Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal pemanggilan empat menterinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) https://news.okezone.com/read/2024/04/03/337/2991844/jokowi-pastikan-empat-menterinya-bakal-datang-di-sidang-mkidhttps://news.okezone.com/read/2024/04/03/337/2991844/jokowi-pastikan-empat-menterinya-bakal-datang-di-sidang-mkhttps://news.okezone.com/read/2024/04/03/337/2991844/jokowi-pastikan-empat-menterinya-bakal-datang-di-sidang-mkRabu 03 April 2024 09:27 WIBRaka Dwi NoviantoPresiden Joko Widodo (foto: dok ist)https://img.okezone.com/content/2024/04/03/337/2991844/jokowi-pastikan-empat-menterinya-bakal-datang-di-sidang-mk-GEAWiNP5xN.jpg JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal pemanggilan empat menterinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersidang terkait sengketa Pilpres 2024. Jokowi memastikan, bahwa semua menteri yang dipanggil tersebut akan hadir di MK. "Iya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK. Semuanya akan hadir hari Jumat," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024). BACA JUGA: Agenda Sidang Sengketa Pilpres 2024 Hari Ini: Pembuktian KPU dan Bawaslu Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memanggil empat menteri dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024. MK menganggap pemanggilan itu diperlukan. "Kemudian juga kepada para pihak juga perlu disampaikan hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi," ucap Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan PHPU di Gedung MK, Senin (1/4/2024). "Berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi, yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Muhadjir Effendy Menko PMK, Airlangga Menko Perekonomian, Sri Mulyani Menteri Keuangan, Tri Rismaharini Menteri Sosial, dan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," tambah dia. BACA JUGA: Tim Hukum Ganjar-Mahfud Minta MK Panggil Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres 2024 Suhartoyo mengungkapkan, pemanggilan tersebut masuk dalam kategori yang penting didengar MK, bukan berarti MK mengakomodir permohonan pemohon 1 Anies-Muhaimin, atau pemohon 2 Ganjar-Mahfud. "Karena sebagaimana diskusi universalnya badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya, nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta salah satu pihak," ungkap Suhartoyo. JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal pemanggilan empat menterinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersidang terkait sengketa Pilpres 2024. Jokowi memastikan, bahwa semua menteri yang dipanggil tersebut akan hadir di MK. "Iya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK. Semuanya akan hadir hari Jumat," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024). BACA JUGA: Agenda Sidang Sengketa Pilpres 2024 Hari Ini: Pembuktian KPU dan Bawaslu Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memanggil empat menteri dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024. MK menganggap pemanggilan itu diperlukan. "Kemudian juga kepada para pihak juga perlu disampaikan hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi," ucap Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan PHPU di Gedung MK, Senin (1/4/2024). "Berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi, yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Muhadjir Effendy Menko PMK, Airlangga Menko Perekonomian, Sri Mulyani Menteri Keuangan, Tri Rismaharini Menteri Sosial, dan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," tambah dia. BACA JUGA: Tim Hukum Ganjar-Mahfud Minta MK Panggil Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres 2024 Suhartoyo mengungkapkan, pemanggilan tersebut masuk dalam kategori yang penting didengar MK, bukan berarti MK mengakomodir permohonan pemohon 1 Anies-Muhaimin, atau pemohon 2 Ganjar-Mahfud. "Karena sebagaimana diskusi universalnya badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya, nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta salah satu pihak," ungkap Suhartoyo.