Idham mengakui, pihaknya telah menerima surat yang dilayangkan PDIP sejak Selasa 20 Februari 2024 tadi malam.https://news.okezone.com/read/2024/02/21/337/2973310/kpu-bakal-bahas-surat-penolakan-pdip-terkait-sirekapidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/21/337/2973310/kpu-bakal-bahas-surat-penolakan-pdip-terkait-sirekaphttps://news.okezone.com/read/2024/02/21/337/2973310/kpu-bakal-bahas-surat-penolakan-pdip-terkait-sirekapRabu 21 Februari 2024 13:32 WIBFelldy UtamaAnggota KPU Idham Kholiq (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2024/02/21/337/2973310/kpu-bakal-bahas-surat-penolakan-pdip-terkait-sirekap-8xoXJdXPF4.jpgJAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera membahas terkait surat penolakan atas penggunaan sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) hasil Pemilu 2024 di seluruh jenjang atau tingkatan pleno. "Terkait dengan surat tersebut, itu akan dibahas dalam tataran pimpinan di KPU," kata Anggota KPU RI, Idham Holik saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (21/2/2024). BACA JUGA: Hadi Tjahjanto Tiba di Kementerian ATR/BPN, Bakal Serahkan Jabatan ke AHY Idham mengakui, pihaknya telah menerima surat yang dilayangkan PDIP sejak Selasa 20 Februari 2024 tadi malam. Sehingga, pihaknya belum bisa berkomentar lebih jauh sebelum ada pembahasan mengenai surat tersebut. "Semalam kami mendapatkan surat tersebut dalam format elektronik, disampaikan oleh narahubung DPP PDIP," ujarnya. BACA JUGA: Dilantik Jadi Menko Polhukam, Hadi: Kita Jaga Situasi Pasca Pemilu 2024    Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno. PDIP juga menolak sikap/keputusan KPU yang menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK. Sikap ini tertuang dalam surat pernyataan penolakan DPP PDIP yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tertanggal 20 Februari 2024. Surat dengan nomor 2599/EX/DPP/II/2024 tersebut ditandatangani Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera membahas terkait surat penolakan atas penggunaan sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) hasil Pemilu 2024 di seluruh jenjang atau tingkatan pleno. "Terkait dengan surat tersebut, itu akan dibahas dalam tataran pimpinan di KPU," kata Anggota KPU RI, Idham Holik saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (21/2/2024). BACA JUGA: Hadi Tjahjanto Tiba di Kementerian ATR/BPN, Bakal Serahkan Jabatan ke AHY Idham mengakui, pihaknya telah menerima surat yang dilayangkan PDIP sejak Selasa 20 Februari 2024 tadi malam. Sehingga, pihaknya belum bisa berkomentar lebih jauh sebelum ada pembahasan mengenai surat tersebut. "Semalam kami mendapatkan surat tersebut dalam format elektronik, disampaikan oleh narahubung DPP PDIP," ujarnya. BACA JUGA: Dilantik Jadi Menko Polhukam, Hadi: Kita Jaga Situasi Pasca Pemilu 2024    Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno. PDIP juga menolak sikap/keputusan KPU yang menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK. Sikap ini tertuang dalam surat pernyataan penolakan DPP PDIP yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tertanggal 20 Februari 2024. Surat dengan nomor 2599/EX/DPP/II/2024 tersebut ditandatangani Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.