Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan penugasan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai pelaksana tugas (Plt) Presiden.https://news.okezone.com/read/2024/03/04/337/2978739/jokowi-ke-australia-wapres-ma-ruf-amin-jadi-plt-presidenidhttps://news.okezone.com/read/2024/03/04/337/2978739/jokowi-ke-australia-wapres-ma-ruf-amin-jadi-plt-presidenhttps://news.okezone.com/read/2024/03/04/337/2978739/jokowi-ke-australia-wapres-ma-ruf-amin-jadi-plt-presidenSenin 04 Maret 2024 13:20 WIBRaka Dwi NoviantoJokowi-Maruf (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2024/03/04/337/2978739/jokowi-ke-australia-wapres-ma-ruf-amin-jadi-plt-presiden-e79pyhD8X6.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8wNC8xLzE3Nzg5Ni8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan penugasan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai pelaksana tugas (Plt) Presiden hingga 6 Maret 2024. Penugasan tersebut diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden. BACA JUGA: Jokowi Hadiri KTT ASEAN-Australia, Bakal Bahas Transisi Energi hingga Isu Palestina Penugasan itu dikarenakan Presiden Jokowi bersama delegasi terbatas pada Senin, 4 Maret 2024 bertolak ke Melbourne, Australia, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Australia. KTT yang diselenggarakan untuk merayakan 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia ini mengusung tema "A Partnership for the Future”. "Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Australia, pada tanggal 4 sampai dengan 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air," bunyi putusan Keppres tersebut. Keppres tersebut mengatur apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut, perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru, maka Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas Presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan Presiden Jokowi. "Setelah presiden berada dalam kembali di tanah air, penugasan berakhir dan Wakil Presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Presiden," bunyi Keppres tersebut. Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi bersama delegasi terbatas pada Senin, 4 Maret 2024 bertolak ke Melbourne, Australia, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Australia. KTT yang diselenggarakan untuk merayakan 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia ini mengusung tema "A Partnership for the Future”. BACA JUGA: Soal Usulan Hak Angket, Jokowi: Silakan Tanya ke DPR “Tema yang diangkat adalah ‘A Partnership for the Future’, membahas bagaimana kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Australia dapat dioptimalkan ke depan guna mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan makmur,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum keberangkatan. Presiden Jokowi akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendorong kerja sama di berbagai bidang, termasuk penguatan integrasi ekonomi, transisi energi, dan transformasi digital. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya kolaborasi dan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk dalam isu Palestina.Selain menghadiri KTT ASEAN-Australia, Presiden Jokowi juga dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa kepala negara lainnya, termasuk Perdana Menteri Australia, Selandia Baru, dan Kamboja. Pertemuan ini diharapkan akan membuka lebih banyak peluang kerja sama antara Indonesia dan negara-negara tersebut dalam berbagai sektor. Dalam KTT tersebut, para pemimpin juga akan merumuskan rencana aksi hubungan ASEAN-Australia dalam 18 tahun ke depan. Menjawab pertanyaan wartawan, Presiden Jokowi menyebut bahwa banyak rencana aksi yang akan dilakukan, antara lain kerja sama dalam bidang kendaraan listrik. “Banyak, jadi kerja sama di electric vehicle kita akan dorong agar kerja sama ini terjadi dan dilaksanakan secepatnya. Juga yang berkaitan dengan transformasi digital. Saya kira arahnya ke sana,” ungkapnya. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Australia antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8wNC8xLzE3Nzg5Ni8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan penugasan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai pelaksana tugas (Plt) Presiden hingga 6 Maret 2024. Penugasan tersebut diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden. BACA JUGA: Jokowi Hadiri KTT ASEAN-Australia, Bakal Bahas Transisi Energi hingga Isu Palestina Penugasan itu dikarenakan Presiden Jokowi bersama delegasi terbatas pada Senin, 4 Maret 2024 bertolak ke Melbourne, Australia, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Australia. KTT yang diselenggarakan untuk merayakan 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia ini mengusung tema "A Partnership for the Future”. "Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Australia, pada tanggal 4 sampai dengan 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air," bunyi putusan Keppres tersebut. Keppres tersebut mengatur apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut, perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru, maka Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas Presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan Presiden Jokowi. "Setelah presiden berada dalam kembali di tanah air, penugasan berakhir dan Wakil Presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Presiden," bunyi Keppres tersebut. Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi bersama delegasi terbatas pada Senin, 4 Maret 2024 bertolak ke Melbourne, Australia, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Australia. KTT yang diselenggarakan untuk merayakan 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia ini mengusung tema "A Partnership for the Future”. BACA JUGA: Soal Usulan Hak Angket, Jokowi: Silakan Tanya ke DPR “Tema yang diangkat adalah ‘A Partnership for the Future’, membahas bagaimana kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Australia dapat dioptimalkan ke depan guna mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan makmur,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum keberangkatan. Presiden Jokowi akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendorong kerja sama di berbagai bidang, termasuk penguatan integrasi ekonomi, transisi energi, dan transformasi digital. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya kolaborasi dan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk dalam isu Palestina.Selain menghadiri KTT ASEAN-Australia, Presiden Jokowi juga dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa kepala negara lainnya, termasuk Perdana Menteri Australia, Selandia Baru, dan Kamboja. Pertemuan ini diharapkan akan membuka lebih banyak peluang kerja sama antara Indonesia dan negara-negara tersebut dalam berbagai sektor. Dalam KTT tersebut, para pemimpin juga akan merumuskan rencana aksi hubungan ASEAN-Australia dalam 18 tahun ke depan. Menjawab pertanyaan wartawan, Presiden Jokowi menyebut bahwa banyak rencana aksi yang akan dilakukan, antara lain kerja sama dalam bidang kendaraan listrik. “Banyak, jadi kerja sama di electric vehicle kita akan dorong agar kerja sama ini terjadi dan dilaksanakan secepatnya. Juga yang berkaitan dengan transformasi digital. Saya kira arahnya ke sana,” ungkapnya. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Australia antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin.