Menurut Hasto, pelaporan Ganjar ke KPK bagian dari perlawanan terukur untuk membungkam kekritisan.https://news.okezone.com/read/2024/03/07/337/2980481/sekjen-pdip-baru-usulkan-hak-angket-ganjar-langsung-disetrum-dilaporkan-ke-kpkidhttps://news.okezone.com/read/2024/03/07/337/2980481/sekjen-pdip-baru-usulkan-hak-angket-ganjar-langsung-disetrum-dilaporkan-ke-kpkhttps://news.okezone.com/read/2024/03/07/337/2980481/sekjen-pdip-baru-usulkan-hak-angket-ganjar-langsung-disetrum-dilaporkan-ke-kpkKamis 07 Maret 2024 18:55 WIBGiffar RivanaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: MPI/ Felldy Utama)https://img.okezone.com/content/2024/03/07/337/2980481/sekjen-pdip-baru-usulkan-hak-angket-ganjar-langsung-disetrum-dilaporkan-ke-kpk-m0AaPiIH9t.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8yMy8xLzE3NzU3NC81L3g4dDZybzI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyayangkan pelaporan Ganjar Pranowo ke KPK oleh Indonesia Police Watch (IPW) dengan tuduhan dugaan penerimaan gratifikasi di Bank Jateng. Menurut Hasto, pelaporan Ganjar ke KPK adalah sebuah perlawanan terukur karena sikap kritis capres dari PDIP itu mengusulkan hak angket di DPR RI untuk menyelidiki kecurangan Pilpres 2024.  BACA JUGA: Ganjar Pranowo: Saya Tidak Pernah Terima Gratifikasi! "Bagaimana perlawanan secara terukur itu ya kita lihat bagaimana reaksinya, aksi-reaksinya. Baru pak Ganjar mengusulkan hak angket langsung disetrum, ada yang melaporkan KPK," kata Hasto dalam diskusi "Election Talk #4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?" di FISIP Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024). "Setruman" tersebut, kata Hasto, sebenarnya sudah banyak dilayangkan kepada sejumlah media massa yang dianggap kritis terhadap pemerintahan saat ini. Namun, hal tersebut selalu didalihkan sebagai demokrasi yang prosedural.  BACA JUGA: Ganjar Pranowo: Hak Angket Tunjukkan ke Publik Apa yang Sebenarnya Terjadi "Itu setruman-setruman itu banyak sekali ini media udah banyak yang disetrum, Tempo, Kompas, Media Indonesia pasti, dan inilah yang kemudian wajah populis yang ternyata berlindung di balik kata-kata demokrasi prosedural," ucap Hasto. "Silakan ajukan ke polisi silakan ajukan ke Bawaslu ini kan demokrasi prosedural tetapi dalam substansinya sudah tidak ada lagi demokrasi kedaulatan rakyat itu maka opsinya bagaimana politik sebagai opsi tapi syaratnya harus muncul," pungkasnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8yMy8xLzE3NzU3NC81L3g4dDZybzI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyayangkan pelaporan Ganjar Pranowo ke KPK oleh Indonesia Police Watch (IPW) dengan tuduhan dugaan penerimaan gratifikasi di Bank Jateng. Menurut Hasto, pelaporan Ganjar ke KPK adalah sebuah perlawanan terukur karena sikap kritis capres dari PDIP itu mengusulkan hak angket di DPR RI untuk menyelidiki kecurangan Pilpres 2024.  BACA JUGA: Ganjar Pranowo: Saya Tidak Pernah Terima Gratifikasi! "Bagaimana perlawanan secara terukur itu ya kita lihat bagaimana reaksinya, aksi-reaksinya. Baru pak Ganjar mengusulkan hak angket langsung disetrum, ada yang melaporkan KPK," kata Hasto dalam diskusi "Election Talk #4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?" di FISIP Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024). "Setruman" tersebut, kata Hasto, sebenarnya sudah banyak dilayangkan kepada sejumlah media massa yang dianggap kritis terhadap pemerintahan saat ini. Namun, hal tersebut selalu didalihkan sebagai demokrasi yang prosedural.  BACA JUGA: Ganjar Pranowo: Hak Angket Tunjukkan ke Publik Apa yang Sebenarnya Terjadi "Itu setruman-setruman itu banyak sekali ini media udah banyak yang disetrum, Tempo, Kompas, Media Indonesia pasti, dan inilah yang kemudian wajah populis yang ternyata berlindung di balik kata-kata demokrasi prosedural," ucap Hasto. "Silakan ajukan ke polisi silakan ajukan ke Bawaslu ini kan demokrasi prosedural tetapi dalam substansinya sudah tidak ada lagi demokrasi kedaulatan rakyat itu maka opsinya bagaimana politik sebagai opsi tapi syaratnya harus muncul," pungkasnya.