KPK sudah melimpahkan berkas perkara korupsi di Kemnaker ke Pengadilan Tipikor.https://news.okezone.com/read/2024/06/07/337/3018606/tersangka-korupsi-kemnaker-segera-disidang-kpk-kerugian-negara-rp17-6-miliaridhttps://news.okezone.com/read/2024/06/07/337/3018606/tersangka-korupsi-kemnaker-segera-disidang-kpk-kerugian-negara-rp17-6-miliarhttps://news.okezone.com/read/2024/06/07/337/3018606/tersangka-korupsi-kemnaker-segera-disidang-kpk-kerugian-negara-rp17-6-miliarJum'at 07 Juni 2024 14:27 WIBNur KhabibiAli Fikri (Foto: MPI/Khabibi)https://img.okezone.com/content/2024/06/07/337/3018606/tersangka-korupsi-kemnaker-segera-disidang-kpk-kerugian-negara-rp17-6-miliar-qkMD3eZvIS.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNi8wNC8xLzE4MTQwNy81L3g4em02NjA=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaaan 2012 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta. Ada tiga tersangka dalam kasus tersebut, yakni Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemenaker, I Nyoman Darmanta; mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Reyna Usman; serta Direktur PT Adi Inti Mandiri, Karunia. "Jaksa KPK Ridho Seputra (6 Juni) telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan Terdakwa Reyna Usman dkk ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan tertulisnya, Jumat (7/6/2024).  BACA JUGA: KPK Selidiki Perintah Sesat dalam Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenaker Ali menyatakan, para tersangka akan didakwa merugikan negara Rp17,6 miliar dari dugaan korupsi yang mereka lakukan. "Sebagaimana dakwaan Tim Jaksa, besaran kerugian keuangan negara dari perbuatan para terdakwa senilai Rp17,6 miliar," ujar Ali. Uraian lengkapnya, Ali menjelaskan, akan dipaparkan lebih detail saat pembacaan surat dakwaan.  BACA JUGA: Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenaker, KPK Cegah 3 Orang ke Luar Negeri Untuk saat ini, Tim Jaksa masih menunggu jadwal sidang perdana untuk membacakan surat dakwaan. Sebagaimana diketahui, KPK saat ini menyidik kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012. Pengadaan sistem proteksi TKI tersebut diduga merugikan keuangan negara yang jumlahnya masih dalam proses penghitungan.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNi8wNC8xLzE4MTQwNy81L3g4em02NjA=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaaan 2012 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta. Ada tiga tersangka dalam kasus tersebut, yakni Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemenaker, I Nyoman Darmanta; mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Reyna Usman; serta Direktur PT Adi Inti Mandiri, Karunia. "Jaksa KPK Ridho Seputra (6 Juni) telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan Terdakwa Reyna Usman dkk ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan tertulisnya, Jumat (7/6/2024).  BACA JUGA: KPK Selidiki Perintah Sesat dalam Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenaker Ali menyatakan, para tersangka akan didakwa merugikan negara Rp17,6 miliar dari dugaan korupsi yang mereka lakukan. "Sebagaimana dakwaan Tim Jaksa, besaran kerugian keuangan negara dari perbuatan para terdakwa senilai Rp17,6 miliar," ujar Ali. Uraian lengkapnya, Ali menjelaskan, akan dipaparkan lebih detail saat pembacaan surat dakwaan.  BACA JUGA: Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenaker, KPK Cegah 3 Orang ke Luar Negeri Untuk saat ini, Tim Jaksa masih menunggu jadwal sidang perdana untuk membacakan surat dakwaan. Sebagaimana diketahui, KPK saat ini menyidik kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012. Pengadaan sistem proteksi TKI tersebut diduga merugikan keuangan negara yang jumlahnya masih dalam proses penghitungan.