Bawaslu menggelar sidang putusan atas laporan terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu 2024 yang dilakukan Zulkifli Hasan (Zulhas).https://news.okezone.com/read/2024/02/29/337/2977116/bawaslu-gelar-sidang-putusan-dugaan-pelanggaran-pemilu-oleh-zulhasidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/29/337/2977116/bawaslu-gelar-sidang-putusan-dugaan-pelanggaran-pemilu-oleh-zulhashttps://news.okezone.com/read/2024/02/29/337/2977116/bawaslu-gelar-sidang-putusan-dugaan-pelanggaran-pemilu-oleh-zulhasKamis 29 Februari 2024 14:16 WIBFelldy UtamaZulkifli Hasan (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2024/02/29/337/2977116/bawaslu-gelar-sidang-putusan-dugaan-pelanggaran-pemilu-oleh-zulhas-057RPRe68J.jpgJAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menggelar sidang putusan atas laporan terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu 2024 yang dilakukan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dugaan pelanggaran tersebut didasarkan lantaran ZUlhas tidak mengambil cuti sebagai menteri perdagangan (Mendag) pada saat kampanye di beberapa daerah. BACA JUGA: Ahmad Rofiq: Pemilu Bukan Sekedar Angka tapi Legitimasi Paling Utama Hal ini diketahui dalam agenda sidang Bawaslu yang diterima MNC Portal Indonesia. Dalam agenda tersebut, sidang putusan Nomor Laporan : 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/II/2024 rencananya akan digelar sore ini. "Pukul 15.30 WIB, Tempat: Ruang Sidang Bawaslu Lantai 1," tulis Bawaslu dalam agenda sidang putusan tersebut, Kamis (29/2/2024). Diketahui, sebelum sidang putusan ini, Bawaslu telah menggelar sidang pemeriksaan saksi sekaligus pengesahan alat bukti yang digelar pada Jumat, 16 Februari 2024. BACA JUGA: Jenderal Kehormatan Jadi Beban Baru, Prabowo Harus Jawab Pertanyaan Keluarga Korban HAM Dalam laporan itu, Zulhas dilaporkan oleh Mirza Zulkarnaen yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yusuf. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu dilaporkan telah diduga melakukan pelanggaran Pemilu karena tidak mengajukan cuti kampanye di beberapa daerah.Adapun, dalam laporan ini, disebutkan kegiatan yang diduga dilakukan untuk kampanye diantaranya; di Lapangan Dekai Sejahtera, Papua Pegunungan, Selasa, 23 Januari 2024. Kemudian, di GOR Anugrah, Makassar pada hari Rabu, 24 Januari 2024. Selanjutnya, kunjungan kerja Zulhas ke Cirebon pada hari Jumat, 26 Januari 2024. Dalam laporan itu, Zulhas diduga telah melanggar pasal 281 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 302 ayat (2) UU Pemilu, dan pasal 36 ayat (1) peraturan pemerintah 53/2023.JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menggelar sidang putusan atas laporan terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu 2024 yang dilakukan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dugaan pelanggaran tersebut didasarkan lantaran ZUlhas tidak mengambil cuti sebagai menteri perdagangan (Mendag) pada saat kampanye di beberapa daerah. BACA JUGA: Ahmad Rofiq: Pemilu Bukan Sekedar Angka tapi Legitimasi Paling Utama Hal ini diketahui dalam agenda sidang Bawaslu yang diterima MNC Portal Indonesia. Dalam agenda tersebut, sidang putusan Nomor Laporan : 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/II/2024 rencananya akan digelar sore ini. "Pukul 15.30 WIB, Tempat: Ruang Sidang Bawaslu Lantai 1," tulis Bawaslu dalam agenda sidang putusan tersebut, Kamis (29/2/2024). Diketahui, sebelum sidang putusan ini, Bawaslu telah menggelar sidang pemeriksaan saksi sekaligus pengesahan alat bukti yang digelar pada Jumat, 16 Februari 2024. BACA JUGA: Jenderal Kehormatan Jadi Beban Baru, Prabowo Harus Jawab Pertanyaan Keluarga Korban HAM Dalam laporan itu, Zulhas dilaporkan oleh Mirza Zulkarnaen yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yusuf. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu dilaporkan telah diduga melakukan pelanggaran Pemilu karena tidak mengajukan cuti kampanye di beberapa daerah.Adapun, dalam laporan ini, disebutkan kegiatan yang diduga dilakukan untuk kampanye diantaranya; di Lapangan Dekai Sejahtera, Papua Pegunungan, Selasa, 23 Januari 2024. Kemudian, di GOR Anugrah, Makassar pada hari Rabu, 24 Januari 2024. Selanjutnya, kunjungan kerja Zulhas ke Cirebon pada hari Jumat, 26 Januari 2024. Dalam laporan itu, Zulhas diduga telah melanggar pasal 281 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 302 ayat (2) UU Pemilu, dan pasal 36 ayat (1) peraturan pemerintah 53/2023.