Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arya Syam mengatakan, sebanyak 7 ribu lebih personel kepolisian https://news.okezone.com/read/2024/04/21/338/2998705/besok-polda-metro-kerahkan-ribuan-personel-amankan-sidang-putusan-sengketa-pilpres-2024idhttps://news.okezone.com/read/2024/04/21/338/2998705/besok-polda-metro-kerahkan-ribuan-personel-amankan-sidang-putusan-sengketa-pilpres-2024https://news.okezone.com/read/2024/04/21/338/2998705/besok-polda-metro-kerahkan-ribuan-personel-amankan-sidang-putusan-sengketa-pilpres-2024Minggu 21 April 2024 18:55 WIBAri Sandita MurtiIllustrasi (foto: dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/04/21/338/2998705/besok-polda-metro-kerahkan-ribuan-personel-amankan-sidang-putusan-sengketa-pilpres-2024-dYnUQJt7Az.jpgJAKARTA - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arya Syam mengatakan, sebanyak 7 ribu lebih personel kepolisian dikerahkan guna mengamankan jalannya sidang putusan sengketa Pilpres 2024, hingga aksi massa berkaitan sidang tersebut di kawasan Jakarta. "Kami mengimbau, siapa saja yang akan menyampaikan pendapat di muka umum harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya," ujar Ade Ary pada wartawan, Minggu (21/4/2024). Menurutnya, ribuan personelnya itu bakal dikerahkan di sejumlah titik di kawasan Jakarta, seperti di MK tempat digelarnya sidang sengketa Pilpres 2024 dan tempat salah satu titik aksi demo, hingga di kawasan Bawaslu RI dan Patung Kuda-Monas. BACA JUGA: Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Anies ke Pendukungnya: Patuhi Hukum, Jaga Etika saat Demo Personel pengamanan pun telah diinstruksikan untuk selalu bertindak persuasif, mengedepankan negosiasi, humanis, melaksanakan tugas sesuai prosedur, hingga tidak terprovokasi. Dia pun meminta, pada semua elemen masyarakat, khususnya yang menggelar aksi demo untuk menaati aturan yang berlaku sehingga tak mengganggu hak masyarakat lainnya. Polisi berharap, semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta ini. "Mari bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jangan terpecah belah akibat berita hoax yang bersifat provokatif dan mari kita berdoa untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bermartabat," katanya. BACA JUGA: Besok, Anies-Cak Imin Bakal Hadiri Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024 di MK Adapun soal rekayasa arus lalu lintas di sejumlah titik lokasi aksi, seperti di depan Gedung MK, polisi bakal menerapkannya secara situasional melihat perkembangan di lapangan.JAKARTA - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arya Syam mengatakan, sebanyak 7 ribu lebih personel kepolisian dikerahkan guna mengamankan jalannya sidang putusan sengketa Pilpres 2024, hingga aksi massa berkaitan sidang tersebut di kawasan Jakarta. "Kami mengimbau, siapa saja yang akan menyampaikan pendapat di muka umum harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya," ujar Ade Ary pada wartawan, Minggu (21/4/2024). Menurutnya, ribuan personelnya itu bakal dikerahkan di sejumlah titik di kawasan Jakarta, seperti di MK tempat digelarnya sidang sengketa Pilpres 2024 dan tempat salah satu titik aksi demo, hingga di kawasan Bawaslu RI dan Patung Kuda-Monas. BACA JUGA: Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Anies ke Pendukungnya: Patuhi Hukum, Jaga Etika saat Demo Personel pengamanan pun telah diinstruksikan untuk selalu bertindak persuasif, mengedepankan negosiasi, humanis, melaksanakan tugas sesuai prosedur, hingga tidak terprovokasi. Dia pun meminta, pada semua elemen masyarakat, khususnya yang menggelar aksi demo untuk menaati aturan yang berlaku sehingga tak mengganggu hak masyarakat lainnya. Polisi berharap, semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta ini. "Mari bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jangan terpecah belah akibat berita hoax yang bersifat provokatif dan mari kita berdoa untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bermartabat," katanya. BACA JUGA: Besok, Anies-Cak Imin Bakal Hadiri Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024 di MK Adapun soal rekayasa arus lalu lintas di sejumlah titik lokasi aksi, seperti di depan Gedung MK, polisi bakal menerapkannya secara situasional melihat perkembangan di lapangan.