Perindo mendukung langkah permohonan PHPU yang diajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD. https://news.okezone.com/read/2024/03/23/337/2987378/dukung-gugatan-phpu-ganjar-mahfud-perindo-diskualifikasi-capres-jadi-targetidhttps://news.okezone.com/read/2024/03/23/337/2987378/dukung-gugatan-phpu-ganjar-mahfud-perindo-diskualifikasi-capres-jadi-targethttps://news.okezone.com/read/2024/03/23/337/2987378/dukung-gugatan-phpu-ganjar-mahfud-perindo-diskualifikasi-capres-jadi-targetSabtu 23 Maret 2024 22:46 WIBJonathan SimanjuntakSekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq (foto: MPI/Jonathan))https://img.okezone.com/content/2024/03/23/337/2987378/dukung-gugatan-phpu-ganjar-mahfud-perindo-diskualifikasi-capres-jadi-target-RLWKLvoiCJ.jpg JAKARTA - Partai Perindo mendukung langkah permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Perindo menyebut diskualifikasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan bagian dari target. "Ini yang menjadi sorotan utama, bahwa mendiskualifikasi calon Presiden itu juga menjadi bagian dari target," kata Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rofiq, Sabtu (23/3/2024). BACA JUGA: Perindo Nilai Putusan PHPU Krusial Bagi Kepercayaan Masyarakat: MK Jangan Mau Diintimidasi Menurut Rofiq, permohonan PHPU itu bukan semata-mata karena Ganjar-Mahfud kalah berdasarkan hasil rekapitulasi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lebih dari itu, gugatan ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. "Satu kegiatan yang sangat penting karena kita ingin menghadirkan keadilan bagi seluruh negeri demi tegaknya sebuah demokrasi," tegasnya. Tuntutan mendiskualifikasi Prabowo-Gibran bukan tanpa alasan. Perindo menganggap masuknya Gibran sebagai peserta Pemilu lahir dari dugaan penyalahgunaan kekuasaan lewat putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023. BACA JUGA: Perindo Dampingi Ganjar-Mahfud Ajukan Permohonan PHPU: Kita Ingin Hadirkan Keadilan "MK sesungguhnya mengalami ketidakpercayaan (pasca putusan 90) dan itu dalam titik nadir yang terendah," sambungnya. Oleh karenanya, ia meminta agar Hakim Konstitusi tidak menyampingkan bukti substansial dari pemohon. Menurutnya juga, putusan PHPU nanti akan menjadi titik balik agar MK mendapatkan kembali kepercayaan publik. "Jadi mahkamah tidak hanya sekedar melihat angka-angka, tetapi banyak variabel yang membuat angka-angka itu menjadi membesar atau menggelembung atau mengecil," kata dia. "Menurut saya ini kesempatan MK untuk menunjukkan kepada publik dan mengembalikan kepercayaan itu dengan berperan sebagai keadilan dan berperan bagaimana mahkmamah sesungguhnya," tandasnya. JAKARTA - Partai Perindo mendukung langkah permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Perindo menyebut diskualifikasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan bagian dari target. "Ini yang menjadi sorotan utama, bahwa mendiskualifikasi calon Presiden itu juga menjadi bagian dari target," kata Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rofiq, Sabtu (23/3/2024). BACA JUGA: Perindo Nilai Putusan PHPU Krusial Bagi Kepercayaan Masyarakat: MK Jangan Mau Diintimidasi Menurut Rofiq, permohonan PHPU itu bukan semata-mata karena Ganjar-Mahfud kalah berdasarkan hasil rekapitulasi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lebih dari itu, gugatan ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. "Satu kegiatan yang sangat penting karena kita ingin menghadirkan keadilan bagi seluruh negeri demi tegaknya sebuah demokrasi," tegasnya. Tuntutan mendiskualifikasi Prabowo-Gibran bukan tanpa alasan. Perindo menganggap masuknya Gibran sebagai peserta Pemilu lahir dari dugaan penyalahgunaan kekuasaan lewat putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023. BACA JUGA: Perindo Dampingi Ganjar-Mahfud Ajukan Permohonan PHPU: Kita Ingin Hadirkan Keadilan "MK sesungguhnya mengalami ketidakpercayaan (pasca putusan 90) dan itu dalam titik nadir yang terendah," sambungnya. Oleh karenanya, ia meminta agar Hakim Konstitusi tidak menyampingkan bukti substansial dari pemohon. Menurutnya juga, putusan PHPU nanti akan menjadi titik balik agar MK mendapatkan kembali kepercayaan publik. "Jadi mahkamah tidak hanya sekedar melihat angka-angka, tetapi banyak variabel yang membuat angka-angka itu menjadi membesar atau menggelembung atau mengecil," kata dia. "Menurut saya ini kesempatan MK untuk menunjukkan kepada publik dan mengembalikan kepercayaan itu dengan berperan sebagai keadilan dan berperan bagaimana mahkmamah sesungguhnya," tandasnya.