Kalau polemik ini (dugaan kecurangan Pemilu 2024) kita biarkan begitu saja maka Pilkada akan lebih kacau lagihttps://news.okezone.com/read/2024/03/05/337/2979394/kalau-hak-angket-pemilu-2024-tak-dijalankan-pilkada-bisa-lebih-kacauidhttps://news.okezone.com/read/2024/03/05/337/2979394/kalau-hak-angket-pemilu-2024-tak-dijalankan-pilkada-bisa-lebih-kacauhttps://news.okezone.com/read/2024/03/05/337/2979394/kalau-hak-angket-pemilu-2024-tak-dijalankan-pilkada-bisa-lebih-kacauSelasa 05 Maret 2024 17:22 WIBDanandaya Arya putraAnggota DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi temui pedemo (Foto : MPI)https://img.okezone.com/content/2024/03/05/337/2979394/kalau-hak-angket-pemilu-2024-tak-dijalankan-pilkada-bisa-lebih-kacau-oPeK4vMLH6.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8wNS8xLzE3Nzk0NS81L3g4dHZoeHU=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat menemui pedemo yang menuntut digulirkannya hak angket Pemilu 2024, di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024). Ratusan massa melakukan aksi penyampaian pendapat tentang penolakan atas hasil Pemilu 2024. Usai menyampaikan orasinya kepada para peserta aksi, dia menegaskan pengguliran hak angket wajib di jalankan DPR. Sebab, jika hal itu dibiarkan, maka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak November 2024, diduga kuat akan terjadi praktik kecurangan yang lebih kacau. "Nah ini makanya kalau polemik ini (dugaan kecurangan Pemilu 2024) kita biarkan begitu saja maka Pilkada akan lebih kacau lagi, pasti karena orang berfikir ‘ah sudahlah kita buat curang saja, pasti nanti tidak ada diproses (hak angket)'. Itu yang kita khawatirkan dan itu akan tersimpan digenerasi kita, itu tersimpan menjadi mindset setiap warga negara," ujar Syahrul kepada wartawan. BACA JUGA: Soal Rapur Diwarnai Interupsi Hak Angket Terkait Pemilu, Pimpinan DPR: Kita Tampung Aspirasi    Dia melihat berbagai dugaan kecurangan terjadi pada pemilu 2024. Untuk itu dinilai hak angket menjadi solusi mengungkap segala bentuk praktik kecurangan tersebut. "Bahwasanya banyak sekali kecurangan dalam proses mulai dari pra dan juga terlaksananya Pemilu 2024 ini terasa, mulai dari proses pencalonan di mana ada intervensi kekuasaan dalam regulasi untuk capres dan cawapres, di mana itu adalah untuk kepentingan dari anak Presiden Jokowi," ujar Syahrul. BACA JUGA: Diduga Penyusup Aksi di Depan DPR, Sejumlah Pemuda Diamankan Polisi Selain itu, dia menilai penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah dijatuhkan melanggar kode etik karena menerima pendaftaran calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sebelum mengubah PKPU. Dia juga melihat cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah kelewatan untuk Pemilu 2024. "Kemudian mulai dari KPU yan sudah dinyatakan melanggar kode etik, begitu juga pemerintah menganggarkan dana bansos yang sangat fantastis tidak sebanyak ketika masyarakat membutuhkan zaman Covid dulu, Rp450 triliun lebih itu dianggarkan dan itu dibagikan sebelum pemilu dilaksanakan," katanya.Dia juga mendengarkan adanya intervensi yang menyasar kepala daerah untuk memenangkan salah satu calon tertentu. Indikasi itu menurut secara jelas membuktikan Pemilu 2024 tidak dilaksanakan secara jujur dan adil. "Belum lagi saat adanya intimidasi beberapa pihak di lembaga negara ini kepada mulai dari kepala daerah, kepala desa yang paling kecil di intimidasi dan mereka harus buat video, dan ini tuh harus dilaporkan memberikan dukungan dan diberikan syarat, target suara dan itu tidak rahasia umum," sambungnya. Dia mengaku, selain PKS, terdapat partai lain yakni PDI perjuangan dan PKB yang telah setuju menjalankan