Delapan Kabupaten/Kota yang masih berstatus Buang Air Besar Sembarangan (BABS)https://news.okezone.com/read/2024/03/29/519/2989684/miris-warga-di-8-kabupaten-kota-jatim-masih-bab-sembaranganidhttps://news.okezone.com/read/2024/03/29/519/2989684/miris-warga-di-8-kabupaten-kota-jatim-masih-bab-sembaranganhttps://news.okezone.com/read/2024/03/29/519/2989684/miris-warga-di-8-kabupaten-kota-jatim-masih-bab-sembaranganJum'at 29 Maret 2024 03:31 WIBLukman HakimIllustrasi (foto: dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/03/28/519/2989684/miris-warga-di-8-kabupaten-kota-jatim-masih-bab-sembarangan-vMsx59cHOp.jpg SURABAYA – Delapan Pemerintah Kabupaten/Kota menandatangani komitmen bersama menuju Provinsi Jawa Timur (Jatim) 100% Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Tahun 2024 di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Kamis (28/3/2024). Delapan Kabupaten/Kota yang masih berstatus Buang Air Besar Sembarangan (BABS) tersebut yakni Kabupaten Sidoarjo, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Jember, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Situbondo. “Oleh karena itu, hari ini kita meminta komitmen dari delapan kabupaten/kota yang masih membutuhkan percepatan agar segera 100% SBS,” ujar Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono kepada wartawan, Kamis (28/3/2024). BACA JUGA: Pj Gubernur Adhy Karyono Ajak Forkopimda Jatim untuk Menunaikan Zakat  Dia menambahkan, tahun 2024 ini Pemprov Jatim menargetkan capaian SBS bisa 100% hingga di tingkatan desa dan kelurahan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, capaian SBS desa/kelurahan pada Desember 2023 lalu mencapai 92,19 %. Saat ini, tersisa 664 desa/kelurahan yang memiliki rumah tangga masih buang air besar sembarangan. “Desa/kelurahan tersebut tersebar di delapan kabupaten/kota di Jatim,” ujar Adhy. Adhy menegaskan, permasalahan ini tidak cukup hanya dengan menyediakan infrastrukturnya semata, namun juga harus diikuti dengan perubahan perilaku masyarakat. Sebab nyatanya ada beberapa kejadian perilaku BABS dikarenakan kultur dan mindset. BACA JUGA: Pj Gubernur Adhy Pastikan Pemprov Jatim Bantu Rekonstruksi Bangunan Terdampak Gempa “Oleh karena itu, ini bukan hanya persoalan di ranah Dinas PRKPCK (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya) saja, namun masuk juga ke ranah Dinas Sosial maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi diperlukan kolaborasi dan sinergitas termasuk dengan seluruh stakeholder guna percepatan SBS 100%,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, Erwin Asta Triyono menyampaikan, permasalahan sanitasi ini berdampak besar dalam kesehatan. Selama ini kelompok penyakit keganasan, kelompok penyakit metabolik, dan kelompok penyakit infeksi. “Ketiganya merupakan tiga besar penyakit yang paling banyak ditangani di rumah sakit,” ujarnya. SURABAYA – Delapan Pemerintah Kabupaten/Kota menandatangani komitmen bersama menuju Provinsi Jawa Timur (Jatim) 100% Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Tahun 2024 di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Kamis (28/3/2024). Delapan Kabupaten/Kota yang masih berstatus Buang Air Besar Sembarangan (BABS) tersebut yakni Kabupaten Sidoarjo, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Jember, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Situbondo. “Oleh karena itu, hari ini kita meminta komitmen dari delapan kabupaten/kota yang masih membutuhkan percepatan agar segera 100% SBS,” ujar Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono kepada wartawan, Kamis (28/3/2024). BACA JUGA: Pj Gubernur Adhy Karyono Ajak Forkopimda Jatim untuk Menunaikan Zakat  Dia menambahkan, tahun 2024 ini Pemprov Jatim menargetkan capaian SBS bisa 100% hingga di tingkatan desa dan kelurahan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, capaian SBS desa/kelurahan pada Desember 2023 lalu mencapai 92,19 %. Saat ini, tersisa 664 desa/kelurahan yang memiliki rumah tangga masih buang air besar sembarangan. “Desa/kelurahan tersebut tersebar di delapan kabupaten/kota di Jatim,” ujar Adhy. Adhy menegaskan, permasalahan ini tidak cukup hanya dengan menyediakan infrastrukturnya semata, namun juga harus diikuti dengan perubahan perilaku masyarakat. Sebab nyatanya ada beberapa kejadian perilaku BABS dikarenakan kultur dan mindset. BACA JUGA: Pj Gubernur Adhy Pastikan Pemprov Jatim Bantu Rekonstruksi Bangunan Terdampak Gempa “Oleh karena itu, ini bukan hanya persoalan di ranah Dinas PRKPCK (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya) saja, namun masuk juga ke ranah Dinas Sosial maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi diperlukan kolaborasi dan sinergitas termasuk dengan seluruh stakeholder guna percepatan SBS 100%,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, Erwin Asta Triyono menyampaikan, permasalahan sanitasi ini berdampak besar dalam kesehatan. Selama ini kelompok penyakit keganasan, kelompok penyakit metabolik, dan kelompok penyakit infeksi. “Ketiganya merupakan tiga besar penyakit yang paling banyak ditangani di rumah sakit,” ujarnya.