Menurutnya, realisasi anggaran BPIP 2023 mencapai 96,41% dari total pagu 2023.https://news.okezone.com/read/2024/06/12/337/3020478/komisi-ii-dpr-dorong-penguatan-bpip-transformasi-nilai-nilai-ideologiidhttps://news.okezone.com/read/2024/06/12/337/3020478/komisi-ii-dpr-dorong-penguatan-bpip-transformasi-nilai-nilai-ideologihttps://news.okezone.com/read/2024/06/12/337/3020478/komisi-ii-dpr-dorong-penguatan-bpip-transformasi-nilai-nilai-ideologiRabu 12 Juni 2024 08:42 WIBArief Setyadi Kepala BPIP Yudian Wahyudi (Foto: Ist/Dok)https://img.okezone.com/content/2024/06/12/337/3020478/komisi-ii-dpr-dorong-penguatan-bpip-transformasi-nilai-nilai-ideologi-N6ZHDctWO8.jpgJAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta pada Selasa, 11 Juni 2024. Rapat juga dihadiri Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden. Dalam rapat, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, memaparkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan anggaran tahun 2023, rencana kerja pemerintah dalam struktur anggaran tahun 2024, dan pembahasan RAPBN tahun anggaran 2025. Menurutnya, realisasi anggaran BPIP 2023 mencapai 96,41% dari total pagu 2023. Yudian mengungkapkan, capaian strategis BPIP pada 2023 mencakup Gerakan Aksi Pancasila dan Gotong Royong Melawan Stunting, sosialisasi Pancasila bersama DPR RI di 54 lokasi. Lalu, penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2023, serta pengkajian dan penyelarasan peraturan perundang-undangan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. BACA JUGA: Engkong di Depok Bantah Cabuli Cucu: Buset, Dikira Gua Robot Gedeg Kemudian, penyusunan dan peluncuran Buku Teks Utama Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Paud sampai dengan SMA, sertifikasi bagi pengajar/ penceramah pendidikan dan pelatihan PIP, pembinaan ideologi Pancasila melalui Pelatihan Eksekutif Nasional (PEN) kepada K/ L dan pemerintah daerah. Kerja sama BPIP-LAN-Menpan-ANRI, pembinaan ideologi Pancasila kepada generasi muda melalui program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023. "Dan, opini atas Laporan Keuangan BPIP oleh BPK (5 kali berturut-turut memperoleh opini WTP atas LK Tahun 2019 – 2023),” ujarnya dikutip dalam keterangannya. BACA JUGA: Petugas Dishub DKI yang Viral Pungli di Jakbar Disanksi Penurunan Pangkat Pada 2024, Yudian menjelaskan kegiatan strategis BPIP yang meliputi sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan lembaga tinggi negara, anggota legislatif, kementerian/lembaga, dan perangkat daerah. BPIP juga akan terus memonitor dan mengevaluasi penggunaan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di berbagai daerah serta melakukan penyelarasan dan harmonisasi indikator nilai-nilai Pancasila terhadap rancangan peraturan peraturan. “Kemudian, akreditasi lembaga diklat PIP, pelatihan Training of Trainer (ToT) Pembinaan Ideologi Pancasila, Sertifikasi kepada pendidik dan pelatih Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila, penyelenggaraan program Paskibraka secara menyeluruh, serta penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila. Selain itu, kami juga lakukan pengukuran aktualisasi nilai-nilai Pancasila, dan baru saja kami selenggarakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 di Blok Rokan, Dumai”, katanya. Yudian mengungkapkan, bahwa anggaran BPIP mengalami penurunan dari 2023 hingga 2025, dengan penurunan sebesar 4,26% pada 2024 dan 12,52% pada 2025. BPIP, lanjut Yudian, akan masif menyosialisasikan Pancasila ke setiap lini kehidupan, termasuk generasi muda, melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram. BPIP menilai pentingnya Ideologi Pancasila harus masuk ke generasi milenial, Gen Z, dan alfa dengan menggandeng content creator, YouTuber, influencer, dan |Tiktoker. BACA JUGA: Puluhan Warga di Sukabumi Keracunan Makanan, Satu Kritis Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, mengakui perlunya penguatan kelembagaan BPIP melalui undang-undang. Ia menilai pentingnya tugas BPIP dalam mentransformasi nilai ideologi menjadi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Setiap rapat saya dengan BPIP selalu saya mendorong bahwa BPIP ini jangan hanya menjadi Badan yang hanya dibentuk oleh keputusan presiden pak, ke depan ini bagaimana Lembaga ini eksistensinya harus dikuatkan dengan undang-undang,” katanya. Heru Sudjatmoko, Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP menyampaikan usulan pembentukan Mahkamah Pancasila. Ia terinspirasi oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menjaga konstitusi dan hukum, mengusulkan agar Mahkamah Pancasila berfungsi sebagai penjaga etika dan perilaku para pejabat negara serta warga negara. "Izinkan saya tidak bicara anggaran, sedikit saja, Pak, saya hanya tergelitik kalau tidak saya katakan terinspirasi. Ketika kita mengenal ada Mahkamah Konstitusi yang secara sederhana bisa dsebut penjaga konstitusi kita, ada Mahkamah Agung yang menjaga hukum dengan segala peraturan perundangan di bawah konstitusi. Saya melamun, jangan-jangan perlu