Akademisi curiga ada peserta pemilu memanfaatkan kekacauan ini untuk mengalihkan suara ke paslon tertentu.https://news.okezone.com/read/2024/02/19/337/2972038/kacaunya-sirekap-diduga-bukan-hanya-kesalahan-kpu-tapi-juga-ulah-peserta-pemiluidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/19/337/2972038/kacaunya-sirekap-diduga-bukan-hanya-kesalahan-kpu-tapi-juga-ulah-peserta-pemiluhttps://news.okezone.com/read/2024/02/19/337/2972038/kacaunya-sirekap-diduga-bukan-hanya-kesalahan-kpu-tapi-juga-ulah-peserta-pemiluSenin 19 Februari 2024 05:23 WIBAri Sandita MurtiSirekap KPU (Foto: ANTARA)https://img.okezone.com/content/2024/02/19/337/2972038/kacaunya-sirekap-diduga-bukan-hanya-kesalahan-kpu-tapi-juga-ulah-peserta-pemilu-gLFpBitD8v.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8xNy8xLzE3NzM3MC81L3g4c3YwMHE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Beni Kurnia Ilahi mencurigai kacaunya persoalan Sitem Informasi Rekapitulasi Suara atau Sirekap dalam Pemilu 2024 tak murni kesalahan KPU RI, tapi ada keterlibatan dari peserta pemilu. "Saya berprasangka, bisa jadi persoalan yang terjadi di sirekap ini bukan murni kesalahan KPU, ataupun anggota lain, tapi juga keterlibatan dari peserta pemilu, yang mencoba utuk melakukan pendekatan pada penyelenggara pemilu agar proses ini seolah kacau dengan modus yang dia lakukan agar suara tetap beralih ke pasangan tertentu itu," ujarnya saat dihuhungi, Minggu (18/2/2024). Menurutnya, jika boleh melihat peristiwa masa lalu, sejatinya persoalan kekacauan ataupun kejanggalan dalam Pemilu 2024 ini merupakan ujungnya. Misalnya saja persoalan yang ada di dalam KPU RI, sebagaimana diketahui DKPP telah sering menegur melalui berbagai putusannya tuk memberikan peringatan pada Komisioner-komisioner KPU.  BACA JUGA: Pakar IT Minta KPU Beri Penjelasan soal Sirekap Pakai Server Asing "Misal dengan peringatan terakhir, lalu ada lagi peringatan terakhir di bulan berikutnya. Artinya, secara etik Komisioner KPU tak menjalankan tugas sebagaimana mestinya sesuai aturan," tuturnya. "Namun, tetap saja DKPP mengeluarkan putusan itu, harusnya kalau sudah peringatan terakhir peringatan berikutnya yah diberhentikan, tapi tak diberhentikan sehingga ketidakprifesionalan KPU dalam menyelenggarakan pemilu itulah yang kemudian terjadinya peristiwa-peristiwa sirekap dan lainnya," jelasnya.  BACA JUGA: Peneliti Bongkar Dugaan Penggelembungan Suara di Aplikasi Sirekap Beni menambahkan, masifnya pelanggaran pemilu dewasa ini, termasuk keterlibatan aparatur negara dalam setiap proses kampanye juga mengindikasi kejanggalan dalam pemilu. Apalagi, salah satu paslon tertentu misalnya, jauh-jauh hari melakukan banyak sekali pelanggaran sehingga dia sudah jumawa bahwasanya dia akan menang. "Sehingga, apapaun jalan yang harus dilakukan, sekalipun itu jalan dengan segala cara itu mereka akan lakukan, termasuk penggelembungan suara dan lainnya," katanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8xNy8xLzE3NzM3MC81L3g4c3YwMHE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Beni Kurnia Ilahi mencurigai kacaunya persoalan Sitem Informasi Rekapitulasi Suara atau Sirekap dalam Pemilu 2024 tak murni kesalahan KPU RI, tapi ada keterlibatan dari peserta pemilu. "Saya berprasangka, bisa jadi persoalan yang terjadi di sirekap ini bukan murni kesalahan KPU, ataupun anggota lain, tapi juga keterlibatan dari peserta pemilu, yang mencoba utuk melakukan pendekatan pada penyelenggara pemilu agar proses ini seolah kacau dengan modus yang dia lakukan agar suara tetap beralih ke pasangan tertentu itu," ujarnya saat dihuhungi, Minggu (18/2/2024). Menurutnya, jika boleh melihat peristiwa masa lalu, sejatinya persoalan kekacauan ataupun kejanggalan dalam Pemilu 2024 ini merupakan ujungnya. Misalnya saja persoalan yang ada di dalam KPU RI, sebagaimana diketahui DKPP telah sering menegur melalui berbagai putusannya tuk memberikan peringatan pada Komisioner-komisioner KPU.  BACA JUGA: Pakar IT Minta KPU Beri Penjelasan soal Sirekap Pakai Server Asing "Misal dengan peringatan terakhir, lalu ada lagi peringatan terakhir di bulan berikutnya. Artinya, secara etik Komisioner KPU tak menjalankan tugas sebagaimana mestinya sesuai aturan," tuturnya. "Namun, tetap saja DKPP mengeluarkan putusan itu, harusnya kalau sudah peringatan terakhir peringatan berikutnya yah diberhentikan, tapi tak diberhentikan sehingga ketidakprifesionalan KPU dalam menyelenggarakan pemilu itulah yang kemudian terjadinya peristiwa-peristiwa sirekap dan lainnya," jelasnya.  BACA JUGA: Peneliti Bongkar Dugaan Penggelembungan Suara di Aplikasi Sirekap Beni menambahkan, masifnya pelanggaran pemilu dewasa ini, termasuk keterlibatan aparatur negara dalam setiap proses kampanye juga mengindikasi kejanggalan dalam pemilu. Apalagi, salah satu paslon tertentu misalnya, jauh-jauh hari melakukan banyak sekali pelanggaran sehingga dia sudah jumawa bahwasanya dia akan menang. "Sehingga, apapaun jalan yang harus dilakukan, sekalipun itu jalan dengan segala cara itu mereka akan lakukan, termasuk penggelembungan suara dan lainnya," katanya.