Putusan MK yang loloskan Gibran dinilai mengkhianati konstitusi.https://news.okezone.com/read/2024/02/19/337/2972032/relawan-ganjar-mahfud-sebut-putusan-mk-loloskan-gibran-bagian-dari-kecurangan-pilpres-2024idhttps://news.okezone.com/read/2024/02/19/337/2972032/relawan-ganjar-mahfud-sebut-putusan-mk-loloskan-gibran-bagian-dari-kecurangan-pilpres-2024https://news.okezone.com/read/2024/02/19/337/2972032/relawan-ganjar-mahfud-sebut-putusan-mk-loloskan-gibran-bagian-dari-kecurangan-pilpres-2024Senin 19 Februari 2024 02:08 WIBIsmet HumaediRelawan Ganjar-Mahfud (Foto: MPI/Achmad)https://img.okezone.com/content/2024/02/19/337/2972032/relawan-ganjar-mahfud-sebut-putusan-mk-loloskan-gibran-bagian-dari-kecurangan-pilpres-2024-WeIKatI94j.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8xOC8xLzE3NzM4Ny81L3g4c3dpOGE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Wakil Relawan Ganjar-Mahfud, Haposan Situmorang menyatakan bahwa proses penetapan cawapres Gibran Rakabuming Raka melalui rekayasa hukum konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 tahun 2023, merupakan upaya mengkhianati konstitusi dan tindakan yang sangat memalukan. “Tindakan ini secara nyata dan kasat mata merupakan dugaan kuat pelanggaran dan/atau kecurangan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024,” kata Haposan di Jakarta, Minggu (18/2/2024). Pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang diterima langsung KPU tanpa merevisi dan/atau mengubah PKPU yang mensyaratkan umur 40 tahun merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU.  BACA JUGA: Protes Kecurangan Pilpres 2024, Relawan Ganjar-Mahfud Siap Kepung Bawaslu RI Besok "Hal ini terbukti keputusan DKPP dalam Keputusanya Komisioner KPU dinyatakan bersalah," kata Haposan. Para relawan Ganjar-Mahfud, kata Haposan, menilai bahwa hukum telah digunakan sebagai instrumen politik, untuk menyandera tokoh tokoh politik supaya mendukung paslon tertentu, dan merupakan tindakan untuk merusak sistem hukum dan upaya menghalang halangi upaya penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi serta merusak sistem politik di Indonesia  BACA JUGA: Kecurangan Pilpres 2024, Desa hingga Pesantren Dikondisikan Menangkan Capres-Cawapres Tertentu Selain itu, tindakan presiden dengan mengarahkan aparat pemerintah untuk mendukung paslon tertentu merupakan penodaan terhadap demokrasi di Indonesia; dan turun langsung ke daerah-daerah, tanpa melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan bantuan sosial senilai Rp492 triliun, sebelum dilangsungkanya Pemilu 2024. "Demikian Petisi Brawijaya ini disampaikan, Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha Esa meridhoi upaya kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita cita yang tercantum didalam Pembukaan UUD 1945," kata Haposan. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8xOC8xLzE3NzM4Ny81L3g4c3dpOGE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Wakil Relawan Ganjar-Mahfud, Haposan Situmorang menyatakan bahwa proses penetapan cawapres Gibran Rakabuming Raka melalui rekayasa hukum konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 tahun 2023, merupakan upaya mengkhianati konstitusi dan tindakan yang sangat memalukan. “Tindakan ini secara nyata dan kasat mata merupakan dugaan kuat pelanggaran dan/atau kecurangan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024,” kata Haposan di Jakarta, Minggu (18/2/2024). Pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang diterima langsung KPU tanpa merevisi dan/atau mengubah PKPU yang mensyaratkan umur 40 tahun merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU.  BACA JUGA: Protes Kecurangan Pilpres 2024, Relawan Ganjar-Mahfud Siap Kepung Bawaslu RI Besok "Hal ini terbukti keputusan DKPP dalam Keputusanya Komisioner KPU dinyatakan bersalah," kata Haposan. Para relawan Ganjar-Mahfud, kata Haposan, menilai bahwa hukum telah digunakan sebagai instrumen politik, untuk menyandera tokoh tokoh politik supaya mendukung paslon tertentu, dan merupakan tindakan untuk merusak sistem hukum dan upaya menghalang halangi upaya penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi serta merusak sistem politik di Indonesia  BACA JUGA: Kecurangan Pilpres 2024, Desa hingga Pesantren Dikondisikan Menangkan Capres-Cawapres Tertentu Selain itu, tindakan presiden dengan mengarahkan aparat pemerintah untuk mendukung paslon tertentu merupakan penodaan terhadap demokrasi di Indonesia; dan turun langsung ke daerah-daerah, tanpa melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan bantuan sosial senilai Rp492 triliun, sebelum dilangsungkanya Pemilu 2024. "Demikian Petisi Brawijaya ini disampaikan, Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha Esa meridhoi upaya kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita cita yang tercantum didalam Pembukaan UUD 1945," kata Haposan.