Sikap ini diambil lantaran telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat saat ini.https://news.okezone.com/read/2024/06/01/337/3016138/pks-desak-wacana-tapera-dievaluasi-usai-tuai-polemik-di-masyarakatidhttps://news.okezone.com/read/2024/06/01/337/3016138/pks-desak-wacana-tapera-dievaluasi-usai-tuai-polemik-di-masyarakathttps://news.okezone.com/read/2024/06/01/337/3016138/pks-desak-wacana-tapera-dievaluasi-usai-tuai-polemik-di-masyarakatSabtu 01 Juni 2024 21:59 WIBFelldy UtamaIlustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/06/01/337/3016138/pks-desak-wacana-tapera-dievaluasi-usai-tuai-polemik-di-masyarakat-dJStTyHyxz.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8zMC8xLzE4MTI1Mi81L3g4emJ4Nm0=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI secara resmi akan melakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur tabungan perumahan rakyat (Tapera). Sikap ini diambil lantaran telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat saat ini. Hal ini disampaikan anggota komisi V DPR RI Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama dalam diskusi akhir pekan Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Tapera, antara Nikmat dan Sengsara' yang digelar secara daring, Sabtu (1/6/2024). "Sikap resmi PKS, kami terbuka untuk mengevaluasi tidak saja di PP (Peraturan Pemerintah) nya tetapi Undang nya," kata Suryadi. BACA JUGA: Tolak Tapera, Apindo Singgung Dana JHT yang Tembus Rp160 Triliun Ada beberapa catatan terkait polemik Tapera ini. Pertama, ini merupakan kewajiban Negara di dalam Amanat UUD, dimana Negara menyediakan perumahan yang layak. "Tetapi kemudian kewajiban itu terlalu besar dibebankan kepada Pekerja dan Pekerja Mandiri, jadi ini yang pertama," ujarnya. BACA JUGA: Iuran Tapera Potong Gaji 3%, Apindo: Jangan Dipaksakan Isu yang kedua, kata dia, perumahan ini merupakan isu sektoral. Suryadi mengakui memang ada 9,9 juta backlog atau rumah tangga yang belum memiliki rumah tinggal.Hanya saja, ia berpandangan bahwa isu ini tidak bisa menjadi masalah sekitar 90 juta Pekerja lainnya. "Nah ini kan akhirnya 9,9 juta rumah tangga yang belum punya rumah tetapi menjadi masalah 90 juta Pekerja dan Pekerja Mandiri. Harusnya dilokalisir gitu," katanya. Persoalan berikutnya, tidak ada kejelasan apakah Tapera ini dalam bentuk instrumen tabungan atau yang lainnya. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang komperhensif. "Ini harus didefinisikan, ini tabungan atau simpanan yang ada atau dijamin oleh LPS sebagaimana perbankan. Atau ini asuransi ataukah ini investasi. Kalo ini investasi, sebagaimana di BP Tapera itu ada manajer investasinya gitu, bagaimana jaminan berapa persen gitu," tanya Suryadi. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8zMC8xLzE4MTI1Mi81L3g4emJ4Nm0=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI secara resmi akan melakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur tabungan perumahan rakyat (Tapera). Sikap ini diambil lantaran telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat saat ini. Hal ini disampaikan anggota komisi V DPR RI Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama dalam diskusi akhir pekan Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Tapera, antara Nikmat dan Sengsara' yang digelar secara daring, Sabtu (1/6/2024). "Sikap resmi PKS, kami terbuka untuk mengevaluasi tidak saja di PP (Peraturan Pemerintah) nya tetapi Undang nya," kata Suryadi. BACA JUGA: Tolak Tapera, Apindo Singgung Dana JHT yang Tembus Rp160 Triliun Ada beberapa catatan terkait polemik Tapera ini. Pertama, ini merupakan kewajiban Negara di dalam Amanat UUD, dimana Negara menyediakan perumahan yang layak. "Tetapi kemudian kewajiban itu terlalu besar dibebankan kepada Pekerja dan Pekerja Mandiri, jadi ini yang pertama," ujarnya. BACA JUGA: Iuran Tapera Potong Gaji 3%, Apindo: Jangan Dipaksakan Isu yang kedua, kata dia, perumahan ini merupakan isu sektoral. Suryadi mengakui memang ada 9,9 juta backlog atau rumah tangga yang belum memiliki rumah tinggal.Hanya saja, ia berpandangan bahwa isu ini tidak bisa menjadi masalah sekitar 90 juta Pekerja lainnya. "Nah ini kan akhirnya 9,9 juta rumah tangga yang belum punya rumah tetapi menjadi masalah 90 juta Pekerja dan Pekerja Mandiri. Harusnya dilokalisir gitu," katanya. Persoalan berikutnya, tidak ada kejelasan apakah Tapera ini dalam bentuk instrumen tabungan atau yang lainnya. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang komperhensif. "Ini harus didefinisikan, ini tabungan atau simpanan yang ada atau dijamin oleh LPS sebagaimana perbankan. Atau ini asuransi ataukah ini investasi. Kalo ini investasi, sebagaimana di BP Tapera itu ada manajer investasinya gitu, bagaimana jaminan berapa persen gitu," tanya Suryadi.