Menurut Sekjen PDIP, aparat mengintimidasi lawan untuk memenangkan Prabowo-Gibran. https://news.okezone.com/read/2024/03/18/337/2984555/hasto-ungkap-banyak-kader-pdip-diintimidasi-aparat-saat-kampanye-ganjar-mahfudidhttps://news.okezone.com/read/2024/03/18/337/2984555/hasto-ungkap-banyak-kader-pdip-diintimidasi-aparat-saat-kampanye-ganjar-mahfudhttps://news.okezone.com/read/2024/03/18/337/2984555/hasto-ungkap-banyak-kader-pdip-diintimidasi-aparat-saat-kampanye-ganjar-mahfudSenin 18 Maret 2024 06:30 WIB Muhammad FarhanHasto Kristiyanto (Foto: MPI/Felldy)https://img.okezone.com/content/2024/03/18/337/2984555/hasto-ungkap-banyak-kader-pdip-diintimidasi-aparat-saat-kampanye-ganjar-mahfud-gQQO6xY2H0.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8xNi8xLzE3ODM4MS81L3g4dWt6N28=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa kader PDIP diintimidasi oleh oknum aparat TNI-Polri saat berkampanye memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurutnya intimidasi itu bagian dari kecurangan Pemilu 2024 sekaligus menggemboskan perolehan suara PDIP. Hasto mengatakan bahwa intimidasi yang dilakukan oknum TNI-Polri menimpa kader PDIP hingga kepala desa. Salah satu kader PDIP yang mendapat intimidasi, lanjut Hasto, adalah mantan gubernur Bali I Wayan Koster saat mengkampanyekan Ganjar-Mahfud. "Dia mendapat intimidasi ketika bergerak untuk memenangkan paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud. Tetapi Koster tetap mengkampanyekan Ganjar-Mahfud yang membuat aparat mencari kesalahan Koster dan melaporkannya (pengaduan masyarakat) ke Polri," tutur Hasto, Minggu (17/3/2024).  BACA JUGA: Hasto Klaim Pakar IT PDIP Sudah Audit Forensik Sirekap, Hasilnya Suara Ganjar-Mahfud 33% Hasto menjelaskan, akibat adanya pelaporan kepada Koster, Kapolda Bali pun memanggil Koster dua pekan sebelum hari pencoblosan. Selain Koster, kader lain yang diintimidasi adalah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, sejumlah bupati, dan anggota DPR (inkumben). “Di Nganjuk, Jawa Timur setiap anggota DPR inkumben yang memiliki basis massa kuat turun ke lapangan diawasi oleh tiga oknum TNI, tiga oknum Polri, dan seorang anggota Bawaslu. Ini bentuk intimidasi,” jelas Hasto. Ia bahkan menyebutkan ada Kepala Desa di Makassar, Sulawesi Selatan, yang mengalami intimidasi berupa kekerasan verbal jika mendukung pasangan selain Prabowo-Gibran. “Masih mau tidur sama istrinya? Kalau masih mau tidur sama istri jangan bantu paslon 01 atau 03, harus bantu 02,” kata Hasto sembari menirukan oknum kepala desa yang diintimidasi.  BACA JUGA: Fraksi PDIP Siapkan Naskah Akademik untuk Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 Lebih lanjut, Hasto menyampaikan di Sukoharjo Jawa Tengah ada kepala desa diberi uang Rp 200 juta dan target memenangkan paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sekadar informasi, Hasto menuturkan pada Pemilu 2019, PDI Perjuangan meraih 27.053.961 suara atau 19,33% dari total suara, sementara itu pada Pemilu 2024, perolehan suara menjadi sekitar 17%. “Sebulan sebelum Pemilu 2024, pada 14 Februari 2024, hasil survei internal PDI Perjuangan menyebut, perolehan suara akan berkisar 21% hingga 24%. Bahkan, di beberapa wilayah melampaui angka itu,” kata Hasto. Kemudian, lanjutnya, setelah dilakukan telaah di lapangan maka ditemukan bahwa penyebab merosotnya suara tersebut adalah terjadinya kerusakan demokrasi yang diawali ‘abuse of power’ oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8xNi8xLzE3ODM4MS81L3g4dWt6N28=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa kader PDIP diintimidasi oleh oknum aparat TNI-Polri saat berkampanye memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurutnya intimidasi itu bagian dari kecurangan Pemilu 2024 sekaligus menggemboskan perolehan suara PDIP. Hasto mengatakan bahwa intimidasi yang dilakukan oknum TNI-Polri menimpa kader PDIP hingga kepala desa. Salah satu kader PDIP yang mendapat intimidasi, lanjut Hasto, adalah mantan gubernur Bali I Wayan Koster saat mengkampanyekan Ganjar-Mahfud. "Dia mendapat intimidasi ketika bergerak untuk memenangkan paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud. Tetapi Koster tetap mengkampanyekan Ganjar-Mahfud yang membuat aparat mencari kesalahan Koster dan melaporkannya (pengaduan masyarakat) ke Polri," tutur Hasto, Minggu (17/3/2024).  BACA JUGA: Hasto Klaim Pakar IT PDIP Sudah Audit Forensik Sirekap, Hasilnya Suara Ganjar-Mahfud 33% Hasto menjelaskan, akibat adanya pelaporan kepada Koster, Kapolda Bali pun memanggil Koster dua pekan sebelum hari pencoblosan. Selain Koster, kader lain yang diintimidasi adalah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, sejumlah bupati, dan anggota DPR (inkumben). “Di Nganjuk, Jawa Timur setiap anggota DPR inkumben yang memiliki basis massa kuat turun ke lapangan diawasi oleh tiga oknum TNI, tiga oknum Polri, dan seorang anggota Bawaslu. Ini bentuk intimidasi,” jelas Hasto. Ia bahkan menyebutkan ada Kepala Desa di Makassar, Sulawesi Selatan, yang mengalami intimidasi berupa kekerasan verbal jika mendukung pasangan selain Prabowo-Gibran. “Masih mau tidur sama istrinya? Kalau masih mau tidur sama istri jangan bantu paslon 01 atau 03, harus bantu 02,” kata Hasto sembari menirukan oknum kepala desa yang diintimidasi.  BACA JUGA: Fraksi PDIP Siapkan Naskah Akademik untuk Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 Lebih lanjut, Hasto menyampaikan di Sukoharjo Jawa Tengah ada kepala desa diberi uang Rp 200 juta dan target memenangkan paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sekadar informasi, Hasto menuturkan pada Pemilu 2019, PDI Perjuangan meraih 27.053.961 suara atau 19,33% dari total suara, sementara itu pada Pemilu 2024, perolehan suara menjadi sekitar 17%. “Sebulan sebelum Pemilu 2024, pada 14 Februari 2024, hasil survei internal PDI Perjuangan menyebut, perolehan suara akan berkisar 21% hingga 24%. Bahkan, di beberapa wilayah melampaui angka itu,” kata Hasto. Kemudian, lanjutnya, setelah dilakukan telaah di lapangan maka ditemukan bahwa penyebab merosotnya suara tersebut adalah terjadinya kerusakan demokrasi yang diawali ‘abuse of power’ oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).