Dia menceritakan bahwa Nursiyah bekerja dengan gaji di bawah UMP dan tidak didaftarkan ke Jamsostek Ketenagakerjaan dan Kesehatan.https://news.okezone.com/read/2024/05/27/338/3013760/datangi-disnaker-jakarta-utara-rpa-perindo-laporkan-perusahaan-ikan-tak-penuhi-hak-nursiyahidhttps://news.okezone.com/read/2024/05/27/338/3013760/datangi-disnaker-jakarta-utara-rpa-perindo-laporkan-perusahaan-ikan-tak-penuhi-hak-nursiyahhttps://news.okezone.com/read/2024/05/27/338/3013760/datangi-disnaker-jakarta-utara-rpa-perindo-laporkan-perusahaan-ikan-tak-penuhi-hak-nursiyahSenin 27 Mei 2024 16:36 WIBWidya Michellahttps://img.okezone.com/content/2024/05/27/338/3013760/datangi-disnaker-jakarta-utara-rpa-perindo-laporkan-perusahaan-ikan-tak-penuhi-hak-nursiyah-IwsFx2pK67.JPGJAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendatangi Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara, Senin (27/5/2024). Hal ini guna membantu pemenuhan hak-hak Nursiyah, perempuan yang diduga dikriminalisasi perusahaan ekspor ikan PT SLT di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. "Jadi hari ini kita mendatangi Disnaker Jakarta Utara, kita meminta hak hak Nursiyah kepada perusahaan yang tidak dibayarkan seutuhnya. Kita minta anjuran kepada dinas ketenagakerjaan mengeluarkan surat agar disidangkan ke pengadilan Jakarta Pusat,"kata Ketua DPP RPA Bidang Hukum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Amriadi Pasaribu. BACA JUGA: Pengakuan Korban KDRT yang Didampingi RPA Perindo: Kepala Saya Ditinju Dia menceritakan bahwa Nursiyah bekerja dengan gaji di bawah UMP dan tidak didaftarkan ke Jamsostek Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Bahkan hak lemburannya tidak dibayarkan. "Kita mintakan secara tertulis juga kita mintakan kepada perusahaan tapi perusahaan itu pembayarannya itu tidak sesuai dengan nominal yang kita sampaikan mereka membayarkannya hanya sedikit,"ucapnya. Usai Disnaker Jakarta Utara mengeluarkan surat rekomendasi, maka sayap dari Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan saya itu akan melaporkan pihak perusahaan kepada kepolisian. Dimana perusahaan akan dilaporkan atas unsur penggelapan karena melanggar hak-hak ketenagakerjaan. "Dilakukan oleh perusahaan ini jika tidak berikan maka akan ditempuh di jalur Kepolisian adanya unsur penggelapan di situ. Jadi melakukan upaya pengaduan secara tertulis dari Nursiyah ke pihak Kepolisian kemudian kita akan koordinasi terkait dengan norma-norma yang dilanggar oleh perusahaan ini kepada kementerian ketenagakerjaan,"tuturnya.JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendatangi Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara, Senin (27/5/2024). Hal ini guna membantu pemenuhan hak-hak Nursiyah, perempuan yang diduga dikriminalisasi perusahaan ekspor ikan PT SLT di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. "Jadi hari ini kita mendatangi Disnaker Jakarta Utara, kita meminta hak hak Nursiyah kepada perusahaan yang tidak dibayarkan seutuhnya. Kita minta anjuran kepada dinas ketenagakerjaan mengeluarkan surat agar disidangkan ke pengadilan Jakarta Pusat,"kata Ketua DPP RPA Bidang Hukum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Amriadi Pasaribu. BACA JUGA: Pengakuan Korban KDRT yang Didampingi RPA Perindo: Kepala Saya Ditinju Dia menceritakan bahwa Nursiyah bekerja dengan gaji di bawah UMP dan tidak didaftarkan ke Jamsostek Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Bahkan hak lemburannya tidak dibayarkan. "Kita mintakan secara tertulis juga kita mintakan kepada perusahaan tapi perusahaan itu pembayarannya itu tidak sesuai dengan nominal yang kita sampaikan mereka membayarkannya hanya sedikit,"ucapnya. Usai Disnaker Jakarta Utara mengeluarkan surat rekomendasi, maka sayap dari Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan saya itu akan melaporkan pihak perusahaan kepada kepolisian. Dimana perusahaan akan dilaporkan atas unsur penggelapan karena melanggar hak-hak ketenagakerjaan. "Dilakukan oleh perusahaan ini jika tidak berikan maka akan ditempuh di jalur Kepolisian adanya unsur penggelapan di situ. Jadi melakukan upaya pengaduan secara tertulis dari Nursiyah ke pihak Kepolisian kemudian kita akan koordinasi terkait dengan norma-norma yang dilanggar oleh perusahaan ini kepada kementerian ketenagakerjaan,"tuturnya.