Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, calon wakil presiden, itu kalau mau diubah berlaku pemilu yang akan datang.https://news.okezone.com/read/2024/03/01/337/2977725/penghapusan-ambang-batas-parlemen-berlaku-2029-mahfud-md-harusnya-usia-capres-cawapres-jugaidhttps://news.okezone.com/read/2024/03/01/337/2977725/penghapusan-ambang-batas-parlemen-berlaku-2029-mahfud-md-harusnya-usia-capres-cawapres-jugahttps://news.okezone.com/read/2024/03/01/337/2977725/penghapusan-ambang-batas-parlemen-berlaku-2029-mahfud-md-harusnya-usia-capres-cawapres-jugaJum'at 01 Maret 2024 16:36 WIBRiana RizkiaMahfud MD (Foto: Ist)https://img.okezone.com/content/2024/03/01/337/2977725/penghapusan-ambang-batas-parlemen-berlaku-2029-mahfud-md-harusnya-usia-capres-cawapres-juga-yTaWuy3gQ6.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8wMS8xLzE3NzgxOC81L3g4dG5weWk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengaku setuju jika perintah Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai permintaan perubahan parliamentary threshold sebesar 4%, berlaku pada pemilu selanjutnya, bukan sekarang. "Bagus, memang harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia kalau ada perubahan aturan, yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya," kata Mahfud MD saat ditemui di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024). BACA JUGA: MK Hapus Parlementary Threshold 4%, Cak Imin: Memang Harus Begitu Mahfud kemudian menyinggung soal Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Seharusnya, kata Mahfud, putusan tersebut juga berlaku untuk Pemilu 2029. "Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, calon wakil presiden, itu kalau mau diubah berlaku pemilu yang akan datang seharusnya ya, dan itu sudah disuarakan," ucapnya. BACA JUGA: PBNU Minta Satgas Pangan Bergerak Jaga Stabilitas Harga Beras Karena itu, dirinya mengatakan bahwa putusan MK nomor 90 tersebut terbukti terjadi kesalahan dimana MKMK pun memutus memecat Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. "Itu kan kesalahan, dan kesalahan itu sudah dibuktikan bahwa itu salah, yaitu ketua MK-nya yang mengarahkan ke arah ini, pak Anwar Usman sudah dipecat dari ketua, itu karena terbukti salah," sambungnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8wMS8xLzE3NzgxOC81L3g4dG5weWk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengaku setuju jika perintah Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai permintaan perubahan parliamentary threshold sebesar 4%, berlaku pada pemilu selanjutnya, bukan sekarang. "Bagus, memang harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia kalau ada perubahan aturan, yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya," kata Mahfud MD saat ditemui di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024). BACA JUGA: MK Hapus Parlementary Threshold 4%, Cak Imin: Memang Harus Begitu Mahfud kemudian menyinggung soal Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Seharusnya, kata Mahfud, putusan tersebut juga berlaku untuk Pemilu 2029. "Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, calon wakil presiden, itu kalau mau diubah berlaku pemilu yang akan datang seharusnya ya, dan itu sudah disuarakan," ucapnya. BACA JUGA: PBNU Minta Satgas Pangan Bergerak Jaga Stabilitas Harga Beras Karena itu, dirinya mengatakan bahwa putusan MK nomor 90 tersebut terbukti terjadi kesalahan dimana MKMK pun memutus memecat Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. "Itu kan kesalahan, dan kesalahan itu sudah dibuktikan bahwa itu salah, yaitu ketua MK-nya yang mengarahkan ke arah ini, pak Anwar Usman sudah dipecat dari ketua, itu karena terbukti salah," sambungnya.