Menurutnya, kata toksik yang dilontarkan LBP untuk meminimalisir proses toksifikasi, karena bisa jadi ada orang-orang toksik di pemerintahanhttps://news.okezone.com/read/2024/05/15/337/3008547/lbp-larang-orang-toksik-masuk-kabinet-demokrat-itu-harapan-beliau-untuk-indonesia-ke-depanidhttps://news.okezone.com/read/2024/05/15/337/3008547/lbp-larang-orang-toksik-masuk-kabinet-demokrat-itu-harapan-beliau-untuk-indonesia-ke-depanhttps://news.okezone.com/read/2024/05/15/337/3008547/lbp-larang-orang-toksik-masuk-kabinet-demokrat-itu-harapan-beliau-untuk-indonesia-ke-depanRabu 15 Mei 2024 01:30 WIBWidya MichellaPolitisi Demokrat Kamhar Lakumani (Foto: tangkapan layar)https://img.okezone.com/content/2024/05/15/337/3008547/lbp-larang-orang-toksik-masuk-kabinet-demokrat-itu-harapan-beliau-untuk-indonesia-ke-depan-uBbLYgdYQ6.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8xMi8xLzE4MDYwMC81L3g4eWUxMWs=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Politisi Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menganggap ucapan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) soal larangan membawa orang toksik bisa diartikan dalam kosakata yang netral. Terutama, kata dia, dalam rangka merepresentasikan harapan ke depan terhadap jalannya kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Saya pribadi kosakata netral termasuk Pak LBP yang merupakan pejabat publik di ruangan publik untuk merepresentasikan apa yang menjadi harapan beliau untuk Indonesia ke depan," kata Jamhar pada acara Rakyat Bersuara bertemakan Orang Toxic Nggak Boleh Jadi Menteri, Selasa (14/5/2024). BACA JUGA: 5 Fakta Menarik 40 Menteri di Kabinet Prabowo hingga Usulan Kementerian Perumahan dan Perkotaan Menurutnya, kata toksik yang dilontarkan LBP untuk meminimalisir proses toksifikasi, karena bisa jadi ada orang-orang toksik di pemerintahan. Sehingga Luhut berharap pemerintahan ke depan betul-betul diisi oleh orang yang tepat. "Itu sah-sah saja punya hak untuk menyampaikan itu, kata toksik people kata yang lazim. Itu termasuk hal-hal negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," sambungnya. BACA JUGA: Kementerian Perumahan dan Perkotaan Diusulkan di Kabinet Prabowo, untuk Apa? Lebih lanjut, dia mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak meributkan kosakata 'Toxic' tersebut. Selanjutnya masyarakat justru harus melihat ke depan. "Kita harus move on, pilpres sudah selesai, presiden-wapres sudah terpilih, Kita konsep untuk pemerintahan ke depan 2024-2029, bagaimana Pak Prabowo mewujudkan janji-janjinya," katanya. "Kita harus move on proses politik sudah selesai, bagaimana yang menjadi semua janji politik Pak Prabowo ini bisa diwujudkan," tutur dia.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8xMi8xLzE4MDYwMC81L3g4eWUxMWs=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Politisi Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menganggap ucapan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) soal larangan membawa orang toksik bisa diartikan dalam kosakata yang netral. Terutama, kata dia, dalam rangka merepresentasikan harapan ke depan terhadap jalannya kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Saya pribadi kosakata netral termasuk Pak LBP yang merupakan pejabat publik di ruangan publik untuk merepresentasikan apa yang menjadi harapan beliau untuk Indonesia ke depan," kata Jamhar pada acara Rakyat Bersuara bertemakan Orang Toxic Nggak Boleh Jadi Menteri, Selasa (14/5/2024). BACA JUGA: 5 Fakta Menarik 40 Menteri di Kabinet Prabowo hingga Usulan Kementerian Perumahan dan Perkotaan Menurutnya, kata toksik yang dilontarkan LBP untuk meminimalisir proses toksifikasi, karena bisa jadi ada orang-orang toksik di pemerintahan. Sehingga Luhut berharap pemerintahan ke depan betul-betul diisi oleh orang yang tepat. "Itu sah-sah saja punya hak untuk menyampaikan itu, kata toksik people kata yang lazim. Itu termasuk hal-hal negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," sambungnya. BACA JUGA: Kementerian Perumahan dan Perkotaan Diusulkan di Kabinet Prabowo, untuk Apa? Lebih lanjut, dia mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak meributkan kosakata 'Toxic' tersebut. Selanjutnya masyarakat justru harus melihat ke depan. "Kita harus move on, pilpres sudah selesai, presiden-wapres sudah terpilih, Kita konsep untuk pemerintahan ke depan 2024-2029, bagaimana Pak Prabowo mewujudkan janji-janjinya," katanya. "Kita harus move on proses politik sudah selesai, bagaimana yang menjadi semua janji politik Pak Prabowo ini bisa diwujudkan," tutur dia.