Polisi juga sudah menutup sebagian jalan menuju Gedung MK, tepatnya di ujung Jalan Medan Merdeka Barat dekat Patung Kuda.https://news.okezone.com/read/2024/04/22/338/2998856/kondisi-gedung-mk-jelang-pembacaan-putusan-sengketa-pilpres-2024idhttps://news.okezone.com/read/2024/04/22/338/2998856/kondisi-gedung-mk-jelang-pembacaan-putusan-sengketa-pilpres-2024https://news.okezone.com/read/2024/04/22/338/2998856/kondisi-gedung-mk-jelang-pembacaan-putusan-sengketa-pilpres-2024Senin 22 April 2024 07:36 WIBGiffar RivanaSuanasa Gedung MK Jelang Putusan/Foto: MNC Portalhttps://img.okezone.com/content/2024/04/22/338/2998856/kondisi-gedung-mk-jelang-pembacaan-putusan-sengketa-pilpres-2024-gwAFPyQnOR.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNC8yMC8xLzE3OTgxMi81L3g4eDVmY2U=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Jelang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kondisi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) terpantau ketat dengan penjagaan, Senin (22/4/2024). Hal tersebut terlihat ketika petugas keamaan memeriksa setiap orang yang akan masuk menuju Gedung MK. Sementara itu, di pelataran gedung juga terlihat penjagaan ketat dari sejumlah personel polisi dengan menggunakan senjata laras panjangnya. BACA JUGA: Begini Rekayasa Lalu Lintas saat Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024 Di depan pintu masuk Gedung MK, juga terpasang barrier besi. Lebih jauh, di dalam gedung petugas memberikan penjagaan yang lebih ketat. BACA JUGA: 7.783 Petugas Gabungan Amankan Putusan Sengketa Pilpres, Polisi Dilarang Bawa Senpi Di sisi lain, polisi juga sudah menutup sebagian jalan menuju Gedung MK, tepatnya di ujung Jalan Medan Merdeka Barat dekat Patung Kuda. Penutupan jalan itu dilakukan guna mengantisipasi pergerakan massa yang akan melakukan demonstrasi pada hari ini. Sebelumnya, Sebanyak 7.783 petugas gabungan TNI-Polri siap mengamankan pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi. "Dari 7.783 personel gabungan yang disiagakan akan dibagi di beberapa titik rawan massa unras yang akan melintas di sekitar Gedung MK," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Susatyo juga mengimbau untuk para peserta aksi unjuk rasa untuk memperhatikan hak-hak masyarakat lain, sebagaimana diatur dalam undang-undang pernyataan pendapat hak setiap warga negara, tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNC8yMC8xLzE3OTgxMi81L3g4eDVmY2U=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Jelang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kondisi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) terpantau ketat dengan penjagaan, Senin (22/4/2024). Hal tersebut terlihat ketika petugas keamaan memeriksa setiap orang yang akan masuk menuju Gedung MK. Sementara itu, di pelataran gedung juga terlihat penjagaan ketat dari sejumlah personel polisi dengan menggunakan senjata laras panjangnya. BACA JUGA: Begini Rekayasa Lalu Lintas saat Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024 Di depan pintu masuk Gedung MK, juga terpasang barrier besi. Lebih jauh, di dalam gedung petugas memberikan penjagaan yang lebih ketat. BACA JUGA: 7.783 Petugas Gabungan Amankan Putusan Sengketa Pilpres, Polisi Dilarang Bawa Senpi Di sisi lain, polisi juga sudah menutup sebagian jalan menuju Gedung MK, tepatnya di ujung Jalan Medan Merdeka Barat dekat Patung Kuda. Penutupan jalan itu dilakukan guna mengantisipasi pergerakan massa yang akan melakukan demonstrasi pada hari ini. Sebelumnya, Sebanyak 7.783 petugas gabungan TNI-Polri siap mengamankan pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi. "Dari 7.783 personel gabungan yang disiagakan akan dibagi di beberapa titik rawan massa unras yang akan melintas di sekitar Gedung MK," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Susatyo juga mengimbau untuk para peserta aksi unjuk rasa untuk memperhatikan hak-hak masyarakat lain, sebagaimana diatur dalam undang-undang pernyataan pendapat hak setiap warga negara, tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya.