Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) diskors atau ditunda selama satu jam.https://news.okezone.com/read/2024/04/01/337/2990945/sidang-sengketa-pilpres-di-mk-diskors-satu-jamidhttps://news.okezone.com/read/2024/04/01/337/2990945/sidang-sengketa-pilpres-di-mk-diskors-satu-jamhttps://news.okezone.com/read/2024/04/01/337/2990945/sidang-sengketa-pilpres-di-mk-diskors-satu-jamSenin 01 April 2024 13:12 WIBGiffar RivanaMahkamah Konstitusi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/04/01/337/2990945/sidang-sengketa-pilpres-di-mk-diskors-satu-jam-zl02d0Xouj.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNC8wMS8xLzE3OTA2NS81L3g4dzN4eWk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) diskors atau ditunda selama satu jam. Hal itu dilakukan setelah mendengarkan keterangan dari tujuh ahli dan satu saksi dari kubu Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). "Sidang akan diskorsing satu jam ke depan sampai pukul 13.40 WIB sidang diskorsing," kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Senin (1/4/2024). BACA JUGA: Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, Gibran: Semoga Bisa Bertemu Sebagai informasi, sidang PHPU sengketa Pilpres 2024 tersebut telah dimulai pada pukul 08.00 WIB, Tim Hukum Nasional AMIN membawa 7 ahli dan 11 saksi dalam persidangan tersebut untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, salah satu ahli yakni ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Vid Adrison memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan PHPU di MK dari kubu Tim Hukum Nasional AMIN. BACA JUGA: Tok! Eks Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono Divonis 10 Tahun Penjara    Dalam keterangannya itu, Vid membahas soal pembagian bantuan sosial (bansos) dalam pemilu yang masuk dalam istilah political budget cycles atau anggaran di tahun politik sebagai cara untuk menarik perhatian karena petahana ingin kembali mendapat suara pemilih. "Singkatnya akan ada peningkatan spending menjelang pemilu dan itu akan menguat ketika yang naik itu incumben," ucap Vid di hadapan para Hakim Konstitusi, dalam sidang lanjutan PHPU, di Gedung MK. Vid menjelaskan, jika dilihat setiap tahunnya sejak 2022 sampai 2023 Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) mengalami kenaikan dalam total pengeluaran negara. "Saya melakukan exercise yang bisa diverifikasi. Kesimpulannya ada bukti statistik yang kuat dan konsisten hububgan positif kemiskinan dengan persentase perolehan suara petahana yang implikasinya, satu kebijakan pemerintah yang ditargetkan kepada kelompok masyarakat seperti bansos akan memingkatkan perentase perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana," kata Vid.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNC8wMS8xLzE3OTA2NS81L3g4dzN4eWk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) diskors atau ditunda selama satu jam. Hal itu dilakukan setelah mendengarkan keterangan dari tujuh ahli dan satu saksi dari kubu Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). "Sidang akan diskorsing satu jam ke depan sampai pukul 13.40 WIB sidang diskorsing," kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Senin (1/4/2024). BACA JUGA: Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, Gibran: Semoga Bisa Bertemu Sebagai informasi, sidang PHPU sengketa Pilpres 2024 tersebut telah dimulai pada pukul 08.00 WIB, Tim Hukum Nasional AMIN membawa 7 ahli dan 11 saksi dalam persidangan tersebut untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, salah satu ahli yakni ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Vid Adrison memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan PHPU di MK dari kubu Tim Hukum Nasional AMIN. BACA JUGA: Tok! Eks Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono Divonis 10 Tahun Penjara    Dalam keterangannya itu, Vid membahas soal pembagian bantuan sosial (bansos) dalam pemilu yang masuk dalam istilah political budget cycles atau anggaran di tahun politik sebagai cara untuk menarik perhatian karena petahana ingin kembali mendapat suara pemilih. "Singkatnya akan ada peningkatan spending menjelang pemilu dan itu akan menguat ketika yang naik itu incumben," ucap Vid di hadapan para Hakim Konstitusi, dalam sidang lanjutan PHPU, di Gedung MK. Vid menjelaskan, jika dilihat setiap tahunnya sejak 2022 sampai 2023 Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) mengalami kenaikan dalam total pengeluaran negara. "Saya melakukan exercise yang bisa diverifikasi. Kesimpulannya ada bukti statistik yang kuat dan konsisten hububgan positif kemiskinan dengan persentase perolehan suara petahana yang implikasinya, satu kebijakan pemerintah yang ditargetkan kepada kelompok masyarakat seperti bansos akan memingkatkan perentase perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana," kata Vid.