Wakil Ketua Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menentukan tindakanhttps://news.okezone.com/read/2024/06/08/337/3018977/ini-alasan-pp-muhammadiyah-belum-tentukan-sikap-atas-pemberian-izin-tambangidhttps://news.okezone.com/read/2024/06/08/337/3018977/ini-alasan-pp-muhammadiyah-belum-tentukan-sikap-atas-pemberian-izin-tambanghttps://news.okezone.com/read/2024/06/08/337/3018977/ini-alasan-pp-muhammadiyah-belum-tentukan-sikap-atas-pemberian-izin-tambangSabtu 08 Juni 2024 14:00 WIBRiana RizkiaWakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer (foto: dok MPI)https://img.okezone.com/content/2024/06/08/337/3018977/ini-alasan-pp-muhammadiyah-belum-tentukan-sikap-atas-pemberian-izin-tambang-Gpw8KLBKbV.jpg JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menentukan tindakan, apakah akan menerima atau menolak pemberian izin tambah oleh pemerintah. Awalnya Mukhaer mengungkap, perwakilan pemerintah belum mendatangi PP Muhamadiyah dan membicarakan soal izin tambang yang diberikan tersebut. "Sampai sekarang pihak pemerintah belum datang silahturahmi ke PP Muhamadiyah, sehingga sampai sekarang kita juga belum memutuskan iya atau tidak," kata Mukhaer dalam dialog Polemik Trijaya bertajuk 'Ormas Agama Urus Tambang, Buat Apa?', Sabtu (8/6/2024). BACA JUGA: Din Syamsuddin Minta Muhammadiyah Tolak Pemberian Konsensi Tambang Batubara dari Pemerintah Mukhaer juga mengungkap, alasan di balik sikap PP Muhamadiyah, adalah karena pihaknya ingin mengkaji terlebih dahulu mengenai pengelolaan tambang. Pertama, kata Mukhaer, pengelolaan tambang merupakan bisnis baru bagi Muhamadiyah, berbeda dengan dunia pendidikan dan kesehatan yang memang sudah digeluti Ormas Keagamaan itu. "Yang jelas di sisi yang kontra di PP Muhamadiyah seperti yang muncul di publik ini kan sebuah bisnis yang menurut Muhamadiyah masih baru secara institusi yah. Walaupun kita memiliki bisnis atau kegiatan amal usaha, tapi ini masih asing bagi kita," ucapnya. BACA JUGA: Sekum Muhammadiyah Angkat Bicara soal Ormas Keagamaan Diizinkan Kelola Tambang Kedua, Mukhaer menegaskan, pihaknya juga perlu mengkaji bagaimana pengelolaan tambang ke depan. Terlebih, bisnis tersebut penuh dengan mafia dan merusak lingkungan. "Kemudian yang kedua dari sisi kontranya di PP Muhamadiyah adalah, ini kan penuh dengan mafia, penuh dengan oligarki bahkan dari hulu ke hilir, bahkan di tingkat pasarnya, pasar juga yang menentukan adalah oligarki," katanya. "Bahkan dari sisi lingkungan hidup, keberlanjutan pembangunan, eksploitasi di beberapa daerah sumber tambang, Babel, Kaltim atau beberapa daerah lain, kalau kita dari pesawat itu bopengnya luar biasa," sambungnya. JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menentukan tindakan, apakah akan menerima atau menolak pemberian izin tambah oleh pemerintah. Awalnya Mukhaer mengungkap, perwakilan pemerintah belum mendatangi PP Muhamadiyah dan membicarakan soal izin tambang yang diberikan tersebut. "Sampai sekarang pihak pemerintah belum datang silahturahmi ke PP Muhamadiyah, sehingga sampai sekarang kita juga belum memutuskan iya atau tidak," kata Mukhaer dalam dialog Polemik Trijaya bertajuk 'Ormas Agama Urus Tambang, Buat Apa?', Sabtu (8/6/2024). BACA JUGA: Din Syamsuddin Minta Muhammadiyah Tolak Pemberian Konsensi Tambang Batubara dari Pemerintah Mukhaer juga mengungkap, alasan di balik sikap PP Muhamadiyah, adalah karena pihaknya ingin mengkaji terlebih dahulu mengenai pengelolaan tambang. Pertama, kata Mukhaer, pengelolaan tambang merupakan bisnis baru bagi Muhamadiyah, berbeda dengan dunia pendidikan dan kesehatan yang memang sudah digeluti Ormas Keagamaan itu. "Yang jelas di sisi yang kontra di PP Muhamadiyah seperti yang muncul di publik ini kan sebuah bisnis yang menurut Muhamadiyah masih baru secara institusi yah. Walaupun kita memiliki bisnis atau kegiatan amal usaha, tapi ini masih asing bagi kita," ucapnya. BACA JUGA: Sekum Muhammadiyah Angkat Bicara soal Ormas Keagamaan Diizinkan Kelola Tambang Kedua, Mukhaer menegaskan, pihaknya juga perlu mengkaji bagaimana pengelolaan tambang ke depan. Terlebih, bisnis tersebut penuh dengan mafia dan merusak lingkungan. "Kemudian yang kedua dari sisi kontranya di PP Muhamadiyah adalah, ini kan penuh dengan mafia, penuh dengan oligarki bahkan dari hulu ke hilir, bahkan di tingkat pasarnya, pasar juga yang menentukan adalah oligarki," katanya. "Bahkan dari sisi lingkungan hidup, keberlanjutan pembangunan, eksploitasi di beberapa daerah sumber tambang, Babel, Kaltim atau beberapa daerah lain, kalau kita dari pesawat itu bopengnya luar biasa," sambungnya.