Sejumlah tokoh PDIP sudah memberi sinyal bahwa Megawati akan bertemu JK.https://news.okezone.com/read/2024/02/25/337/2975164/jusuf-kalla-dan-megawati-bertemu-bahas-kecurangan-pemilu-jubir-jk-kita-tunggu-sajaidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/25/337/2975164/jusuf-kalla-dan-megawati-bertemu-bahas-kecurangan-pemilu-jubir-jk-kita-tunggu-sajahttps://news.okezone.com/read/2024/02/25/337/2975164/jusuf-kalla-dan-megawati-bertemu-bahas-kecurangan-pemilu-jubir-jk-kita-tunggu-sajaMinggu 25 Februari 2024 15:28 WIBAchmad Al FiqriJK dan Megawati Akan Bertemu/Foto: Antarahttps://img.okezone.com/content/2024/02/25/337/2975164/jusuf-kalla-dan-megawati-bertemu-bahas-kecurangan-pemilu-jubir-jk-kita-tunggu-saja-aIgqWWneuR.jpg JAKARTA - Rencana pertemuan antara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dikabarkan masih belum menemukan waktu yang tepat. Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah berkata, wacana pertemuan dua tokoh negara itu memang kerap diberitakan. Apalagi. Sejumlah tokoh PDIP sudah memberi sinyal bahwa Megawati akan bertemu JK. "Di lain pihak, Pak JK sudah merespon dengan pernyataan, bahwa sedang menunggu waktu yang tepat. Jadi sebaiknya kita tunggu saja," kata Husain saat dihubungi, Minggu (25/2/2024). BACA JUGA: Megawati Dikabarkan Akan Bertemu JK, Bahas Konsolidasi 01 dan 03?    Diketahui, kabar rencana pertemuan JK dan Megawati itu sebelumnya didengar oleh Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden (TKRPP) Deddy Yevri Sitorus. BACA JUGA: Isu Koalisi Anies-Ganjar, Jusuf Kalla : Tak Ada Lawan dan Kawan Abadi dalam Politik! "Saya dengar begitu (Megawati dan JK akan bertemu). Saya pastinya nggak tahu," ujar Deddy, Kamis (22/2). Namun dia mengaku belum mengetahui pasti waktu pertemuan dua tokoh negara itu akan berlangsung. Megawati dan JK akan membahas kondisi sosial politik Tanah Air.Salah satunya terkait kemerosotan kualitas demokrasi akibat cawe-cawe penguasa dalam Pemilu 2024. "Bagaimana mengembalikan marwah institusi negara yang porak-poranda karena berbagai penggunaan kekuasaan yang ugal-ugalan kan kira-kira seperti itu," katanya. Sekedar informasi, Megawati berada dibarisan yang mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden RI. Sementara JK, ada di barisan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Diketahui, keduanya memang senafas akan menggulirkam hak angket DPR RI untuk menelisik kejanggalan dalam proses Pemilu 2024. JAKARTA - Rencana pertemuan antara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dikabarkan masih belum menemukan waktu yang tepat. Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah berkata, wacana pertemuan dua tokoh negara itu memang kerap diberitakan. Apalagi. Sejumlah tokoh PDIP sudah memberi sinyal bahwa Megawati akan bertemu JK. "Di lain pihak, Pak JK sudah merespon dengan pernyataan, bahwa sedang menunggu waktu yang tepat. Jadi sebaiknya kita tunggu saja," kata Husain saat dihubungi, Minggu (25/2/2024). BACA JUGA: Megawati Dikabarkan Akan Bertemu JK, Bahas Konsolidasi 01 dan 03?    Diketahui, kabar rencana pertemuan JK dan Megawati itu sebelumnya didengar oleh Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden (TKRPP) Deddy Yevri Sitorus. BACA JUGA: Isu Koalisi Anies-Ganjar, Jusuf Kalla : Tak Ada Lawan dan Kawan Abadi dalam Politik! "Saya dengar begitu (Megawati dan JK akan bertemu). Saya pastinya nggak tahu," ujar Deddy, Kamis (22/2). Namun dia mengaku belum mengetahui pasti waktu pertemuan dua tokoh negara itu akan berlangsung. Megawati dan JK akan membahas kondisi sosial politik Tanah Air.Salah satunya terkait kemerosotan kualitas demokrasi akibat cawe-cawe penguasa dalam Pemilu 2024. "Bagaimana mengembalikan marwah institusi negara yang porak-poranda karena berbagai penggunaan kekuasaan yang ugal-ugalan kan kira-kira seperti itu," katanya. Sekedar informasi, Megawati berada dibarisan yang mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden RI. Sementara JK, ada di barisan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Diketahui, keduanya memang senafas akan menggulirkam hak angket DPR RI untuk menelisik kejanggalan dalam proses Pemilu 2024.