Menurutnya, MK harus melihat permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) ini secara holistik dan tidak sempit.https://news.okezone.com/read/2024/03/29/337/2989749/tim-hukum-ganjar-mahfud-mk-jangan-jadi-mahkamah-kalkulator-hanya-fokus-pada-angkaidhttps://news.okezone.com/read/2024/03/29/337/2989749/tim-hukum-ganjar-mahfud-mk-jangan-jadi-mahkamah-kalkulator-hanya-fokus-pada-angkahttps://news.okezone.com/read/2024/03/29/337/2989749/tim-hukum-ganjar-mahfud-mk-jangan-jadi-mahkamah-kalkulator-hanya-fokus-pada-angkaJum'at 29 Maret 2024 07:21 WIBAchmad Al FiqriMahkamah Konstitusi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/03/29/337/2989749/tim-hukum-ganjar-mahfud-mk-jangan-jadi-mahkamah-kalkulator-hanya-fokus-pada-angka-HB5yJECRuJ.JPG <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8yNy8xLzE3ODg4MC81L3g4dnZueDA=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Anggota Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Heru Muzaki meminta, Mahkamah Konstitusi (MK) tak menjadi "mahkamah kalkulator" dalam menangani permohonan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres 2024). Menurutnya, MK harus melihat permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) ini secara holistik dan tidak sempit. Ia pun meminta MK bisa menilai faktor lain sebelum terjadinya pemungutan suara. "Menurut saya MK harus melihat perkara ini secara holistic dan tidak sempit. MK jangan menjadi mahkamah kalkulator yang hanya berfokus pada angka, MK harus melihat perkara ini secara luas dalam arti menilai faktor yang terjadi sebelum pemungutan suara," terang Heru saat dihubungi, Kamis (28/3/2024). BACA JUGA: Permintaan Pemanggilan Menteri dari Kubu Ganjar dan Anies, Ini Tanggapan Ketua MK    Heru pun menyinggung keputusan MK dari sejumlah negara yang membatalkan hasil pemilu seperti Australia, Thailand, Kenya, Zimbabwe hingga Malawi. Menurutnya, MK bisa membatalkan hasil Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo-Gibran, bila ditemukan unsur kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). "Di atas itu, sudah ada preseden bahwa MK dapat membatalkan pemilu dan memerintahkan pemungutan suara ulang pada kasus pilkada jika terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM," tandasnya. BACA JUGA: Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tiba di MK, Siap Dengarkan Pernyataan KPU dan Pihak Terkait  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8yNy8xLzE3ODg4MC81L3g4dnZueDA=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Anggota Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Heru Muzaki meminta, Mahkamah Konstitusi (MK) tak menjadi "mahkamah kalkulator" dalam menangani permohonan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres 2024). Menurutnya, MK harus melihat permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) ini secara holistik dan tidak sempit. Ia pun meminta MK bisa menilai faktor lain sebelum terjadinya pemungutan suara. "Menurut saya MK harus melihat perkara ini secara holistic dan tidak sempit. MK jangan menjadi mahkamah kalkulator yang hanya berfokus pada angka, MK harus melihat perkara ini secara luas dalam arti menilai faktor yang terjadi sebelum pemungutan suara," terang Heru saat dihubungi, Kamis (28/3/2024). BACA JUGA: Permintaan Pemanggilan Menteri dari Kubu Ganjar dan Anies, Ini Tanggapan Ketua MK    Heru pun menyinggung keputusan MK dari sejumlah negara yang membatalkan hasil pemilu seperti Australia, Thailand, Kenya, Zimbabwe hingga Malawi. Menurutnya, MK bisa membatalkan hasil Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo-Gibran, bila ditemukan unsur kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). "Di atas itu, sudah ada preseden bahwa MK dapat membatalkan pemilu dan memerintahkan pemungutan suara ulang pada kasus pilkada jika terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM," tandasnya. BACA JUGA: Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tiba di MK, Siap Dengarkan Pernyataan KPU dan Pihak Terkait