Aset korupsi harus dikembalikan oleh negara. Diketahui, RUU Perampasan Aset saat ini telah menjadi Program Legislasi Nasional 2023.https://news.okezone.com/read/2024/05/29/337/3014686/jk-aset-korupsi-harus-dikembalikan-ke-negaraidhttps://news.okezone.com/read/2024/05/29/337/3014686/jk-aset-korupsi-harus-dikembalikan-ke-negarahttps://news.okezone.com/read/2024/05/29/337/3014686/jk-aset-korupsi-harus-dikembalikan-ke-negaraRabu 29 Mei 2024 14:45 WIBBinti MufaridaJusuf Kalla (Foto: Binti Mufarida)https://img.okezone.com/content/2024/05/29/337/3014686/jk-aset-korupsi-harus-dikembalikan-ke-negara-vhGguvXWbZ.jpgBANGKA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) ikut merespons soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang dibahas dalam Ijtima Ulama se-Indonesia. JK menegaskan, aset korupsi harus dikembalikan oleh negara. Diketahui, RUU Perampasan Aset saat ini telah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023. "Oh perampasan, menghukum dan kemudian aset yang dikorupsi harus dikembalikan ke negara," tegas JK usai menghadiri acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, di Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Rabu (29/5/2024). BACA JUGA: DPD Hanura Sodorkan Nama Djafar Badjeber Sebagai Cawagub Jakarta, Ketua DPW Perindo: Kita Sambut Baik JK pun menegaskan aset korupsi merupakan kejahatan. Bahkan di dalam agama apapun diharamkan untuk mencuri. "Oh ya, itu kejahatan. Siapapun, agama apapun itu kan, daripada mencuri. Mencuri kalau hukum Islam potong tangan," ujarnya. Menurut JK, hasil korupsi sama saja mencuri uang negara. RUU Perampasan Aset pun diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mengamankan aset terkait tindak pidana korupsi, kini dinantikan oleh masyarakat. "Iya artinya seperti itu. Mencuri uang negara, mengambil uang negara tanpa sah," pungkasnya. BACA JUGA: 80 dari 112 Bus Pariwisata di Kota Batu Tak Laik Jalan BANGKA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) ikut merespons soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang dibahas dalam Ijtima Ulama se-Indonesia. JK menegaskan, aset korupsi harus dikembalikan oleh negara. Diketahui, RUU Perampasan Aset saat ini telah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023. "Oh perampasan, menghukum dan kemudian aset yang dikorupsi harus dikembalikan ke negara," tegas JK usai menghadiri acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, di Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Rabu (29/5/2024). BACA JUGA: DPD Hanura Sodorkan Nama Djafar Badjeber Sebagai Cawagub Jakarta, Ketua DPW Perindo: Kita Sambut Baik JK pun menegaskan aset korupsi merupakan kejahatan. Bahkan di dalam agama apapun diharamkan untuk mencuri. "Oh ya, itu kejahatan. Siapapun, agama apapun itu kan, daripada mencuri. Mencuri kalau hukum Islam potong tangan," ujarnya. Menurut JK, hasil korupsi sama saja mencuri uang negara. RUU Perampasan Aset pun diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mengamankan aset terkait tindak pidana korupsi, kini dinantikan oleh masyarakat. "Iya artinya seperti itu. Mencuri uang negara, mengambil uang negara tanpa sah," pungkasnya. BACA JUGA: 80 dari 112 Bus Pariwisata di Kota Batu Tak Laik Jalan