Kaka menilai, ada potensi untuk memuluskan peserta pemilu memenangi kontestasi.https://news.okezone.com/read/2024/02/20/337/2972651/sirekap-bermasalah-kipp-duga-kpu-menangi-salah-satu-peserta-pemiluidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/20/337/2972651/sirekap-bermasalah-kipp-duga-kpu-menangi-salah-satu-peserta-pemiluhttps://news.okezone.com/read/2024/02/20/337/2972651/sirekap-bermasalah-kipp-duga-kpu-menangi-salah-satu-peserta-pemiluSelasa 20 Februari 2024 10:24 WIBAchmad Al FiqriDugaan Kecurangan Pemilu/Foto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2024/02/20/337/2972651/sirekap-bermasalah-kipp-duga-kpu-menangi-salah-satu-peserta-pemilu-DicjcBYVnG.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8xOS8xLzE3NzQzNy81L3g4c3l1OGM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyebut, Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bermasalah. Mereka menilai, KPU tak punya kontrol terhadap sistem informasi tersebut. Sekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta megatakan, pihaknya telah dari awal mengkritisi KPU terhadap penggunaan Sirekap. Dia menilai, KPU tak memiliki kontrol terhadap sistem tersebut. "KPU harusnya mempuntai kontrol yang cukup terhadap sistem. Ini latar belakang ya, kenapa kalau kita lihat sistem di KPU ini nampak tidak baik ya untuk menyelenggarakan sebuah pemilu yang kalau kita lihat di Sirekap ini mengcover 823 ribu lebih (TPS)," tutur Kaka saat dihubungi, Selasa (20/2/2024). BACA JUGA: Viral TPS di Cengkareng Belum Input Data tapi Hasil Sudah Keluar di Sirekap KPU Dikatakannya, penerapan sistem itu menimbulkan masalah yang disebabkan dua faktor yakni, sistem error dan kebetulan. Menurutnya, faktor sistem error bisa disebabkan oleh desain pihak tertentu "Saya masih anggap ini by accident ya, tetapi karena kelemahan KPU misalnya tidak paham, kedua tidak punya kontrol, ketiga tidak terbuka ke publik sistem apa yang mau dipakai," tuturnya. BACA JUGA: Tepis Isu Server Sirekap di Luar Negeri, KPU: Seluruh Data Disimpan di Indonesia Meski sistem informasi KPU bermasalah, Kaka menilai, ada potensi untuk memuluskan peserta pemilu memenangi kontestasi. Meski begitu, ia berkata, potensi memenangi kandidat pemilu ini masih harus perlu dibuktikan lebih lanjut. "Apakah ada indikasi atau kecenderungan? Saya pikir ada, tetapi itu perlu pembuktian. Karena semua kewenangan yang dimiliki penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, bisa membuat pemilu ini fair dan bisa juga digunakan untuk membuat pemilu ini tidak berintegritas dengan cara cheating. Jadi potensi itu ada," terang Kaka.Atas dasar itu, Kaka merasa perlu adanya pihaj independen untuk melakukan audit digital forensik terhadap sistem informasi di KPU itu. Baginya, hal itu bisa dilakukan selagi masyarakat tak puas terhadap sistem KPU itu. "Karena KPU dalam PKPU sebutkan sebagai alat untuk sampaikan informasi, sehingga auditnya nanti sampai pada delivery nya. Apakah delivery nya sampai ke publik? Kalau publik tidak puas, ya bisa dimulai dari situ (audit forensik digital)," ucap Kaka. "Kalau KPU tidak punya pemahaman dan kontrol yang memadai tentang sistem ini, maka saya pikir harus ada pihak independen yang harus kontrol dan memahaminya, ya sebaiknya ada pihak independen yang audit sistem ini,"pungkasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8xOS8xLzE3NzQzNy81L3g4c3l1OGM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyebut, Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bermasalah. Mereka menilai, KPU tak punya kontrol terhadap sistem informasi tersebut. Sekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta megatakan, pihaknya telah dari awal mengkritisi KPU terhadap penggunaan Sirekap. Dia menilai, KPU tak memiliki kontrol terhadap sistem tersebut. "KPU harusnya mempuntai kontrol yang cukup terhadap sistem. Ini latar belakang ya, kenapa kalau kita lihat sistem di KPU ini nampak tidak baik ya untuk menyelenggarakan sebuah pemilu yang kalau kita lihat di Sirekap ini mengcover 823 ribu lebih (TPS)," tutur Kaka saat dihubungi, Selasa (20/2/2024). BACA JUGA: Viral TPS di Cengkareng Belum Input Data tapi Hasil Sudah Keluar di Sirekap KPU Dikatakannya, penerapan sistem itu menimbulkan masalah yang disebabkan dua faktor yakni, sistem error dan kebetulan. Menurutnya, faktor sistem error bisa disebabkan oleh desain pihak tertentu "Saya masih anggap ini by accident ya, tetapi karena kelemahan KPU misalnya tidak paham, kedua tidak punya kontrol, ketiga tidak terbuka ke publik sistem apa yang mau dipakai," tuturnya. BACA JUGA: Tepis Isu Server Sirekap di Luar Negeri, KPU: Seluruh Data Disimpan di Indonesia Meski sistem informasi KPU bermasalah, Kaka menilai, ada potensi untuk memuluskan peserta pemilu memenangi kontestasi. Meski begitu, ia berkata, potensi memenangi kandidat pemilu ini masih harus perlu dibuktikan lebih lanjut. "Apakah ada indikasi atau kecenderungan? Saya pikir ada, tetapi itu perlu pembuktian. Karena semua kewenangan yang dimiliki penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, bisa membuat pemilu ini fair dan bisa juga digunakan untuk membuat pemilu ini tidak berintegritas dengan cara cheating. Jadi potensi itu ada," terang Kaka.Atas dasar itu, Kaka merasa perlu adanya pihaj independen untuk melakukan audit digital forensik terhadap sistem informasi di KPU itu. Baginya, hal itu bisa dilakukan selagi masyarakat tak puas terhadap sistem KPU itu. "Karena KPU dalam PKPU sebutkan sebagai alat untuk sampaikan informasi, sehingga auditnya nanti sampai pada delivery nya. Apakah delivery nya sampai ke publik? Kalau publik tidak puas, ya bisa dimulai dari situ (audit forensik digital)," ucap Kaka. "Kalau KPU tidak punya pemahaman dan kontrol yang memadai tentang sistem ini, maka saya pikir harus ada pihak independen yang harus kontrol dan memahaminya, ya sebaiknya ada pihak independen yang audit sistem ini,"pungkasnya.