hak angket ini. Nanti pengguliran hak angket akan di bahas melalui rapat para fraksi. "Nanti di tingkat pimpinan fraksi ya, secara pastinya, ada lobi-lobi fraksi kapan yang harus digulirkan kemudian prosesnya. Yan jelas yang menjadi catatan kita ini, kita bukan tidak siap kalah, tapi yang kita tolak ini adalah ketidak adilan dan ketidak jujuran dalam prosesnya," sambungnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8wNS8xLzE3Nzk0NS81L3g4dHZoeHU=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat menemui pedemo yang menuntut digulirkannya hak angket Pemilu 2024, di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024). Ratusan massa melakukan aksi penyampaian pendapat tentang penolakan atas hasil Pemilu 2024. Usai menyampaikan orasinya kepada para peserta aksi, dia menegaskan pengguliran hak angket wajib di jalankan DPR. Sebab, jika hal itu dibiarkan, maka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak November 2024, diduga kuat akan terjadi praktik kecurangan yang lebih kacau. "Nah ini makanya kalau polemik ini (dugaan kecurangan Pemilu 2024) kita biarkan begitu saja maka Pilkada akan lebih kacau lagi, pasti karena orang berfikir ‘ah sudahlah kita buat curang saja, pasti nanti tidak ada diproses (hak angket)'. Itu yang kita khawatirkan dan itu akan tersimpan digenerasi kita, itu tersimpan menjadi mindset setiap warga negara," ujar Syahrul kepada wartawan. BACA JUGA: Soal Rapur Diwarnai Interupsi Hak Angket Terkait Pemilu, Pimpinan DPR: Kita Tampung Aspirasi    Dia melihat berbagai dugaan kecurangan terjadi pada pemilu 2024. Untuk itu dinilai hak angket menjadi solusi mengungkap segala bentuk praktik kecurangan tersebut. "Bahwasanya banyak sekali kecurangan dalam proses mulai dari pra dan juga terlaksananya Pemilu 2024 ini terasa, mulai dari proses pencalonan di mana ada intervensi kekuasaan dalam regulasi untuk capres dan cawapres, di mana itu adalah untuk kepentingan dari anak Presiden Jokowi," ujar Syahrul. BACA JUGA: Diduga Penyusup Aksi di Depan DPR, Sejumlah Pemuda Diamankan Polisi Selain itu, dia menilai penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah dijatuhkan melanggar kode etik karena menerima pendaftaran calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sebelum mengubah PKPU. Dia juga melihat cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah kelewatan untuk Pemilu 2024. "Kemudian mulai dari KPU yan sudah dinyatakan melanggar kode etik, begitu juga pemerintah menganggarkan dana bansos yang sangat fantastis tidak sebanyak ketika masyarakat membutuhkan zaman Covid dulu, Rp450 triliun lebih itu dianggarkan dan itu dibagikan sebelum pemilu dilaksanakan," katanya.Dia juga mendengarkan adanya intervensi yang menyasar kepala daerah untuk memenangkan salah satu calon tertentu. Indikasi itu menurut secara jelas membuktikan Pemilu 2024 tidak dilaksanakan secara jujur dan adil. "Belum lagi saat adanya intimidasi beberapa pihak di lembaga negara ini kepada mulai dari kepala daerah, kepala desa yang paling kecil di intimidasi dan mereka harus buat video, dan ini tuh harus dilaporkan memberikan dukungan dan diberikan syarat, target suara dan itu tidak rahasia umum," sambungnya. Dia mengaku, selain PKS, terdapat partai lain yakni PDI perjuangan dan PKB yang telah setuju menjalankan hak angket ini. Nanti pengguliran hak angket akan di bahas melalui rapat para fraksi. "Nanti di tingkat pimpinan fraksi ya, secara pastinya, ada lobi-lobi fraksi kapan yang harus digulirkan kemudian prosesnya. Yan jelas yang menjadi catatan kita ini, kita bukan tidak siap kalah, tapi yang kita tolak ini adalah ketidak adilan dan ketidak jujuran dalam prosesnya," sambungnya.