Pemberian bansos diduga untuk mempengaruhi perilaku pemilih.https://news.okezone.com/read/2024/02/26/337/2975589/51-juta-pemilih-ditawari-bansos-jelang-pilpres-2024-pakar-jangan-dianggap-remehidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/26/337/2975589/51-juta-pemilih-ditawari-bansos-jelang-pilpres-2024-pakar-jangan-dianggap-remehhttps://news.okezone.com/read/2024/02/26/337/2975589/51-juta-pemilih-ditawari-bansos-jelang-pilpres-2024-pakar-jangan-dianggap-remehSenin 26 Februari 2024 14:48 WIBWidya MichellaEmrus Sihombing (Foto: Sindonews)https://img.okezone.com/content/2024/02/26/337/2975589/51-juta-pemilih-ditawari-bansos-jelang-pilpres-2024-pakar-jangan-dianggap-remeh-C5TQN6ZDPS.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8yMC8xLzE3NzQ2MC81L3g4dDBuZ3c=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menanggapi hasil survei pascapencoblosan atau exit poll yang dilakukan Litbang Kompas pada 14 Januari 2024. Dimana 51 juta seperlima bagian publik (20,3 persen) dari 204 juta orang responden pernah ditawari bansos baik sembako maupun uang, oleh tim sukses dari parpol ataupun capres di pemilu 2024. Menanggapi hal tersebut, Emrus mengatakan bahwa data tersebut bisa menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu untuk melihat fenomena tersebut.  BACA JUGA: Hak Angket Pilpres 2024 Bisa Efektif jika Parpol Koalisi Ganjar dan Anies Kompak "Tidak boleh dianggap remeh, 50 juta bukan angka yang kecil. Saya pikir ini suatu pernyataan data menjadi masukan bagi seluruh rakyat Indonesia tentu terutama pelaku penyelenggara Pemilu Bawaslu, KPU, dan DKPP dan juga parpol dan kandidat calon tiga Paslon,"kata Emrus saat dihubungi MNC Portal, Senin (26/2/2024). Lebih lanjut dia mengusulkan agar sejumlah masyarakat yang menerima dapat dipanggil dan mengemukakan di hadapan publik terkait dugaan pemberian bansos. Di mana dapat mempengaruhi tingkat suara di pemilu 2024.  BACA JUGA: KPU Perbaiki Data Tak Sinkron Pilpres 2024 di 74.181 TPS "Harus ditangani bersama bila perlu dipanggil kepada publik untuk menjelaskan angka seperti itu di temukan dan mereka ditawarkan bansos di tengah lagi melakukan pemilu bansos berjalan begitu masif sehingga diduga kuat akan mempengaruhi tingkat perilaku memilih,"tuturnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8yMC8xLzE3NzQ2MC81L3g4dDBuZ3c=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menanggapi hasil survei pascapencoblosan atau exit poll yang dilakukan Litbang Kompas pada 14 Januari 2024. Dimana 51 juta seperlima bagian publik (20,3 persen) dari 204 juta orang responden pernah ditawari bansos baik sembako maupun uang, oleh tim sukses dari parpol ataupun capres di pemilu 2024. Menanggapi hal tersebut, Emrus mengatakan bahwa data tersebut bisa menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu untuk melihat fenomena tersebut.  BACA JUGA: Hak Angket Pilpres 2024 Bisa Efektif jika Parpol Koalisi Ganjar dan Anies Kompak "Tidak boleh dianggap remeh, 50 juta bukan angka yang kecil. Saya pikir ini suatu pernyataan data menjadi masukan bagi seluruh rakyat Indonesia tentu terutama pelaku penyelenggara Pemilu Bawaslu, KPU, dan DKPP dan juga parpol dan kandidat calon tiga Paslon,"kata Emrus saat dihubungi MNC Portal, Senin (26/2/2024). Lebih lanjut dia mengusulkan agar sejumlah masyarakat yang menerima dapat dipanggil dan mengemukakan di hadapan publik terkait dugaan pemberian bansos. Di mana dapat mempengaruhi tingkat suara di pemilu 2024.  BACA JUGA: KPU Perbaiki Data Tak Sinkron Pilpres 2024 di 74.181 TPS "Harus ditangani bersama bila perlu dipanggil kepada publik untuk menjelaskan angka seperti itu di temukan dan mereka ditawarkan bansos di tengah lagi melakukan pemilu bansos berjalan begitu masif sehingga diduga kuat akan mempengaruhi tingkat perilaku memilih,"tuturnya.