Diketahui, RUU ini akan dibahas pemerintah dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR.https://news.okezone.com/read/2024/03/11/337/2981829/komisi-ii-harap-ruu-dkj-rampung-di-masa-sidang-iniidhttps://news.okezone.com/read/2024/03/11/337/2981829/komisi-ii-harap-ruu-dkj-rampung-di-masa-sidang-inihttps://news.okezone.com/read/2024/03/11/337/2981829/komisi-ii-harap-ruu-dkj-rampung-di-masa-sidang-iniSenin 11 Maret 2024 11:13 WIBFelldy UtamaIlustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/03/11/337/2981829/komisi-ii-harap-ruu-dkj-rampung-di-masa-sidang-ini-lIwJio30Ai.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8wOC8xLzE3ODA1Ni81L3g4dTF1d3c=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung berharap Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bisa dituntaskan di masa sidang IV Tahun sidang 2023-2024 ini. Diketahui, RUU ini akan dibahas pemerintah dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR. "Secepatnya, kan di Baleg (dibahasnya). Kalau dikasih ke Komisi II, seminggu selesai," kata Doli dikutip Senin (11/3/2024). BACA JUGA: DPR dan Pemerintah Bakal Bahas RUU DKJ Pekan Depan Menurut dia, menuntaskan RUU DKJ akan memberikan kepastian hukum untuk Jakarta. Hal ini mempertimbangkan Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang habis statusnya pada 15 Februari 2024 imbas kehadiran UU Ibu Kota Negara (IKN). UU IKN sejatinya telah diundangkan sejak 15 Februari 2022. Pasal 41 ayat 2 UU IKN menyebutkan bahwa "Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ini." BACA JUGA: Jakarta Kehilangan Status DKI, Pembahasan RUU DKJ Ditargetkan Selesai dalam 10 Hari Waketum DPP Partai Golkar itu menuturkan bahwa jika RUU DKJ tak dituntaskan akan berdampak pada transisi kerja pemerintah ke Ibu Kota Nusantara. Sebab, pemerintah berencana untuk memulai pemindahan kerja pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara mulai tahun ini. "Kalau tunda lagi nanti kan rencana pemerintah Juni, sudah kirimkan beberapa kementerian karena peregeseran masa transisi, transfer kerja-kerja pemerintahan dari Jakarta ke IKN itu sudah mulai tahun ini," ujarnya.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8wOC8xLzE3ODA1Ni81L3g4dTF1d3c=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung berharap Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bisa dituntaskan di masa sidang IV Tahun sidang 2023-2024 ini. Diketahui, RUU ini akan dibahas pemerintah dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR. "Secepatnya, kan di Baleg (dibahasnya). Kalau dikasih ke Komisi II, seminggu selesai," kata Doli dikutip Senin (11/3/2024). BACA JUGA: DPR dan Pemerintah Bakal Bahas RUU DKJ Pekan Depan Menurut dia, menuntaskan RUU DKJ akan memberikan kepastian hukum untuk Jakarta. Hal ini mempertimbangkan Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang habis statusnya pada 15 Februari 2024 imbas kehadiran UU Ibu Kota Negara (IKN). UU IKN sejatinya telah diundangkan sejak 15 Februari 2022. Pasal 41 ayat 2 UU IKN menyebutkan bahwa "Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ini." BACA JUGA: Jakarta Kehilangan Status DKI, Pembahasan RUU DKJ Ditargetkan Selesai dalam 10 Hari Waketum DPP Partai Golkar itu menuturkan bahwa jika RUU DKJ tak dituntaskan akan berdampak pada transisi kerja pemerintah ke Ibu Kota Nusantara. Sebab, pemerintah berencana untuk memulai pemindahan kerja pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara mulai tahun ini. "Kalau tunda lagi nanti kan rencana pemerintah Juni, sudah kirimkan beberapa kementerian karena peregeseran masa transisi, transfer kerja-kerja pemerintahan dari Jakarta ke IKN itu sudah mulai tahun ini," ujarnya.