Aparat penegak hukum hingga kini masih mengalami keterbatasan dalam memahami pasal-pasal yang berkaitan dengan ujaran kebencian.    https://news.okezone.com/read/2024/02/22/337/2973658/peneliti-nilai-aparat-penegak-hukum-kurang-pahami-pasal-ujaran-kebencianidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/22/337/2973658/peneliti-nilai-aparat-penegak-hukum-kurang-pahami-pasal-ujaran-kebencianhttps://news.okezone.com/read/2024/02/22/337/2973658/peneliti-nilai-aparat-penegak-hukum-kurang-pahami-pasal-ujaran-kebencianKamis 22 Februari 2024 05:06 WIBDanandaya Arya putraDiskusi soal UU ITE (Foto : MPI)https://img.okezone.com/content/2024/02/22/337/2973658/peneliti-nilai-aparat-penegak-hukum-kurang-pahami-pasal-ujaran-kebencian-j7cYGTSyLy.jpgJAKARTA - Peneliti Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK), Alviani Sabillah menilai aparat penegak hukum hingga kini masih mengalami keterbatasan dalam memahami pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama, berita bohong, dan ujaran kebencian. Menurutnya, hal itu terjadi karena tafsiran dari pasal-pasal tersebut terlalu luas. BACA JUGA: Puting Beliung Melanda Kabupaten Bandung, 2 Kecamatan Terdampak Hal itu disampaikan Alviani saat hadir dalam acara peluncuran Policy Paper Reformasi Kerangka Hukum untuk Perlindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil Indonesia di, Rabu (21/2/1014). "Ada kelonggaran pasal yang dapat ditafsirkan secara luas dan juga ada konteks dan kondisi bahwa aparat penegak hukum masih sangat terbatas sekali pemahamannya untuk menggunakan pasal-pasal tersebut," kata Alviani. BACA JUGA: Asyik Main Handphone Pakai Headset, Pemuda Tewas Usai Tersambar KRL Menurutnya, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terkait dengan pasal-pasal tersebut berakibat pada terancamnya kebebasan individu untuk mengekspresikan pandangan politiknya atau topik-topik sensitif lainnya. Sebab, aparat penegak hukum tidak bisa membedakan atau melihat mana ekspresi politik dengan tindakan yang terkait dengan pasal-pasal tersebut. "Sehingga, dalam pelaksanaannya ekspresi politik atau pandangan tertentu, kritis dari masyarakat justru menjadi serangan balik buat mereka yang menyuarakan hak-haknya," ucapnya.Adapun pasal-pasal yang terkait dengan pembahasan di atas di antaranya: - Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, berita bohong dalam Pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, 390 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, - Pasal 28 Ayat (2) UU ITE tentang Ujaran Kebencian. - Pasal 263 dan 264 yang mengatur ancaman pidana terkait berita bohong UU No.1 Tahun 2023.JAKARTA - Peneliti Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK), Alviani Sabillah menilai aparat penegak hukum hingga kini masih mengalami keterbatasan dalam memahami pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama, berita bohong, dan ujaran kebencian. Menurutnya, hal itu terjadi karena tafsiran dari pasal-pasal tersebut terlalu luas. BACA JUGA: Puting Beliung Melanda Kabupaten Bandung, 2 Kecamatan Terdampak Hal itu disampaikan Alviani saat hadir dalam acara peluncuran Policy Paper Reformasi Kerangka Hukum untuk Perlindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil Indonesia di, Rabu (21/2/1014). "Ada kelonggaran pasal yang dapat ditafsirkan secara luas dan juga ada konteks dan kondisi bahwa aparat penegak hukum masih sangat terbatas sekali pemahamannya untuk menggunakan pasal-pasal tersebut," kata Alviani. BACA JUGA: Asyik Main Handphone Pakai Headset, Pemuda Tewas Usai Tersambar KRL Menurutnya, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terkait dengan pasal-pasal tersebut berakibat pada terancamnya kebebasan individu untuk mengekspresikan pandangan politiknya atau topik-topik sensitif lainnya. Sebab, aparat penegak hukum tidak bisa membedakan atau melihat mana ekspresi politik dengan tindakan yang terkait dengan pasal-pasal tersebut. "Sehingga, dalam pelaksanaannya ekspresi politik atau pandangan tertentu, kritis dari masyarakat justru menjadi serangan balik buat mereka yang menyuarakan hak-haknya," ucapnya.Adapun pasal-pasal yang terkait dengan pembahasan di atas di antaranya: - Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, berita bohong dalam Pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, 390 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, - Pasal 28 Ayat (2) UU ITE tentang Ujaran Kebencian. - Pasal 263 dan 264 yang mengatur ancaman pidana terkait berita bohong UU No.1 Tahun 2023.