etua Bawaslu, Rahmat Bagja pun memastikan dalam setiap Pemilu pasti ada pelanggaran.https://news.okezone.com/read/2024/02/25/337/2975261/temukan-ratusan-pelanggaran-bawaslu-nilai-tak-ada-yang-bisa-batalkan-hasil-pemilu-2024idhttps://news.okezone.com/read/2024/02/25/337/2975261/temukan-ratusan-pelanggaran-bawaslu-nilai-tak-ada-yang-bisa-batalkan-hasil-pemilu-2024https://news.okezone.com/read/2024/02/25/337/2975261/temukan-ratusan-pelanggaran-bawaslu-nilai-tak-ada-yang-bisa-batalkan-hasil-pemilu-2024Minggu 25 Februari 2024 21:11 WIBIsmet HumaediIlustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/02/25/337/2975261/temukan-ratusan-pelanggaran-bawaslu-nilai-tak-ada-yang-bisa-batalkan-hasil-pemilu-2024-pLsHj3Br41.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8yNC8xLzE3NzU5My81L3g4dDhiMWs=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan sejauh ini belum ada temuan yang dapat membatalkan hasil Pemilu 2024. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja pun memastikan dalam setiap Pemilu pasti ada pelanggaran. “Saat ini sudah ada sekitar 1.116 laporan dan 666 temuan pelanggaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Jadi bukan tidak ada pelanggaran, namanya kompetisi masa tidak ada pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran ya Bawaslu nggak usah ada,” ujar Rahmat, Minggu (25/2/2024). Bagja mengatakan Bawaslu hingga saat ini masih mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU). Dia mengatakan, pembatalan Pemilu 2024 juga tergantung dari temuan-temuan di lapangan. BACA JUGA: Soal Isu Penggelembungan Suara, Begini Reaksi Bawaslu “Ada kejadian-kejadian saat proses pungut hitung dan rekapitulasi. Di undang-undang tindak pidana pun ada. Jika ada yang merubah hasil itu bisa dipidana. Jika ada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengubah hasil itu bisa dipidana. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga bersama supaya aparat penyelenggara pemilu itu juga tidak melakukan pelanggaran,” kata dia. BACA JUGA: Ungkap Kejanggalan Sirekap, Sekjen Perindo: Pemilu Bukan Soal Angka Tapi Legitimasi Rahmat juga menegaskan tak mungkin tidak ada pelanggaran dalam pemilu. Pelanggarannya baik disengaja atau tidak disengaja karena ketidaktahuan. Penjelasan Bawaslu menilai bahwa hingga saat ini yang terjadi hanyalah pelanggaran, bukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif yang dapat membatalkan Pemilu. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8yNC8xLzE3NzU5My81L3g4dDhiMWs=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan sejauh ini belum ada temuan yang dapat membatalkan hasil Pemilu 2024. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja pun memastikan dalam setiap Pemilu pasti ada pelanggaran. “Saat ini sudah ada sekitar 1.116 laporan dan 666 temuan pelanggaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Jadi bukan tidak ada pelanggaran, namanya kompetisi masa tidak ada pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran ya Bawaslu nggak usah ada,” ujar Rahmat, Minggu (25/2/2024). Bagja mengatakan Bawaslu hingga saat ini masih mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU). Dia mengatakan, pembatalan Pemilu 2024 juga tergantung dari temuan-temuan di lapangan. BACA JUGA: Soal Isu Penggelembungan Suara, Begini Reaksi Bawaslu “Ada kejadian-kejadian saat proses pungut hitung dan rekapitulasi. Di undang-undang tindak pidana pun ada. Jika ada yang merubah hasil itu bisa dipidana. Jika ada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengubah hasil itu bisa dipidana. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga bersama supaya aparat penyelenggara pemilu itu juga tidak melakukan pelanggaran,” kata dia. BACA JUGA: Ungkap Kejanggalan Sirekap, Sekjen Perindo: Pemilu Bukan Soal Angka Tapi Legitimasi Rahmat juga menegaskan tak mungkin tidak ada pelanggaran dalam pemilu. Pelanggarannya baik disengaja atau tidak disengaja karena ketidaktahuan. Penjelasan Bawaslu menilai bahwa hingga saat ini yang terjadi hanyalah pelanggaran, bukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif yang dapat membatalkan Pemilu.