Provinsi rawan konflik diungkapkan Panglima TNI dalam raker dengan Komisi I DPR RI.https://news.okezone.com/read/2024/03/21/337/2986485/hasil-kajian-bais-tni-ini-15-provinsi-rawan-konflik-di-pilkada-2024idhttps://news.okezone.com/read/2024/03/21/337/2986485/hasil-kajian-bais-tni-ini-15-provinsi-rawan-konflik-di-pilkada-2024https://news.okezone.com/read/2024/03/21/337/2986485/hasil-kajian-bais-tni-ini-15-provinsi-rawan-konflik-di-pilkada-2024Kamis 21 Maret 2024 20:09 WIBAchmad Al FiqriPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2024/03/21/337/2986485/hasil-kajian-bais-tni-ini-15-provinsi-rawan-konflik-di-pilkada-2024-h7AGopkA43.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8yMS8xLzE3ODYyMS81L3g4djZ1eXE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2024). Dalam raker itu, Agus mengungkapkan 15 provinsi memiliki kerawanan tinggi di Pilkada 2024. Daerah rawan itu didasari atas kajian Badan Intelijen Startegis (Bais) TNI. Diketahui terdapat 545 daerah di Indonesia yang akan menggelar Pilkada Serentak 2024. Adapun jumlah tersebut terdiri dari 415 kabupaten dan 93 kota.  BACA JUGA: Usai Umumkan Hasil Pilpres, KPU Songsong Penyelenggaraan Pilkada 2024 "Berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini secara singkat dapat saya sampaikan bahwa terdapat 15 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi," kata Agus dalam rapat. Adapun ke-15 provinsi tersebut yakni, Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.  BACA JUGA: KPK Minta Ada Aturan yang Melarang Penyaluran Bansos Jelang Pilkada "Masing-masing provinsi tersebut memiliki jenis dan macam kerawanan yang berbeda-beda, mulai dari konflik sara, konflik di antara paslon, bentrok antar pendukung fanatik, konflik elite politik, konflik di daerah basis parpol tertentu sampai dengan konflik bersenjata yang terjadi di Papua," kata Agus. Lebih lanjut Agus menambahkan, ada potensi terjadi kerusuhan antar kelompok pendukung jika dihadapi dengan jumlah keamanan yang terbatas. "Terdapat kemungkinan terjadi kerusuhan antar kelompok pendukung yang lebih besar,” tandasnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8yMS8xLzE3ODYyMS81L3g4djZ1eXE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2024). Dalam raker itu, Agus mengungkapkan 15 provinsi memiliki kerawanan tinggi di Pilkada 2024. Daerah rawan itu didasari atas kajian Badan Intelijen Startegis (Bais) TNI. Diketahui terdapat 545 daerah di Indonesia yang akan menggelar Pilkada Serentak 2024. Adapun jumlah tersebut terdiri dari 415 kabupaten dan 93 kota.  BACA JUGA: Usai Umumkan Hasil Pilpres, KPU Songsong Penyelenggaraan Pilkada 2024 "Berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini secara singkat dapat saya sampaikan bahwa terdapat 15 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi," kata Agus dalam rapat. Adapun ke-15 provinsi tersebut yakni, Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.  BACA JUGA: KPK Minta Ada Aturan yang Melarang Penyaluran Bansos Jelang Pilkada "Masing-masing provinsi tersebut memiliki jenis dan macam kerawanan yang berbeda-beda, mulai dari konflik sara, konflik di antara paslon, bentrok antar pendukung fanatik, konflik elite politik, konflik di daerah basis parpol tertentu sampai dengan konflik bersenjata yang terjadi di Papua," kata Agus. Lebih lanjut Agus menambahkan, ada potensi terjadi kerusuhan antar kelompok pendukung jika dihadapi dengan jumlah keamanan yang terbatas. "Terdapat kemungkinan terjadi kerusuhan antar kelompok pendukung yang lebih besar,” tandasnya.