Wacana itu dinilai sama sekali tidak membuat jalannya pemerintahan lebih efektif bahkan diduga terjadi transaksi atau bagi-bagi kekuasaan.https://news.okezone.com/read/2024/05/08/337/3005777/feri-amsari-bilang-tak-ada-kekurangan-menteri-tapi-hasrat-bagi-bagiidhttps://news.okezone.com/read/2024/05/08/337/3005777/feri-amsari-bilang-tak-ada-kekurangan-menteri-tapi-hasrat-bagi-bagihttps://news.okezone.com/read/2024/05/08/337/3005777/feri-amsari-bilang-tak-ada-kekurangan-menteri-tapi-hasrat-bagi-bagiRabu 08 Mei 2024 05:01 WIBIrfan Ma'rufFeri Amsari (Foto : MPI)https://img.okezone.com/content/2024/05/08/337/3005777/feri-amsari-bilang-tak-ada-kekurangan-menteri-tapi-hasrat-bagi-bagi-bHduU5p64x.jpgJAKARTA - Pakar hukum tata negara Feri Amsari mengkritisi wacana menambah jumlah menteri menjadi 40 kursi dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Wacana itu dinilai sama sekali tidak membuat jalannya pemerintahan lebih efektif bahkan diduga terjadi transaksi atau bagi-bagi kekuasaan. "Bagi saya nomenklatur kementerian yang sudah ada ditetapkan tetap ada, karena seluruh kegiatan sudah terpenuhi," kata Feri, Selasa (7/5/2024). BACA JUGA: Anies Tanggapi soal Orang Toxic: Saya Hindari Diksi Merendahkan Lebih lanjut dia juga menyindir perihal tencana makan siang gratis yang digagasa Prabowo-Gibran. Dia menyebut rencana itu jelas dapat dilaksanakan oleh Menteri Sosial tanpa menambah menteri baru. "Makan siang kan ada Menteri Sosial, apa sulitnya nomenklatur tetap supaya tidak ada pemubaziran anggaran," tambahnya. BACA JUGA: Soal Presidential Club, Feri Amsari: Asal Tidak Bebani Negara Dia menilai, bahwa hal yang lebih penting ialah penyederhanaan jumlah kementerian. Jika benar terjadi penambahan, Feri menduga ada transaksi jika lain dalam penambahan menteri tersebut. "Paling penting itu penyederhanaan jumlah menteri. Kalau logikanya menambah sejumlah menteri, pasti ada transaksi lain ketika pembahasan," jelasnya.Dampak berbahaya juga akan terjadi jika benar kabinet akan dibentuk dengan 40 menteri. Jika sebuah partai tidak merasa masih kurang akan tembus di angka 45 bahkan 50 menteri. "Kalau besok disahkan UU-nya jadi 50 gimana? ada sekitar 16 orang baru menteri baru yang esensinya tidak berguna untuk negeri ini. Jadi betapa banyaknya pemubaziran yang terjadi kalau kemudian kita mengubah UU," bebernya. "Saya tidak pernah mendengar satu pun setelah UU 39/2008 ada kekurangan menteri sampai hari ini, yang kurang adalah hasrat kepentingan membagi-mebagian kekuasaan," pungkasnya.JAKARTA - Pakar hukum tata negara Feri Amsari mengkritisi wacana menambah jumlah menteri menjadi 40 kursi dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Wacana itu dinilai sama sekali tidak membuat jalannya pemerintahan lebih efektif bahkan diduga terjadi transaksi atau bagi-bagi kekuasaan. "Bagi saya nomenklatur kementerian yang sudah ada ditetapkan tetap ada, karena seluruh kegiatan sudah terpenuhi," kata Feri, Selasa (7/5/2024). BACA JUGA: Anies Tanggapi soal Orang Toxic: Saya Hindari Diksi Merendahkan Lebih lanjut dia juga menyindir perihal tencana makan siang gratis yang digagasa Prabowo-Gibran. Dia menyebut rencana itu jelas dapat dilaksanakan oleh Menteri Sosial tanpa menambah menteri baru. "Makan siang kan ada Menteri Sosial, apa sulitnya nomenklatur tetap supaya tidak ada pemubaziran anggaran," tambahnya. BACA JUGA: Soal Presidential Club, Feri Amsari: Asal Tidak Bebani Negara Dia menilai, bahwa hal yang lebih penting ialah penyederhanaan jumlah kementerian. Jika benar terjadi penambahan, Feri menduga ada transaksi jika lain dalam penambahan menteri tersebut. "Paling penting itu penyederhanaan jumlah menteri. Kalau logikanya menambah sejumlah menteri, pasti ada transaksi lain ketika pembahasan," jelasnya.Dampak berbahaya juga akan terjadi jika benar kabinet akan dibentuk dengan 40 menteri. Jika sebuah partai tidak merasa masih kurang akan tembus di angka 45 bahkan 50 menteri. "Kalau besok disahkan UU-nya jadi 50 gimana? ada sekitar 16 orang baru menteri baru yang esensinya tidak berguna untuk negeri ini. Jadi betapa banyaknya pemubaziran yang terjadi kalau kemudian kita mengubah UU," bebernya. "Saya tidak pernah mendengar satu pun setelah UU 39/2008 ada kekurangan menteri sampai hari ini, yang kurang adalah hasrat kepentingan membagi-mebagian kekuasaan," pungkasnya.