Heru dihukum membayar kerugian negara sebesar Rp10,72 triliun, namun aset yang dilelang hanya menghasilkan Rp2,9 triliun.https://news.okezone.com/read/2024/06/02/337/3016312/tak-bisa-disalahkan-kejagung-soal-aset-lelang-dinilai-jalankan-putusan-pengadilanidhttps://news.okezone.com/read/2024/06/02/337/3016312/tak-bisa-disalahkan-kejagung-soal-aset-lelang-dinilai-jalankan-putusan-pengadilanhttps://news.okezone.com/read/2024/06/02/337/3016312/tak-bisa-disalahkan-kejagung-soal-aset-lelang-dinilai-jalankan-putusan-pengadilanMinggu 02 Juni 2024 15:04 WIBArief Setyadi Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/06/02/337/3016312/kejagung-soal-penurunan-aset-lelang-dinilai-tak-bisa-disalahkan-kenapa-uWfVYRiP6C.jpgJAKARTA — Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad, mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak dapat disalahkan terkait penurunan nilai aset korupsi saat dilelang.  Kejagung, menurutnya, hanya melaksanakan perintah pengadilan untuk menyerahkan aset yang disita kepada Kementerian Keuangan untuk dilelang. BACA JUGA: Datang ke Istana, Menteri Lingkungan Hidup Norwey Temui Presiden Jokowi Hal tersebut dilontarkan Suparji menyoroti kritik dari Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST), yang mempersoalkan penurunan nilai aset saat dilelang dibandingkan dengan perkiraan awal dalam kasus pelelangan aset terpidana korupsi Jiwasraya, Heru Hidayat. Di mana, Heru dihukum membayar kerugian negara sebesar Rp10,72 triliun, namun aset yang dilelang hanya menghasilkan Rp2,9 triliun. "Tanggung jawab lelang ya ada di Kementerian Keuangan, dan kejaksaan tidak bisa dipersalahkan karena dia hanya menjalankan keputusan di pengadilan," kata Suparji dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip Minggu (2/6/2024). BACA JUGA: Gempa Berkekuatan M4,8 Guncang Sulut, Tak Berpotensi Tsunami Suparji menyakini, Kejagung bertindak berdasarkan putusan pengadilan. "Jaksa Agung menyita, kemudian menuntut, dan diputuskan oleh hakim. Nah, ini kan kemudian yang menjadi sumber lelang. Jaksa hanya menjalankan putusan hakim, kalau kemudian ada perubahan angka (dari nilai taksiran aset), ya iu tanggung jawab di lelang,” ujarnya.Menurut Suparji, kesalahan data dari pihak terpidana mengenai nilai aset juga berkontribusi pada penurunan nilai saat lelang. “Itu yang disodorkan pada saat penyitaan. Pada saat pemeriksaan di persidangan menjadi penting, kenapa ada penurunan-penurunan nilai sitaan,” tuturnya. BACA JUGA: Bocah Tewas di Lubang Galian Pompa Air Diduga Korban Pembunuhan Suparji juga menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mensyaratkan kerugian negara harus nyata, bukan hanya potensial. “Kalau ditanya sumber masalahnya di mana, ya dari yang meneliti aset itu sendiri,” ujarnya. Soal kemungkinan adanya kecurangan dalam lelang aset Heru Hidayat, Suparji menekankan bahwa proses lelang harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel untuk mencegah terjadinya kecurangan. Kalau pun terjadi kecurangan, kata Suparji, maka harus diperiksa proses lelangnya.JAKARTA — Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad, mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak dapat disalahkan terkait penurunan nilai aset korupsi saat dilelang.  Kejagung, menurutnya, hanya melaksanakan perintah pengadilan untuk menyerahkan aset yang disita kepada Kementerian Keuangan untuk dilelang. BACA JUGA: Datang ke Istana, Menteri Lingkungan Hidup Norwey Temui Presiden Jokowi Hal tersebut dilontarkan Suparji menyoroti kritik dari Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST), yang mempersoalkan penurunan nilai aset saat dilelang dibandingkan dengan perkiraan awal dalam kasus pelelangan aset terpidana korupsi Jiwasraya, Heru Hidayat. Di mana, Heru dihukum membayar kerugian negara sebesar Rp10,72 triliun, namun aset yang dilelang hanya menghasilkan Rp2,9 triliun. "Tanggung jawab lelang ya ada di Kementerian Keuangan, dan kejaksaan tidak bisa dipersalahkan karena dia hanya menjalankan keputusan di pengadilan," kata Suparji dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip Minggu (2/6/2024). BACA JUGA: Gempa Berkekuatan M4,8 Guncang Sulut, Tak Berpotensi Tsunami Suparji menyakini, Kejagung bertindak berdasarkan putusan pengadilan. "Jaksa Agung menyita, kemudian menuntut, dan diputuskan oleh hakim. Nah, ini kan kemudian yang menjadi sumber lelang. Jaksa hanya menjalankan putusan hakim, kalau kemudian ada perubahan angka (dari nilai taksiran aset), ya iu tanggung jawab di lelang,” ujarnya.Menurut Suparji, kesalahan data dari pihak terpidana mengenai nilai aset juga berkontribusi pada penurunan nilai saat lelang. “Itu yang disodorkan pada saat penyitaan. Pada saat pemeriksaan di persidangan menjadi penting, kenapa ada penurunan-penurunan nilai sitaan,” tuturnya. BACA JUGA: Bocah Tewas di Lubang Galian Pompa Air Diduga Korban Pembunuhan Suparji juga menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mensyaratkan kerugian negara harus nyata, bukan hanya potensial. “Kalau ditanya sumber masalahnya di mana, ya dari yang meneliti aset itu sendiri,” ujarnya. Soal kemungkinan adanya kecurangan dalam lelang aset Heru Hidayat, Suparji menekankan bahwa proses lelang harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel untuk mencegah terjadinya kecurangan. Kalau pun terjadi kecurangan, kata Suparji, maka harus diperiksa proses lelangnya.