menanghttps://news.okezone.com/read/2024/02/18/337/2971893/setara-institute-penegakan-ham-semakin-suram-jika-prabowo-gibran-menangMinggu 18 Februari 2024 15:15 WIBAri Sandita MurtiPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming/Antarahttps://img.okezone.com/content/2024/02/18/337/2971893/setara-institute-penegakan-ham-semakin-suram-jika-prabowo-gibran-menang-Rv1Jnlb7e9.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8xNy8xLzE3NzM2Ny81L3g4c3V3NDA=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA-Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan mengkhawatirkan penegakan HAM akan semakin suram ke depannya jika sampai Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden berikutnya. Sejak awal Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis pun menilai, Prabowo dan Gibran adalah paslon yang bermasalah. Prabowo merupakan pelanggar hak asasi manusia (HAM) karena telah melakukan penculikan aktivis HAM pada 1997-1998. Penculikan aktivis telah diakui dan membuat Prabowo dicopot dari dinas kemiliteran oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 3 Agustus 1998 silam. BACA JUGA: Real Count KPU 66,61% : Anies-Cak Imin 24,48%, Prabowo-Gibran 57,95%, Ganjar-Mahfud 17,57% "Sedangkan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo nyata-nyata mengabaikan agenda reformasi 1998. Pencalonan Gibran sarat dengan praktik KKN, serta melanggar etika konstitusi," ujarnya, Minggu (18/2/2024). BACA JUGA: Suara Prabowo-Gibran di TPS 106 Cengkareng yang Melambung Belum Muncul di Real Count KPU Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis itu menerangkan, tidak ada kepentingan rakyat yang diwakili Gibran. Pasalnya, kepentingan utamanya adalah mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroni Joko Widodo. Lebih lanjut, dia menyebut, bahwa penegakan HAM lima tahun ke depan akan suram jika Prabowo presiden lantaran memiliki rekam jejak terduga pelanggar HAM."Sudah pasti suram. Saya kira rasional saja. Tidak mungkin terduga pelanggar HAM akan memerintahkan pembentukan pengadilan HAM," katanya. Dia menambahkan, jika mengacu pada studi politik, banyak sekali pengalaman bahwa demokrasi justru ditumpangi untuk membunuh demokrasi itu sendiri. “Itu dilakukan oleh para demagog (perusuh), yang oleh banyak scholar politik disebut sebagai musuh terburuk demokrasi,” pungkasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8xNy8xLzE3NzM2Ny81L3g4c3V3NDA=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA-Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan mengkhawatirkan penegakan HAM akan semakin suram ke depannya jika sampai Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden berikutnya. Sejak awal Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis pun menilai, Prabowo dan Gibran adalah paslon yang bermasalah. Prabowo merupakan pelanggar hak asasi manusia (HAM) karena telah melakukan penculikan aktivis HAM pada 1997-1998. Penculikan aktivis telah diakui dan membuat Prabowo dicopot dari dinas kemiliteran oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 3 Agustus 1998 silam. BACA JUGA: Real Count KPU 66,61% : Anies-Cak Imin 24,48%, Prabowo-Gibran 57,95%, Ganjar-Mahfud 17,57% "Sedangkan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo nyata-nyata mengabaikan agenda reformasi 1998. Pencalonan Gibran sarat dengan praktik KKN, serta melanggar etika konstitusi," ujarnya, Minggu (18/2/2024). BACA JUGA: Suara Prabowo-Gibran di TPS 106 Cengkareng yang Melambung Belum Muncul di Real Count KPU Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis itu menerangkan, tidak ada kepentingan rakyat yang diwakili Gibran. Pasalnya, kepentingan utamanya adalah mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroni Joko Widodo. Lebih lanjut, dia menyebut, bahwa penegakan HAM lima tahun ke depan akan suram jika Prabowo presiden lantaran memiliki rekam jejak terduga pelanggar HAM."Sudah pasti suram. Saya kira rasional saja. Tidak mungkin terduga pelanggar HAM akan memerintahkan pembentukan pengadilan HAM," katanya. Dia menambahkan, jika mengacu pada studi politik, banyak sekali pengalaman bahwa demokrasi justru ditumpangi untuk membunuh demokrasi itu sendiri. “Itu dilakukan oleh para demagog (perusuh), yang oleh banyak scholar politik disebut sebagai musuh terburuk demokrasi,” pungkasnya.