Merespons hal tersebut, Airlangga enggan memberikan komentar banyak.    https://news.okezone.com/read/2024/03/29/337/2990102/diminta-tim-hukum-amin-jadi-saksi-di-mk-airlangga-belum-ada-undanganidhttps://news.okezone.com/read/2024/03/29/337/2990102/diminta-tim-hukum-amin-jadi-saksi-di-mk-airlangga-belum-ada-undanganhttps://news.okezone.com/read/2024/03/29/337/2990102/diminta-tim-hukum-amin-jadi-saksi-di-mk-airlangga-belum-ada-undanganJum'at 29 Maret 2024 23:32 WIBNur KhabibiKetum Golkar, Airlangga Hartarto (foto: dok ist)https://img.okezone.com/content/2024/03/29/337/2990102/diminta-tim-hukum-amin-jadi-saksi-di-mk-airlangga-belum-ada-undangan-7uNgeU7RaB.jpg JAKARTA - Tim Hukum Nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan empat menteri Kabinet Indonesia Maju pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Satu dari empat yang dimaksud adalah Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Airlangga Hartato. Merespons hal tersebut, Airlangga enggan memberikan komentar banyak. "Ya kita tunggu saja," kata Airlangga saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/3/2024). BACA JUGA: Tim Hukum Ganjar-Mahfud: MK Jangan Jadi Mahkamah Kalkulator Hanya Fokus pada Angka Menurutnya, terkait permintaan menjadi salai dalam sidang PHPU dirinya belum menerima undangan yang dimaksud. Akan hal itu, dirinya belum bisa memastikan akan hadir atau tidak untuk bersaksi. "Kita lihat aja, kan belum ada undangan," ucapnya. Sekadar informasi, selain Airlangga menteri yang diminta untuk menjadi saksi adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Sosial, Tri Rismaharini; dan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. BACA JUGA: Permintaan Pemanggilan Menteri dari Kubu Ganjar dan Anies, Ini Tanggapan Ketua MK    "Kami sudah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat membantu Menteri Keuangan RI, Menteri Sosial RI, Menteri Perdagangan RI, Menteri Koordinator Perekonomian RI," kata Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir dalam sidang PHPU, Kamis (28/3/2024). Ari tak merinci apa keterangan yang akan digali dari empat menteri tersebut. "Guna didengar keterangannya dalam persidangan ini Yang Mulia," katanya. Mendengar permintaan itu, Ketua MK Suhartoyo mengatakan, jajaran hakim konstitusi akan terlebih dahulu membahas itu. "Ya, nanti kami bahas itu, empat ya, empat menteri ya?" kata Suhartoyo. "Empat Menteri yang mulia, betul," jawab Amir. JAKARTA - Tim Hukum Nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan empat menteri Kabinet Indonesia Maju pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Satu dari empat yang dimaksud adalah Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Airlangga Hartato. Merespons hal tersebut, Airlangga enggan memberikan komentar banyak. "Ya kita tunggu saja," kata Airlangga saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/3/2024). BACA JUGA: Tim Hukum Ganjar-Mahfud: MK Jangan Jadi Mahkamah Kalkulator Hanya Fokus pada Angka Menurutnya, terkait permintaan menjadi salai dalam sidang PHPU dirinya belum menerima undangan yang dimaksud. Akan hal itu, dirinya belum bisa memastikan akan hadir atau tidak untuk bersaksi. "Kita lihat aja, kan belum ada undangan," ucapnya. Sekadar informasi, selain Airlangga menteri yang diminta untuk menjadi saksi adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Sosial, Tri Rismaharini; dan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. BACA JUGA: Permintaan Pemanggilan Menteri dari Kubu Ganjar dan Anies, Ini Tanggapan Ketua MK    "Kami sudah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat membantu Menteri Keuangan RI, Menteri Sosial RI, Menteri Perdagangan RI, Menteri Koordinator Perekonomian RI," kata Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir dalam sidang PHPU, Kamis (28/3/2024). Ari tak merinci apa keterangan yang akan digali dari empat menteri tersebut. "Guna didengar keterangannya dalam persidangan ini Yang Mulia," katanya. Mendengar permintaan itu, Ketua MK Suhartoyo mengatakan, jajaran hakim konstitusi akan terlebih dahulu membahas itu. "Ya, nanti kami bahas itu, empat ya, empat menteri ya?" kata Suhartoyo. "Empat Menteri yang mulia, betul," jawab Amir.