Ketua KPK Nawawi Pomolango merespons omongan Menko Marves Luhut Panjaitan.https://news.okezone.com/read/2024/06/11/337/3020252/ketua-kpk-balas-pernyataan-luhut-yang-sebut-ott-koruptor-kampunganidhttps://news.okezone.com/read/2024/06/11/337/3020252/ketua-kpk-balas-pernyataan-luhut-yang-sebut-ott-koruptor-kampunganhttps://news.okezone.com/read/2024/06/11/337/3020252/ketua-kpk-balas-pernyataan-luhut-yang-sebut-ott-koruptor-kampunganSelasa 11 Juni 2024 17:06 WIBFelldy UtamaNawawi Pomolango (ANTARA)https://img.okezone.com/content/2024/06/11/337/3020252/ketua-kpk-balas-pernyataan-luhut-yang-sebut-ott-koruptor-kampungan-loOYExCbEw.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNi8xMS8xLzE4MTY1Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango merespons pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan KPK sebagai cara kampungan. Nawawi meminta kepada awak media untuk menanyakan secara langsung kepada Luhut ihwal apa yang menjadi dasar atas pernyataannya tersebut. "Tanya beliau apa alasannya," kata Nawawi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).  BACA JUGA: Bareskrim Polri Tindak Lanjuti Laporan Nurul Ghufron pada Anggota Dewas KPK Meski begitu, kata dia, KPK melihat bahwa sistem digitalisasi pun tidak bisa menjamin upaya tindak pidana korupsi belum menjadi jitu. "Negara ini tetap masih rame dengan soal korupsi itu. Meskipun digitalisasi itu udah sedemikian maju," ujarnya. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih ada koruptor di Indonesia. Perkaranya, belum ada sistem digitalisasi yang bisa mencegah tindak pidana tersebut.  BACA JUGA: KPK Usut Dugaan Aliran Uang Korupsi Proyek Amarta Karya ke Dirut AirNav Indonesia harus memiliki sistem digitalisasi yang mampu mengawasi dan mencegah kecurangan di kementerian dan lembaga (K/L). Soal ini Luhut optimis bila platform Government Technology (GovTech) atau INA Digital bisa melakukan hal tersebut. Menurutnya, GovTech membuat pemerintahan lebih efisien dan transparan. Hal ini pun bisa mencegah praktik korupsi di internal K/L. “Saya dibully orang saat katakan OTT kampungan. Saya bilang ke pansel KPK itu, jangan kalian pikir pikir KPK diperlemah, nggak ada diperlemah. Yang lemah itu sistem kita,” beber dia.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNi8xMS8xLzE4MTY1Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango merespons pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan KPK sebagai cara kampungan. Nawawi meminta kepada awak media untuk menanyakan secara langsung kepada Luhut ihwal apa yang menjadi dasar atas pernyataannya tersebut. "Tanya beliau apa alasannya," kata Nawawi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).  BACA JUGA: Bareskrim Polri Tindak Lanjuti Laporan Nurul Ghufron pada Anggota Dewas KPK Meski begitu, kata dia, KPK melihat bahwa sistem digitalisasi pun tidak bisa menjamin upaya tindak pidana korupsi belum menjadi jitu. "Negara ini tetap masih rame dengan soal korupsi itu. Meskipun digitalisasi itu udah sedemikian maju," ujarnya. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih ada koruptor di Indonesia. Perkaranya, belum ada sistem digitalisasi yang bisa mencegah tindak pidana tersebut.  BACA JUGA: KPK Usut Dugaan Aliran Uang Korupsi Proyek Amarta Karya ke Dirut AirNav Indonesia harus memiliki sistem digitalisasi yang mampu mengawasi dan mencegah kecurangan di kementerian dan lembaga (K/L). Soal ini Luhut optimis bila platform Government Technology (GovTech) atau INA Digital bisa melakukan hal tersebut. Menurutnya, GovTech membuat pemerintahan lebih efisien dan transparan. Hal ini pun bisa mencegah praktik korupsi di internal K/L. “Saya dibully orang saat katakan OTT kampungan. Saya bilang ke pansel KPK itu, jangan kalian pikir pikir KPK diperlemah, nggak ada diperlemah. Yang lemah itu sistem kita,” beber dia.