"Kita mengalami masalah dewasa ini, (penegakan) masalah hukum, semua orang mengkritisi bagaimana praktek hukum kita," katanya. https://news.okezone.com/read/2024/05/22/337/3011956/di-hadapan-pimpinan-mpr-jk-kita-miliki-masalah-penegakan-hukumidhttps://news.okezone.com/read/2024/05/22/337/3011956/di-hadapan-pimpinan-mpr-jk-kita-miliki-masalah-penegakan-hukumhttps://news.okezone.com/read/2024/05/22/337/3011956/di-hadapan-pimpinan-mpr-jk-kita-miliki-masalah-penegakan-hukumRabu 22 Mei 2024 17:22 WIBAri Sandita MurtiJusuf Kalla (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2024/05/22/337/3011956/di-hadapan-pimpinan-mpr-jk-kita-miliki-masalah-penegakan-hukum-aOGtepQ2CS.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8yMS8xLzE4MDk0MC81L3g4eXRvaDg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) ditemui Pimpinan MPR RI di rumahnya, Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (22/5/2024). Pertemuan JK bersama pimpinan MPR itu untuk membahas sejumlah persoalan bangsa. Di hadapan pimpinan MPR itu, JK pun menyoroti penegakan hukum di Indonesia. "Kunjungan silaturahim Pimpinan MPR untuk kita berbicara masa depan Indonesia, kita tidak balik ke belakang, bagaimana Indonesia lebih baik," ujar JK di lokasi. Menurutnya, harus ada langkah-langkah perbaikan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Sejumlah persoalan yang harus diperbaiki adalah praktek hukum dan sistem pemerintahan. BACA JUGA: Jokowi Tak Diundang dalam Rakernas, PDIP: Yang Diundang Mereka Miliki Spirit Jaga Demokrasi dan Hukum "Kita mengalami masalah dewasa ini, (penegakan) masalah hukum, semua orang mengkritisi bagaimana praktek hukum kita yang harus lebih baik lagi. Kedua, sistim pemerintahan ini yang kita tetap menjaga presidensial, tapi presidensial yang tetap dikontrol oleh lembaga legislatif secara baik dan untuk itu cara mengontrolnya ya harus ada perencanaan jangka panjang," tuturnya. BACA JUGA: Mahfud MD Cemas Mengubah Aturan Hukum Jadi Kebiasaan di Indonesia Selanjutnya, kata dia, persoalan ekonomi Indonesia perlu adanya perencanaan jangka panjang. Selain itu, JK juga menyinggung janji Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada saat kampanye bisa dijalankan selama menjabat. "Katakanlah subsidi yang harus disesuaikan dengan kondisi kita, bansos juga harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan pemerintah supaya tetap pembangunan jalan. Jadi efisiensi dan tujuannya jelas yang ada targetnya, jangan ada proyek tiba-tiba besar, itu tidak ada di janji kampanye, tidak ada di ini, tidak ada di perencanaan, tiba-tiba muncul ya," katanya. JK menambahkan, hal itu harus dilakukan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik dan bisa menghadapi persaingan dan tantangan ke depan. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8yMS8xLzE4MDk0MC81L3g4eXRvaDg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) ditemui Pimpinan MPR RI di rumahnya, Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (22/5/2024). Pertemuan JK bersama pimpinan MPR itu untuk membahas sejumlah persoalan bangsa. Di hadapan pimpinan MPR itu, JK pun menyoroti penegakan hukum di Indonesia. "Kunjungan silaturahim Pimpinan MPR untuk kita berbicara masa depan Indonesia, kita tidak balik ke belakang, bagaimana Indonesia lebih baik," ujar JK di lokasi. Menurutnya, harus ada langkah-langkah perbaikan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Sejumlah persoalan yang harus diperbaiki adalah praktek hukum dan sistem pemerintahan. BACA JUGA: Jokowi Tak Diundang dalam Rakernas, PDIP: Yang Diundang Mereka Miliki Spirit Jaga Demokrasi dan Hukum "Kita mengalami masalah dewasa ini, (penegakan) masalah hukum, semua orang mengkritisi bagaimana praktek hukum kita yang harus lebih baik lagi. Kedua, sistim pemerintahan ini yang kita tetap menjaga presidensial, tapi presidensial yang tetap dikontrol oleh lembaga legislatif secara baik dan untuk itu cara mengontrolnya ya harus ada perencanaan jangka panjang," tuturnya. BACA JUGA: Mahfud MD Cemas Mengubah Aturan Hukum Jadi Kebiasaan di Indonesia Selanjutnya, kata dia, persoalan ekonomi Indonesia perlu adanya perencanaan jangka panjang. Selain itu, JK juga menyinggung janji Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada saat kampanye bisa dijalankan selama menjabat. "Katakanlah subsidi yang harus disesuaikan dengan kondisi kita, bansos juga harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan pemerintah supaya tetap pembangunan jalan. Jadi efisiensi dan tujuannya jelas yang ada targetnya, jangan ada proyek tiba-tiba besar, itu tidak ada di janji kampanye, tidak ada di ini, tidak ada di perencanaan, tiba-tiba muncul ya," katanya. JK menambahkan, hal itu harus dilakukan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik dan bisa menghadapi persaingan dan tantangan ke depan.