Presiden Soeharto menjadi Presiden kedua Republik Indonesia (RI) hingga berkuasa selama 32 tahun.https://news.okezone.com/read/2024/03/03/337/2977952/lewat-supersemar-pak-harto-pulihkan-stabilitas-pemerintahan-dan-basmi-antek-pkiidhttps://news.okezone.com/read/2024/03/03/337/2977952/lewat-supersemar-pak-harto-pulihkan-stabilitas-pemerintahan-dan-basmi-antek-pkihttps://news.okezone.com/read/2024/03/03/337/2977952/lewat-supersemar-pak-harto-pulihkan-stabilitas-pemerintahan-dan-basmi-antek-pkiMinggu 03 Maret 2024 06:00 WIBFakhrizal Fakhri Presiden Soekarno (Foto: istimewa/Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/03/02/337/2977952/lewat-supersemar-pak-harto-pulihkan-stabilitas-pemerintahan-dan-basmi-antek-pki-KldP27WdsM.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8yMS8xLzE2NjM2NC81L3g4bDNwajM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) pada 1966 jadi babak baru dalam peralihan kepemimpinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Presiden Soeharto menjadi Presiden kedua Republik Indonesia (RI) hingga berkuasa selama 32 tahun. Pada awalnya Supersemar diterbitkan Bung Karno untuk memulihkan keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan setelah adanya percobaan kudeta yang dilakukan PKI atau yang dikenal sebagai G30S PKI. BACA JUGA: Drama Supersemar, Pembersihan PKI dan Pelantikan Soeharto di Istora Kemudian lewat Supersemar itu pula, keabsolutan kekuasaan Soekarno mulai tergerogoti dan digantikan secara resmi oleh Soeharto sebagai Presiden RI kedua pada hari ini, 26 Maret 1966. Seketika mendapati mandat Supersemar, Soeharto tak hanya beraksi di “lapangan” untuk membasmi antek-antek PKI. BACA JUGA: 5 Tokoh yang Terlibat dalam Supersemar Soeharto juga unjuk aksi di parlemen. Baik di Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) maupun Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR), semua anggota dewan dari anasir sayap kiri dibersihkan. Sekira 62 anggota DPR-GR dari PKI dikosongkan paksa. Sejak fraksi PKI dibekukan, DPR-GR hanya berisikan 221 anggota dewan. Ketika laporan pertanggungjawaban Soekarno ditolak parlemen, MPRS lewat Sidang Istimewa, menunjuk Soeharto untuk sementara menduduki kursi pejabat presiden/mandataris, pada 12 Maret 1967.Uniknya, penunjukan Soeharto itu tidak dilakukan di gedung parlemen, melainkan di Istora Senayan. Dalam sidang itu, MPRS juga menetapkan pencabutan kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno (Tap MPRS No.XXXIII/MPRS/1967). Dalam buku “Dwifungsi ABRI Dalam Sistem Politik Indonesia Pada Masa Pemerintahan Soeharto”, Presiden RI kedua itu memberi kesempatan pada ABRI (sekarang TNI) untuk ikut berpolitik. Soeharto dikatakan ingin memberikan imbal balik bagi para perwira militer yang ikut menumpas PKI, dengan disediakan posisi strategis pula dalam pemerintahan eksekutif. Dengan begitu, Soeharto merasa lebih mudah melakukan serangkaian kebijakannya, mengingat karakteristik militer yang tunduk pada atasan. Namun baru setahun kemudian setelah ditunjuk sebagai Presiden/Mandataris, Soeharto dilantik secara resmi dan diambil sumpahnya sebagai Presiden RI kedua, pada 26 Maret 1968, tanpa didampingi adanya jabatan Wakil Presiden. Fase itu jadi permulaan pemerintahan Orde Baru yang bertahan sekira 32 tahun, hingga berakhirnya rezim “The Smiling General” yang runtuh pada Mei 1998. Berikut 3 isi Supersemar: 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan, serta kestabilan djalannja pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknja. 3. Supaja melaporkan segala sesuatu jang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung-djawabnja seperti tersebut diatas.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8yMS8xLzE2NjM2NC81L3g4bDNwajM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) pada 1966 jadi babak baru dalam peralihan kepemimpinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Presiden Soeharto menjadi Presiden kedua Republik Indonesia (RI) hingga berkuasa selama 32 tahun. Pada awalnya Supersemar diterbitkan Bung Karno untuk memulihkan keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan setelah adanya percobaan kudeta yang dilakukan PKI atau yang dikenal sebagai G30S PKI. BACA JUGA: Drama Supersemar, Pembersihan PKI dan Pelantikan Soeharto di Istora Kemudian lewat Supersemar itu pula, keabsolutan kekuasaan Soekarno mulai tergerogoti dan digantikan secara resmi oleh Soeharto sebagai Presiden RI kedua pada hari ini, 26 Maret 1966. Seketika mendapati mandat Supersemar, Soeharto tak hanya beraksi di “lapangan” untuk membasmi antek-antek PKI. BACA JUGA: 5 Tokoh yang Terlibat dalam Supersemar Soeharto juga unjuk aksi di parlemen. Baik di Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) maupun Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR), semua anggota dewan dari anasir sayap kiri dibersihkan. Sekira 62 anggota DPR-GR dari PKI dikosongkan paksa. Sejak fraksi PKI dibekukan, DPR-GR hanya berisikan 221 anggota dewan. Ketika laporan pertanggungjawaban Soekarno ditolak parlemen, MPRS lewat Sidang Istimewa, menunjuk Soeharto untuk sementara menduduki kursi pejabat presiden/mandataris, pada 12 Maret 1967.Uniknya, penunjukan Soeharto itu tidak dilakukan di gedung parlemen, melainkan di Istora Senayan. Dalam sidang itu, MPRS juga menetapkan pencabutan kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno (Tap MPRS No.XXXIII/MPRS/1967). Dalam buku “Dwifungsi ABRI Dalam Sistem Politik Indonesia Pada Masa Pemerintahan Soeharto”, Presiden RI kedua itu memberi kesempatan pada ABRI (sekarang TNI) untuk ikut berpolitik. Soeharto dikatakan ingin memberikan imbal balik bagi para perwira militer yang ikut menumpas PKI, dengan disediakan posisi strategis pula dalam pemerintahan eksekutif. Dengan begitu, Soeharto merasa lebih mudah melakukan serangkaian kebijakannya, mengingat karakteristik militer yang tunduk pada atasan. Namun baru setahun kemudian setelah ditunjuk sebagai Presiden/Mandataris, Soeharto dilantik secara resmi dan diambil sumpahnya sebagai Presiden RI kedua, pada 26 Maret 1968, tanpa didampingi adanya jabatan Wakil Presiden. Fase itu jadi permulaan pemerintahan Orde Baru yang bertahan sekira 32 tahun, hingga berakhirnya rezim “The Smiling General” yang runtuh pada Mei 1998. Berikut 3 isi Supersemar: 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan, serta kestabilan djalannja pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknja. 3. Supaja melaporkan segala sesuatu jang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung-djawabnja seperti tersebut diatas.