Rumusan cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan adalah paling singkat 3 bulan pertama.https://news.okezone.com/read/2024/03/25/337/2988088/ruu-kia-cuti-ibu-melahirkan-paling-singkat-3-bulan-dapat-upah-penuhidhttps://news.okezone.com/read/2024/03/25/337/2988088/ruu-kia-cuti-ibu-melahirkan-paling-singkat-3-bulan-dapat-upah-penuhhttps://news.okezone.com/read/2024/03/25/337/2988088/ruu-kia-cuti-ibu-melahirkan-paling-singkat-3-bulan-dapat-upah-penuhSenin 25 Maret 2024 16:40 WIBFelldy UtamaMenteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Foto: Tangkapan layar)https://img.okezone.com/content/2024/03/25/337/2988088/ruu-kia-cuti-ibu-melahirkan-paling-singkat-3-bulan-dapat-upah-penuh-ENRYIckQr2.jpgJAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) pada fase 1.000 hari pertama kehidupan telah disepakati untuk diambil keputusan di tingkat II atau pada rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Salah satu poin yang dibahas dan disepakati antara Komisi VIII DPR dengan pemerintah adalah menyangkut hak ibu pekerja untuk melakukan persalinan atau melahirkan. BACA JUGA: Kapolri Siapkan 112 Alternatif Jalur Mudik yang Terendam Banjir    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan, rumusan cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan adalah paling singkat 3 bulan pertama. "Dan paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter," kata Menteri PPA di ruang rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/3/2024). BACA JUGA: Banjir dan Tanah Longsor di Jateng Sebabkan Jalan Rusak Sekira 100 Km    Dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1.000 hari pertama ini juga mengatur tentang hak lain yang didapat oleh ibu pekerja yang sedang melaksanakan persalinan, dan wajib dipatuhi oleh perusahaan atau tempat ibu tersebut bekerja. "Setiap ibu yang bekerja, yang melaksanakan hak atas cuti melahirkan, tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya. Dan berhak mendapatkan upah secara penuh untuk 3 bulan pertama dan untuk bulan keempat serta 75 persen dari upah untuk bulan kelima dan keenam," ujarnya.JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) pada fase 1.000 hari pertama kehidupan telah disepakati untuk diambil keputusan di tingkat II atau pada rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Salah satu poin yang dibahas dan disepakati antara Komisi VIII DPR dengan pemerintah adalah menyangkut hak ibu pekerja untuk melakukan persalinan atau melahirkan. BACA JUGA: Kapolri Siapkan 112 Alternatif Jalur Mudik yang Terendam Banjir    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan, rumusan cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan adalah paling singkat 3 bulan pertama. "Dan paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter," kata Menteri PPA di ruang rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/3/2024). BACA JUGA: Banjir dan Tanah Longsor di Jateng Sebabkan Jalan Rusak Sekira 100 Km    Dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1.000 hari pertama ini juga mengatur tentang hak lain yang didapat oleh ibu pekerja yang sedang melaksanakan persalinan, dan wajib dipatuhi oleh perusahaan atau tempat ibu tersebut bekerja. "Setiap ibu yang bekerja, yang melaksanakan hak atas cuti melahirkan, tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya. Dan berhak mendapatkan upah secara penuh untuk 3 bulan pertama dan untuk bulan keempat serta 75 persen dari upah untuk bulan kelima dan keenam," ujarnya.