Itu sudah menjadi suatu kebijakan putusan pemerintah dan didasarkan atas undang-undang.https://news.okezone.com/read/2024/04/02/337/2991549/kpk-akan-digabung-dengan-ombudsman-seperti-di-korea-pimpinan-kami-enggak-bisa-apa-apaidhttps://news.okezone.com/read/2024/04/02/337/2991549/kpk-akan-digabung-dengan-ombudsman-seperti-di-korea-pimpinan-kami-enggak-bisa-apa-apahttps://news.okezone.com/read/2024/04/02/337/2991549/kpk-akan-digabung-dengan-ombudsman-seperti-di-korea-pimpinan-kami-enggak-bisa-apa-apaSelasa 02 April 2024 15:08 WIBRiyan Rizki RoshaliKPK Angkat Suara soal Gabung dengan Ombudsman/Foto: MNC Portalhttps://img.okezone.com/content/2024/04/02/337/2991549/kpk-akan-digabung-dengan-ombudsman-seperti-di-korea-pimpinan-kami-enggak-bisa-apa-apa-5Gok5gq0UL.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8yNi8xLzE3ODgzNi81L3g4dnIyZ3M=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menanggapi perihal adanya informasi bahwa lembaganya bakal digabung dengan Ombudsman RI. Alex menyebutkan bahwa para pimpinan KPK sampai saat ini belum mendapatkan informasi tersebut. Namun, kata dia, kemungkinan itu ada sebab Korea Selatan pernah melakukan hal serupa. BACA JUGA: Pimpinan KPK Pastikan Jaksa yang Diduga Peras Saksi Rp3 Miliar Sudah Kembali ke Kejagung    “Sejauh ini pimpinan enggak dapat informasi itu, tetapi apakah ada kemungkinan? Ada. Kita belajar dari Korea Selatan,” kata Alex dalam diskusi publik bertajuk ‘Pemberantasan Korupsi: Refleksi dan Harapan’ di Kantor KPK, Selasa (2/4/2024). BACA JUGA: KPK: Total Aset Andhi Pramono yang Disita Capai Rp76 Miliar Alex menyebut, lembaga pemberantasan korupsi di Korea Selatan pernah digabung dengan lembaga lain lantaran dianggap terlalu independen dan berkuasa. “Sehingga enggak bisa, dianggap mengganggu ya, sehingga digabungkan dengan Ombudsman di Korea Selatan seperti itu,” ungkapnya. Ia pun menuturkan, pihaknya tidak bisa apa-apa jika akhirnya lembaganya itu bernasib sama dengan pemberantasan korupsi di Korea Selatan. Tapi, Alex berharap, masyarakat dan kelompok pegiat antikorupsi bisa bersuara dan menyatakan KPK masih dibutuhkan di Indonesia. “Kami kan enggak bisa apa-apa ketika misalnya itu sudah menjadi suatu kebijakan putusan pemerintah dan didasarkan atas undang-undang,” jelasnya.Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana juga mengaku mendengar kabar tersebut. Bahkan, kata dia, penggabungan kedua lembaga itu sudah dibahas di Bappenas. “Karena informasi yang kami dapat, oh ini sudah dibahas loh di Bappenas, rencana ingin menjadikan KPK lembaga pencegahan korupsi, melebur ke Ombudsman,” ujarnya. Oleh karena itu, ia berharap ada klarifikasi atau penjelasan dari pemerintah khususnya Bappenas terkait informasi tersebut. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8yNi8xLzE3ODgzNi81L3g4dnIyZ3M=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menanggapi perihal adanya informasi bahwa lembaganya bakal digabung dengan Ombudsman RI. Alex menyebutkan bahwa para pimpinan KPK sampai saat ini belum mendapatkan informasi tersebut. Namun, kata dia, kemungkinan itu ada sebab Korea Selatan pernah melakukan hal serupa. BACA JUGA: Pimpinan KPK Pastikan Jaksa yang Diduga Peras Saksi Rp3 Miliar Sudah Kembali ke Kejagung    “Sejauh ini pimpinan enggak dapat informasi itu, tetapi apakah ada kemungkinan? Ada. Kita belajar dari Korea Selatan,” kata Alex dalam diskusi publik bertajuk ‘Pemberantasan Korupsi: Refleksi dan Harapan’ di Kantor KPK, Selasa (2/4/2024). BACA JUGA: KPK: Total Aset Andhi Pramono yang Disita Capai Rp76 Miliar Alex menyebut, lembaga pemberantasan korupsi di Korea Selatan pernah digabung dengan lembaga lain lantaran dianggap terlalu independen dan berkuasa. “Sehingga enggak bisa, dianggap mengganggu ya, sehingga digabungkan dengan Ombudsman di Korea Selatan seperti itu,” ungkapnya. Ia pun menuturkan, pihaknya tidak bisa apa-apa jika akhirnya lembaganya itu bernasib sama dengan pemberantasan korupsi di Korea Selatan. Tapi, Alex berharap, masyarakat dan kelompok pegiat antikorupsi bisa bersuara dan menyatakan KPK masih dibutuhkan di Indonesia. “Kami kan enggak bisa apa-apa ketika misalnya itu sudah menjadi suatu kebijakan putusan pemerintah dan didasarkan atas undang-undang,” jelasnya.Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana juga mengaku mendengar kabar tersebut. Bahkan, kata dia, penggabungan kedua lembaga itu sudah dibahas di Bappenas. “Karena informasi yang kami dapat, oh ini sudah dibahas loh di Bappenas, rencana ingin menjadikan KPK lembaga pencegahan korupsi, melebur ke Ombudsman,” ujarnya. Oleh karena itu, ia berharap ada klarifikasi atau penjelasan dari pemerintah khususnya Bappenas terkait informasi tersebut.