Dia memandang muara dari permasalahan tersebut justru datang dari pembuat kebijakan tertinggi, yakni Presiden Joko Widodo.    https://news.okezone.com/read/2024/02/29/338/2977053/dosen-unj-tuntutan-utama-aksi-rawamangun-bergerak-adalah-pemakzulan-jokowiidhttps://news.okezone.com/read/2024/02/29/338/2977053/dosen-unj-tuntutan-utama-aksi-rawamangun-bergerak-adalah-pemakzulan-jokowihttps://news.okezone.com/read/2024/02/29/338/2977053/dosen-unj-tuntutan-utama-aksi-rawamangun-bergerak-adalah-pemakzulan-jokowiKamis 29 Februari 2024 12:23 WIB Muhammad FarhanDemo Mahasiswa UNJ/Foto: MNC Portalhttps://img.okezone.com/content/2024/02/29/338/2977053/dosen-unj-tuntutan-utama-aksi-rawamangun-bergerak-adalah-pemakzulan-jokowi-pSzsUVy241.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8yNy8xLzE3NzY5OS81L3g4dGV6c3c=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Dosen sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaedillah Badrun mengungkapkan tuntutan kegelisahan rakyat yang dinilainya sudah keterlaluan. Salah satunya adalah kenaikan harga beras hingga 10 persen. Hal itu diutarakannya saat mengikuti Aksi Rawamangun bergerak yang dilaksanakan dengan long march di sekitaran Kampus UNJ. BACA JUGA: Turun ke Jalan, Mahasiswa UNJ Tuntut Tingginya Biaya Pendidikan Jadi Perhatian Pemerintah "Kita menangkap bahwa masyarakat menginginkan harga beras itu turun karena itu membuat masyarakat menderita. Banyak peristiwa yang berdatangan cukup luas dengan naiknya harga beras dalam dua bulan naik sampai 10 persen. Ini kan serius," ujar Ubaed. BACA JUGA: Guru Besar Ilmu Pendidikan UNJ Ikut Turun Aksi Rawamangun Bergerak: Gerakan Kampus itu Otaknya Negara Pengamat politik asal UNJ itu juga menjelaskan selain tingginya harga barang pokok, tuntutan rakyat di tengah gelombang PHK dan tingginya biaya pendidikan, semakin menunjukkan masalah di Republik ini. Dia memandang muara dari permasalahan tersebut justru datang dari pembuat kebijakan tertinggi, yakni Presiden Jokowi."Di saat yang sama korupsi merajalela, pelanggaran HAM, kebebasan sipil terus dicekam. pemilu mengabaikan etika dan moralitas. Merusak demokrasi dan common enemy-nya presiden Joko Widodo,"ujar Ubaed. Oleh sebab itu, Ubaed mengatakan tuntutan utama aksi Rawamangun bergerak tersebut adalah pemakzulan Jokowi. "Ya saya kira kan kuncinya ada dua, Pertama meminta Joko Widodo mundur. Kalau tidak mau mundur, ya dimakzulkan. Itu mekanisme konstitusi kan," tegas Ubaed. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8yNy8xLzE3NzY5OS81L3g4dGV6c3c=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Dosen sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaedillah Badrun mengungkapkan tuntutan kegelisahan rakyat yang dinilainya sudah keterlaluan. Salah satunya adalah kenaikan harga beras hingga 10 persen. Hal itu diutarakannya saat mengikuti Aksi Rawamangun bergerak yang dilaksanakan dengan long march di sekitaran Kampus UNJ. BACA JUGA: Turun ke Jalan, Mahasiswa UNJ Tuntut Tingginya Biaya Pendidikan Jadi Perhatian Pemerintah "Kita menangkap bahwa masyarakat menginginkan harga beras itu turun karena itu membuat masyarakat menderita. Banyak peristiwa yang berdatangan cukup luas dengan naiknya harga beras dalam dua bulan naik sampai 10 persen. Ini kan serius," ujar Ubaed. BACA JUGA: Guru Besar Ilmu Pendidikan UNJ Ikut Turun Aksi Rawamangun Bergerak: Gerakan Kampus itu Otaknya Negara Pengamat politik asal UNJ itu juga menjelaskan selain tingginya harga barang pokok, tuntutan rakyat di tengah gelombang PHK dan tingginya biaya pendidikan, semakin menunjukkan masalah di Republik ini. Dia memandang muara dari permasalahan tersebut justru datang dari pembuat kebijakan tertinggi, yakni Presiden Jokowi."Di saat yang sama korupsi merajalela, pelanggaran HAM, kebebasan sipil terus dicekam. pemilu mengabaikan etika dan moralitas. Merusak demokrasi dan common enemy-nya presiden Joko Widodo,"ujar Ubaed. Oleh sebab itu, Ubaed mengatakan tuntutan utama aksi Rawamangun bergerak tersebut adalah pemakzulan Jokowi. "Ya saya kira kan kuncinya ada dua, Pertama meminta Joko Widodo mundur. Kalau tidak mau mundur, ya dimakzulkan. Itu mekanisme konstitusi kan," tegas Ubaed.