Juanda menyebut pembuat undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah sebenarnya tidak perlu membutuhkan waktu yang lama https://news.okezone.com/read/2024/03/01/337/2977407/soal-putusan-mk-tentang-penghapusan-pt-4-pakar-sebut-dpr-bisa-revisi-dalam-hitungan-hariidhttps://news.okezone.com/read/2024/03/01/337/2977407/soal-putusan-mk-tentang-penghapusan-pt-4-pakar-sebut-dpr-bisa-revisi-dalam-hitungan-harihttps://news.okezone.com/read/2024/03/01/337/2977407/soal-putusan-mk-tentang-penghapusan-pt-4-pakar-sebut-dpr-bisa-revisi-dalam-hitungan-hariJum'at 01 Maret 2024 00:27 WIBFelldy UtamaIllustrasi (foto: dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/03/01/337/2977407/soal-putusan-mk-tentang-penghapusan-pt-4-pakar-sebut-dpr-bisa-revisi-dalam-hitungan-hari-ov2zoFo4LB.jpg JAKARTA - Pakar Tata Hukum Negara, Juanda menyebut pembuat undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah sebenarnya tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk merevisi aturan terkait ambang batas parlemen, atau parliementary treshold yang diatur dalam undang-undang Pemilu. Hal ini diungkapkan Juanda menanggapi adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus ambang batas parlemen 4% dan harus diubah sebelum Pemilu 2024. BACA JUGA: Pengamat Nilai Ambang Batas Parlemen di Indonesia Perlu 0% Demi Keadilan    Juanda mengatakan, DPR bisa saja langsung merespons putusan ini ketika awal persidangan yang akan dimulai pada tanggal 5 Maret 2024 mendatang. Dia menyebut, perubahan ini bahkan bisa dilakukan hanya hitungan hari. "2-3 hari selesai ini. Apalagi mereka sudah masuk sidang itu awal Maret ini ya, 5 Maret kalo nggak salah," kata Juanda kepada iNews Media Group, Kamis (29/2/2024). Kendati demikian, respons cepat ini kembali kepada kepentingan daripada anggota DPR itu sendiri. Menurutnya, jika mereka merasa ini penting, perubahan itu bisa saja dilakukan dengan cepat. BACA JUGA: Peneliti Perludem Sebut Banyak Suara Terbuang dengan Ambang Batas Parlemen 4%    "Kalau kepentingannya adalah mau membantu melihat substansi dari putusan ini adalah untuk mencegah atau meminimalisir terbuangnya suara rakyat, saya kira DPR bisa bergerak," ujarnya. JAKARTA - Pakar Tata Hukum Negara, Juanda menyebut pembuat undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah sebenarnya tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk merevisi aturan terkait ambang batas parlemen, atau parliementary treshold yang diatur dalam undang-undang Pemilu. Hal ini diungkapkan Juanda menanggapi adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus ambang batas parlemen 4% dan harus diubah sebelum Pemilu 2024. BACA JUGA: Pengamat Nilai Ambang Batas Parlemen di Indonesia Perlu 0% Demi Keadilan    Juanda mengatakan, DPR bisa saja langsung merespons putusan ini ketika awal persidangan yang akan dimulai pada tanggal 5 Maret 2024 mendatang. Dia menyebut, perubahan ini bahkan bisa dilakukan hanya hitungan hari. "2-3 hari selesai ini. Apalagi mereka sudah masuk sidang itu awal Maret ini ya, 5 Maret kalo nggak salah," kata Juanda kepada iNews Media Group, Kamis (29/2/2024). Kendati demikian, respons cepat ini kembali kepada kepentingan daripada anggota DPR itu sendiri. Menurutnya, jika mereka merasa ini penting, perubahan itu bisa saja dilakukan dengan cepat. BACA JUGA: Peneliti Perludem Sebut Banyak Suara Terbuang dengan Ambang Batas Parlemen 4%    "Kalau kepentingannya adalah mau membantu melihat substansi dari putusan ini adalah untuk mencegah atau meminimalisir terbuangnya suara rakyat, saya kira DPR bisa bergerak," ujarnya.