Penerapan BTU perlu didorong sebagai gerakan nasional yang strategis untuk kemajuan pendidikan bangsa Indonesia.https://news.okezone.com/read/2024/06/07/337/3018571/bpip-kawal-implementasi-buku-pendidikan-pancasila-di-sekolahidhttps://news.okezone.com/read/2024/06/07/337/3018571/bpip-kawal-implementasi-buku-pendidikan-pancasila-di-sekolahhttps://news.okezone.com/read/2024/06/07/337/3018571/bpip-kawal-implementasi-buku-pendidikan-pancasila-di-sekolahJum'at 07 Juni 2024 13:36 WIBFakhrizal Fakhri BPIP kawal pendidikan Pancasila di sekolah (Foto: istimewa/Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/06/07/337/3018571/bpip-kawal-implementasi-buku-pendidikan-pancasila-di-sekolah-JhUyqcdEnM.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8wOS8xLzE3NTk2MS81L3g4cmF2eTk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama stakeholders terkait terus mengawal penerapan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila usai diluncurkan pada acara bertajuk "Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka", di Jakarta 21 Agustus 2023 lalu. Wakil Kepala BPIP Rima Agristina menyampaikan perlu adanya strategi yang reliabel dalam penerapan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di sekolah. BACA JUGA: Kepala BPIP Kukuhkan Paskibraka 2023 Jadi Duta Pancasila "Perlu kita memikirkan langkah-langkah bagaimana supaya langkah yang sudah dilakukan ini semakin kuat, semakin mendorong pendidikan. Maka perlu kita untuk memformulasikan pengimplementasian Buku Teks Utama ini," ujarnya, Jumat (7/6/2024). Rima menyebut, penerapan BTU perlu didorong sebagai gerakan nasional yang strategis untuk kemajuan pendidikan bangsa Indonesia. Menurut dia, diperlukan energi dan kolaborasi yang kuat hingga lintas sektoral sebagai bentuk gotong royong dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. BACA JUGA: Bakal Dihadiri Jokowi, Kepala BPIP Pantau Langsung Gladi Bersih Upacara Harlah Pancasila "Sinkronisasi antar lembaga harus diperkuat kembali bersama KemenkoPMK, Kemendikbudristek, Kemendagri dan Kemenag sehingga enforcement ke bawah itu semakin tegas bahwa sudah wajib melaksanakan BTU ini di dalam Pendidikan Pancasila. Maka kita perlu berkolaborasi untuk penerapan dan penguatan itu," tegas Rima.Hasil pemantauan BPIP melalui Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Direktorat Evaluasi, ditemukan beberapa kendala dalam penerapan BTU. Menilik hal tersebut, Anggota Dewan Pengarah BPIP Muhammad Amin Abdullah menyampaikan perlunya mengatur strategi baru yang solid dan kokoh. Amin menyampaikan, BTU harus sampai secara efektif kepada guru-guru yang akan mengajarkan Pendidikan Pancasila, hal ini menjadi sangat vital, karena guru sebagai garda terdepan pendidik. “Kita harus mengatur strategi baru, sebagai gerakan nasional, dimulai dari antar kedeputian dan lintas koordinasi perlu duduk. Selain itu, BTU harus menyentuh guru, bukan kepala dinas, itu kuncinya, gurulah garda terdepan kita,” ucapnya. Ia menambahkan bahwa membangun character building melalui Pendidikan Pancasila diperlukan sinergisitas dan gotong royong bersama. Prof Amin mendorong BPIP untuk terus memperkuat kolaborasi bersama KemenkoPMK, Kemendikbudristek, Kemendagri, dan Kemenag dalam mengoptimalkan penerapan BTU Pendidikan Pancasila tersebut. “Kita harus duduk bareng, koordinasi yang apik bersama KemenkoPMK, Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemenag dan sektoral terkait,” tuturnya. Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo menyebut perlunya pemahaman yang serentak akan perbedaan BTU Pendidikan Pancasila dan Buku sebelumnya. “Sebagian guru barangkali tidak memahami perbedaan BTU Pendidikan Pancasila dan buku yang lama, kewarganegaraan. Diperlukan konten atau sosialisasi, kerjasama, untuk lebih mudah memahami perbedaannya. Apa yang membedakan dengan pendidikan Pancasila yang dulu,” ujar Benny.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8wOS8xLzE3NTk2MS81L3g4cmF2eTk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama stakeholders terkait terus mengawal penerapan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila usai diluncurkan pada acara bertajuk "Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka", di Jakarta 21 Agustus 2023 lalu. Wakil Kepala BPIP Rima Agristina menyampaikan perlu adanya strategi yang reliabel dalam penerapan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di sekolah. BACA JUGA: Kepala BPIP Kukuhkan Paskibraka 2023 Jadi Duta Pancasila "Perlu kita memikirkan langkah-langkah bagaimana supaya langkah yang sudah dilakukan ini semakin kuat, semakin mendorong pendidikan. Maka perlu kita untuk memformulasikan pengimplementasian Buku Teks Utama ini," ujarnya, Jumat (7/6/2024). Rima menyebut, penerapan BTU perlu didorong sebagai gerakan nasional yang strategis untuk kemajuan pendidikan bangsa Indonesia. Menurut dia, diperlukan energi dan kolaborasi yang kuat hingga lintas sektoral sebagai bentuk gotong royong dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. BACA JUGA: Bakal Dihadiri Jokowi, Kepala BPIP Pantau Langsung Gladi Bersih Upacara Harlah Pancasila "Sinkronisasi antar lembaga harus diperkuat kembali bersama KemenkoPMK, Kemendikbudristek, Kemendagri dan Kemenag sehingga enforcement ke bawah itu semakin tegas bahwa sudah wajib melaksanakan BTU ini di dalam Pendidikan Pancasila. Maka kita perlu berkolaborasi untuk penerapan dan penguatan itu," tegas Rima.Hasil pemantauan BPIP melalui Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Direktorat Evaluasi, ditemukan beberapa kendala dalam penerapan BTU. Menilik hal tersebut, Anggota Dewan Pengarah BPIP Muhammad Amin Abdullah menyampaikan perlunya mengatur strategi baru yang solid dan kokoh. Amin menyampaikan, BTU harus sampai secara efektif kepada guru-guru yang akan mengajarkan Pendidikan Pancasila, hal ini menjadi sangat vital, karena guru sebagai garda terdepan pendidik. “Kita harus mengatur strategi baru, sebagai gerakan nasional, dimulai dari antar kedeputian dan lintas koordinasi perlu duduk. Selain itu, BTU harus menyentuh guru, bukan kepala dinas, itu kuncinya, gurulah garda terdepan kita,” ucapnya. Ia menambahkan bahwa membangun character building melalui Pendidikan Pancasila diperlukan sinergisitas dan gotong royong bersama. Prof Amin mendorong BPIP untuk terus memperkuat kolaborasi bersama KemenkoPMK, Kemendikbudristek, Kemendagri, dan Kemenag dalam mengoptimalkan penerapan BTU Pendidikan Pancasila tersebut. “Kita harus duduk bareng, koordinasi yang apik bersama KemenkoPMK, Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemenag dan sektoral terkait,” tuturnya. Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo menyebut perlunya pemahaman yang serentak akan perbedaan BTU Pendidikan Pancasila dan Buku sebelumnya. “Sebagian guru barangkali tidak memahami perbedaan BTU Pendidikan Pancasila dan buku yang lama, kewarganegaraan. Diperlukan konten atau sosialisasi, kerjasama, untuk lebih mudah memahami perbedaannya. Apa yang membedakan dengan pendidikan Pancasila yang dulu,” ujar Benny.