Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo menegaskan, hakim tidak boleh cawe-cawe pada perkara yang sedang di adili. https://news.okezone.com/read/2024/03/07/337/2980177/jelang-sidang-phpu-ketua-mk-hakim-tak-boleh-cawe-caweidhttps://news.okezone.com/read/2024/03/07/337/2980177/jelang-sidang-phpu-ketua-mk-hakim-tak-boleh-cawe-cawehttps://news.okezone.com/read/2024/03/07/337/2980177/jelang-sidang-phpu-ketua-mk-hakim-tak-boleh-cawe-caweKamis 07 Maret 2024 10:43 WIBDanandaya Arya putraKetua MK, Suhartoyo (foto: dok MPI)https://img.okezone.com/content/2024/03/07/337/2980177/jelang-sidang-phpu-ketua-mk-hakim-tak-boleh-cawe-cawe-i7W1mzHIL7.jpg JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo menegaskan, hakim tidak boleh cawe-cawe pada perkara yang sedang di adili. Dia juga menyebut, hakim harus bersifat pasif selama persidangan. "Pertanyaan tadi apakah boleh hakim mengadili dalam perkara pileg dan pilpres nanti bisa aktif memangil pihak ahli ke persidangan, Itu saya tegaskan gak bisa. Jadi semua itu harus dibawa ke persidangan, dibuktikan oleh para pihak, tidak boleh itu hakim cawe-cawe, harus begini, harus begini, gak boleh," ujar Suhartoyo. BACA JUGA: Sirekap Jadi Pertimbangan dalam Sidang PHPU untuk Bongkar Kecurangan Pemilu, Ini Kata Ketua MK Suhartoyo menjelaskan, jika terdakwa membantah sesuatu dalam persidangan, bisa mengajukan saksi atau ahli untuk meringankan bahwa dia tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan jaksa. Hakim tidak boleh menyarankan terdakwa untuk memanggil ahli untuk meringankan terdakwa. "Hakim gak boleh ikut-ikut. Tapi sekali lagi memang dalam praktek di MK, hakim sering memanggil ahli-ahli, tapi itu hanya dalam perkara pengujian UU, karena normanya milik publik, hakim malah boleh mengakselerasikan dengan kewenangan-kewenangan yang dipunyai, supaya apa," katanya. "Supaya nanti berkaitan dengan pengujian norma itu hakim punya kajian-kajian yang lebih komprehensif baik secara asas doktrin mungkin secara teori juga," sambungnya. BACA JUGA: MK Gelar Simulasi PHPU Pemilu 2024 Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru mengumumkan hasil pemilu pada 20 Maret 2024. pengajuan perkara PHPU bisa di bawa ke MK paling lambat 3 hari Usai penetapan itu, MK hanya memiliki waktu 14 hari untuk memutuskan hasil sengketa pemilu 2024. Untuk itu, Suhartoyo berjanji pihaknya akan bekerja secara maksimal. “Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan. Di luar itu kan kadang-kadang itu instrumen yang di luar kemampuan kami," ujarnya. JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo menegaskan, hakim tidak boleh cawe-cawe pada perkara yang sedang di adili. Dia juga menyebut, hakim harus bersifat pasif selama persidangan. "Pertanyaan tadi apakah boleh hakim mengadili dalam perkara pileg dan pilpres nanti bisa aktif memangil pihak ahli ke persidangan, Itu saya tegaskan gak bisa. Jadi semua itu harus dibawa ke persidangan, dibuktikan oleh para pihak, tidak boleh itu hakim cawe-cawe, harus begini, harus begini, gak boleh," ujar Suhartoyo. BACA JUGA: Sirekap Jadi Pertimbangan dalam Sidang PHPU untuk Bongkar Kecurangan Pemilu, Ini Kata Ketua MK Suhartoyo menjelaskan, jika terdakwa membantah sesuatu dalam persidangan, bisa mengajukan saksi atau ahli untuk meringankan bahwa dia tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan jaksa. Hakim tidak boleh menyarankan terdakwa untuk memanggil ahli untuk meringankan terdakwa. "Hakim gak boleh ikut-ikut. Tapi sekali lagi memang dalam praktek di MK, hakim sering memanggil ahli-ahli, tapi itu hanya dalam perkara pengujian UU, karena normanya milik publik, hakim malah boleh mengakselerasikan dengan kewenangan-kewenangan yang dipunyai, supaya apa," katanya. "Supaya nanti berkaitan dengan pengujian norma itu hakim punya kajian-kajian yang lebih komprehensif baik secara asas doktrin mungkin secara teori juga," sambungnya. BACA JUGA: MK Gelar Simulasi PHPU Pemilu 2024 Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru mengumumkan hasil pemilu pada 20 Maret 2024. pengajuan perkara PHPU bisa di bawa ke MK paling lambat 3 hari Usai penetapan itu, MK hanya memiliki waktu 14 hari untuk memutuskan hasil sengketa pemilu 2024. Untuk itu, Suhartoyo berjanji pihaknya akan bekerja secara maksimal. “Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan. Di luar itu kan kadang-kadang itu instrumen yang di luar kemampuan kami," ujarnya.