MK meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membawa bukti rekapitulasi tingkat kecamatanhttps://news.okezone.com/read/2024/04/03/337/2992021/cek-kebenaran-suara-mk-minta-kpu-bawa-bukti-rekapitulasi-tingkat-kecamatanidhttps://news.okezone.com/read/2024/04/03/337/2992021/cek-kebenaran-suara-mk-minta-kpu-bawa-bukti-rekapitulasi-tingkat-kecamatanhttps://news.okezone.com/read/2024/04/03/337/2992021/cek-kebenaran-suara-mk-minta-kpu-bawa-bukti-rekapitulasi-tingkat-kecamatanRabu 03 April 2024 15:09 WIBGiffar RivanaSaldi Isra. (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2024/04/03/337/2992021/cek-kebenaran-suara-mk-minta-kpu-bawa-bukti-rekapitulasi-tingkat-kecamatan-SaJAGRpja9.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNC8wMy8xLzE3OTE2Ny81L3g4dzdtb3U=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membawa bukti rekapitulasi tingkat kecamatan buntut permasalahan yang dimohonkan pihak tim hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua MK, Saldi Isra yang menanyakan soal konfrontasi terhadap saksi Ganjar-Mahfud pada saat penghitungan manual Sirekap. "Jadi memang kemungkinan untuk konfrontasi tidak memungkinkan, karena tadi Pak Mulya (Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud) meminta untuk ada konfrontir. Nah, tidak memungkinkan karena ini speedy trial," ucap Saldi Isra dalam perrsidangan sengketa pilpres di Gedung MK, Rabu (3/4/2024).  BACA JUGA: Bivitri Susanti Nilai Mazhab Kuantitatif Bisa Diperdebatkan dalam Gugatan PHPU "Yang kedua, kami punya instrumen lain untuk mengecek kebenaran suara itu. tadi kan kita sudah minta KPU menyerahkan semua bukti rekap di tingkat kecamatan. Nanti kita akan lihat di situ," tambah Saldi. Di sisi lain, maksud dari konfrontasi adalah ketika Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis meminta konfrontasi terhadap saksi Ganjar-Mahfud saat penghitungan manual Sirekap.  BACA JUGA: Sidang PHPU: Ahli Sebut Pemilu 2024 Diwarnai Politisasi Bansos Presiden Jokowi "Tentu dia punya data, saudara saksi juga punya data untuk menjelaskan itu, tapi bagaimana menjelaskan ini kalau kita tidak bisa melakukan audit," ucap Todung. Todung pun meminta agar konfrontasi dilakukan pada saat persidangan. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan kejelasan terkait suara pemilu."Makanya saya ingin mengajukan satu usulan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, dengan perbedaan-perbedaan presentasi dan interpretasi yang dilakukan oleh masing-masing ahli dan saksi fakta, apakah tidak mungkin kepada mereka-mereka ini juga diberikan kesempatan untuk dikonfrontasi dalam satu pemeriksaan," pungkasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNC8wMy8xLzE3OTE2Ny81L3g4dzdtb3U=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membawa bukti rekapitulasi tingkat kecamatan buntut permasalahan yang dimohonkan pihak tim hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua MK, Saldi Isra yang menanyakan soal konfrontasi terhadap saksi Ganjar-Mahfud pada saat penghitungan manual Sirekap. "Jadi memang kemungkinan untuk konfrontasi tidak memungkinkan, karena tadi Pak Mulya (Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud) meminta untuk ada konfrontir. Nah, tidak memungkinkan karena ini speedy trial," ucap Saldi Isra dalam perrsidangan sengketa pilpres di Gedung MK, Rabu (3/4/2024).  BACA JUGA: Bivitri Susanti Nilai Mazhab Kuantitatif Bisa Diperdebatkan dalam Gugatan PHPU "Yang kedua, kami punya instrumen lain untuk mengecek kebenaran suara itu. tadi kan kita sudah minta KPU menyerahkan semua bukti rekap di tingkat kecamatan. Nanti kita akan lihat di situ," tambah Saldi. Di sisi lain, maksud dari konfrontasi adalah ketika Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis meminta konfrontasi terhadap saksi Ganjar-Mahfud saat penghitungan manual Sirekap.  BACA JUGA: Sidang PHPU: Ahli Sebut Pemilu 2024 Diwarnai Politisasi Bansos Presiden Jokowi "Tentu dia punya data, saudara saksi juga punya data untuk menjelaskan itu, tapi bagaimana menjelaskan ini kalau kita tidak bisa melakukan audit," ucap Todung. Todung pun meminta agar konfrontasi dilakukan pada saat persidangan. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan kejelasan terkait suara pemilu."Makanya saya ingin mengajukan satu usulan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, dengan perbedaan-perbedaan presentasi dan interpretasi yang dilakukan oleh masing-masing ahli dan saksi fakta, apakah tidak mungkin kepada mereka-mereka ini juga diberikan kesempatan untuk dikonfrontasi dalam satu pemeriksaan," pungkasnya.