Rakernas V PDI-Perjuangan mengeluarkan sejumlah rekomendasi terhadal situasi dan kondisi bangsa saat ini.https://news.okezone.com/read/2024/05/26/337/3013324/hasil-rakernas-v-pdip-bakal-jadi-oposisiidhttps://news.okezone.com/read/2024/05/26/337/3013324/hasil-rakernas-v-pdip-bakal-jadi-oposisihttps://news.okezone.com/read/2024/05/26/337/3013324/hasil-rakernas-v-pdip-bakal-jadi-oposisiMinggu 26 Mei 2024 16:14 WIBAchmad Al Fiqrihttps://img.okezone.com/content/2024/05/26/337/3013324/hasil-rakernas-v-pdip-bakal-jadi-oposisi-D8jpFUoKg7.JPGJAKARTA - Rakernas V PDI-Perjuangan mengeluarkan sejumlah rekomendasi terhadal situasi dan kondisi bangsa saat ini. Salah satunya, peningkatan kualitas demokrasi membutuhkan fungsi kontrol dan penyeimbang. Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDI-Perjuangan Puan Maharani saat membacakan hasil rekomendasi Rakernas V PDI-Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024). "Rakernas V Partai menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances)," ujar Puan. BACA JUGA: Rakernas V PDIP Rekomendasikan Pemberantasan KKN hingga Penguatan Pers di Indonesia Di saat bersamaan, Puan membeberkan salah satu tujuan partai politik yakni untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu. Kendati demikian, ia menyerukan agar Fraksi PDI-Perjuangan di DPR RI untuk bisa mendorong kebijakan legislasi guna meningkatkan demokrasi. "Untuk itu, Rakernas V Partai merekomendasikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila; untuk penguatan pelembagaan partai, dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di luar Pemerintahan," terang Puan. Rekomendasi selanjutnya, kata Puan, Rakernas V PDI-Perjuangan juga menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan sebagaimana terjadi melalui perubahan UU MK, dan perubahan UU Penyiaran. "Sedangkan terhadap putusan perkara Nomor 90/PUU/XXI/2023 yang memasukkan materi muatan baru tentang syarat calon presiden dan wakil presiden, Rakernas V menilai bahwa hal tersebut telah melanggar batas kewenangan dan mengambil alih kewenangan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang," tandasnya.JAKARTA - Rakernas V PDI-Perjuangan mengeluarkan sejumlah rekomendasi terhadal situasi dan kondisi bangsa saat ini. Salah satunya, peningkatan kualitas demokrasi membutuhkan fungsi kontrol dan penyeimbang. Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDI-Perjuangan Puan Maharani saat membacakan hasil rekomendasi Rakernas V PDI-Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024). "Rakernas V Partai menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances)," ujar Puan. BACA JUGA: Rakernas V PDIP Rekomendasikan Pemberantasan KKN hingga Penguatan Pers di Indonesia Di saat bersamaan, Puan membeberkan salah satu tujuan partai politik yakni untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu. Kendati demikian, ia menyerukan agar Fraksi PDI-Perjuangan di DPR RI untuk bisa mendorong kebijakan legislasi guna meningkatkan demokrasi. "Untuk itu, Rakernas V Partai merekomendasikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila; untuk penguatan pelembagaan partai, dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di luar Pemerintahan," terang Puan. Rekomendasi selanjutnya, kata Puan, Rakernas V PDI-Perjuangan juga menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan sebagaimana terjadi melalui perubahan UU MK, dan perubahan UU Penyiaran. "Sedangkan terhadap putusan perkara Nomor 90/PUU/XXI/2023 yang memasukkan materi muatan baru tentang syarat calon presiden dan wakil presiden, Rakernas V menilai bahwa hal tersebut telah melanggar batas kewenangan dan mengambil alih kewenangan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang," tandasnya.