Polisi mulai melakukan penutupan jalan di sekitar kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, jelang demo penolakan Program Taperahttps://news.okezone.com/read/2024/06/06/338/3017981/demo-tolak-tapera-polisi-mulai-tutup-jalan-di-sekitar-patung-kudaidhttps://news.okezone.com/read/2024/06/06/338/3017981/demo-tolak-tapera-polisi-mulai-tutup-jalan-di-sekitar-patung-kudahttps://news.okezone.com/read/2024/06/06/338/3017981/demo-tolak-tapera-polisi-mulai-tutup-jalan-di-sekitar-patung-kudaKamis 06 Juni 2024 09:41 WIBRiyan Rizki RoshaliPolisi tutup jalan di sekitar patung kuda jelang demo tolak Tapera (Foto : MPI/Riyan R)https://img.okezone.com/content/2024/06/06/338/3017981/demo-tolak-tapera-polisi-mulai-tutup-jalan-di-sekitar-patung-kuda-BU6pmwRaL7.jpgJAKARTA - Polisi mulai melakukan penutupan jalan di sekitar kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, jelang demo penolakan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi Kamis (6/6/2024), terlihat pihak kepolisian mulai melakukan penutupan di Jalan Medan Merdeka Barat yang mengarah Istana Negara dengan memasang beton. BACA JUGA: Ada Demo Buruh Tolak Tapera di Depan Istana, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya Sementara itu, untuk lalu lintas yang mengarah ke Jalan Medan Merdeka Selatan terpantau ramai lancar. Pihak kepolisian pun sudah bersiaga jelang aksi unjuk rasa penolakan terhadap Tapera. Sebelumnya, Serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa menolak adanya Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 hari ini. “Partai Buruh dan KSPI akan mempersiapkan aksi besar yang akan diikuti ribuan buruh pada hari Kamis tanggal 6 Juni (hari ini) di Istana Negara, Jakarta, dengan tuntutan untuk mencabut PP No. 2124 tentang Tapera dan merevisi UU Tapera,” kata Said Iqbal lewat keterangannya, seperti dikutip. BACA JUGA: Pria di Bungo Jambi Rampok Toko Pupuk, Bawa Kabur Rp20 Juta Said Iqbal menyebut, selain Tapera, pihaknya juga menuntut agar dicabutnya sejumlah program pemerintah seperti Program Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). “Selain itu, buruh akan menyuarakan tuntutan untuk mencabut PP tentang program Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan, menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal, mencabut omnibus law UU Cipta Kerja, dan Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM),” ujarnya.JAKARTA - Polisi mulai melakukan penutupan jalan di sekitar kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, jelang demo penolakan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi Kamis (6/6/2024), terlihat pihak kepolisian mulai melakukan penutupan di Jalan Medan Merdeka Barat yang mengarah Istana Negara dengan memasang beton. BACA JUGA: Ada Demo Buruh Tolak Tapera di Depan Istana, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya Sementara itu, untuk lalu lintas yang mengarah ke Jalan Medan Merdeka Selatan terpantau ramai lancar. Pihak kepolisian pun sudah bersiaga jelang aksi unjuk rasa penolakan terhadap Tapera. Sebelumnya, Serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa menolak adanya Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 hari ini. “Partai Buruh dan KSPI akan mempersiapkan aksi besar yang akan diikuti ribuan buruh pada hari Kamis tanggal 6 Juni (hari ini) di Istana Negara, Jakarta, dengan tuntutan untuk mencabut PP No. 2124 tentang Tapera dan merevisi UU Tapera,” kata Said Iqbal lewat keterangannya, seperti dikutip. BACA JUGA: Pria di Bungo Jambi Rampok Toko Pupuk, Bawa Kabur Rp20 Juta Said Iqbal menyebut, selain Tapera, pihaknya juga menuntut agar dicabutnya sejumlah program pemerintah seperti Program Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). “Selain itu, buruh akan menyuarakan tuntutan untuk mencabut PP tentang program Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan, menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal, mencabut omnibus law UU Cipta Kerja, dan Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM),” ujarnya.