ada Mahkamah Pancasila. Saya ditertawakan nggak apa, ya, tapi dengan segala hormat saya ingin sampaikan pikiran ini," ujarnya. "Kalau Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusi, barangkali Mahkamah Pancasila, dengan segala kekurangan saya, saya bisa menyebut mungkin fungsinya sebagai penjaga etika dan perilaku para pejabat negara, para aparatur negara, para warga negara, para orang-orang kaya di negara ini, pendek kata semua dari kita. Barangkali tentu bukan untuk mengadili seperti di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, tapi paling tidak BPIP bisa mengonsolidasi," imbuhnya. BACA JUGA: Ambruk di Ruang Rapat, Anggota DPRD Barito Selatan Zainal Abidin Meninggal Dunia Sementara Kamran Muchtar Podomi, Anggota Dewan dari Fraksi Partai NasDem mendorong BPIP untuk lebih masif dalam sosialisasi pengarusutamaan ideologi Pancasila di masyarakat. Hal ini tentunya bisa menjadi modal persatuan dan kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Menebar nilai-nilai baik, nilai nilai ideologi Pancasila di tingkat masyarakat paling bawah itu menjadi penting. Nah, makanya sosialisasinya harus masif, ini masalah ideologi. BPIP ini penting karena ini modal kita untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya. BACA JUGA: Pilgub Sumsel, Demokrat Nyatakan Usung Herman Deru-Cik Ujang Peran BPIP, menurutnya, sangat terasa hingga ke daerah-daerah dalam dalam program Paskibraka. Meski, ia menekankan agar BPIP turut memperhatikan anggaran Paskribraka di daerah. “Karena BPIP ini bicara nilai, outcomenya nilai, saya belum tau batu ujinya apa, tapi yang terasa di daerah itu paskibraka. Nah, termasuk anggaran di daerah bu, diperhatikan juga paskibraka-paskibraka yang kita udah tau lah, kalau anak-anak di daerah yang orang tuanga petani, tapi meraka bangga jadi paskibraka, walaupun tingkat kabupaten/kota, apalagi meraka sampai di pusat,” pungkasnya. JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta pada Selasa, 11 Juni 2024. Rapat juga dihadiri Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden. Dalam rapat, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, memaparkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan anggaran tahun 2023, rencana kerja pemerintah dalam struktur anggaran tahun 2024, dan pembahasan RAPBN tahun anggaran 2025. Menurutnya, realisasi anggaran BPIP 2023 mencapai 96,41% dari total pagu 2023. Yudian mengungkapkan, capaian strategis BPIP pada 2023 mencakup Gerakan Aksi Pancasila dan Gotong Royong Melawan Stunting, sosialisasi Pancasila bersama DPR RI di 54 lokasi. Lalu, penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2023, serta pengkajian dan penyelarasan peraturan perundang-undangan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. BACA JUGA: Engkong di Depok Bantah Cabuli Cucu: Buset, Dikira Gua Robot Gedeg Kemudian, penyusunan dan peluncuran Buku Teks Utama Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Paud sampai dengan SMA, sertifikasi bagi pengajar/ penceramah pendidikan dan pelatihan PIP, pembinaan ideologi Pancasila melalui Pelatihan Eksekutif Nasional (PEN) kepada K/ L dan pemerintah daerah. Kerja sama BPIP-LAN-Menpan-ANRI, pembinaan ideologi Pancasila kepada generasi muda melalui program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023. "Dan, opini atas Laporan Keuangan BPIP oleh BPK (5 kali berturut-turut memperoleh opini WTP atas LK Tahun 2019 – 2023),” ujarnya dikutip dalam keterangannya. BACA JUGA: Petugas Dishub DKI yang Viral Pungli di Jakbar Disanksi Penurunan Pangkat Pada 2024, Yudian menjelaskan kegiatan strategis BPIP yang meliputi sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan lembaga tinggi negara, anggota legislatif, kementerian/lembaga, dan perangkat daerah. BPIP juga akan terus memonitor dan mengevaluasi penggunaan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di berbagai daerah serta melakukan penyelarasan dan harmonisasi indikator nilai-nilai Pancasila terhadap rancangan peraturan peraturan. “Kemudian, akreditasi lembaga diklat PIP, pelatihan Training of Trainer (ToT) Pembinaan Ideologi Pancasila, Sertifikasi kepada pendidik dan pelatih Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila, penyelenggaraan program Paskibraka secara menyeluruh, serta penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila. Selain itu, kami juga lakukan pengukuran aktualisasi nilai-nilai Pancasila, dan baru saja kami selenggarakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 di Blok Rokan, Dumai”, katanya. Yudian mengungkapkan, bahwa anggaran BPIP mengalami penurunan dari 2023 hingga 2025, dengan penurunan sebesar 4,26% pada 2024 dan 12,52% pada 2025. BPIP, lanjut Yudian, akan masif menyosialisasikan Pancasila ke setiap lini kehidupan, termasuk generasi muda, melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram. BPIP menilai pentingnya Ideologi Pancasila harus masuk ke generasi milenial, Gen Z, dan alfa dengan menggandeng content creator, YouTuber, influencer, dan |Tiktoker. BACA JUGA: Puluhan Warga di Sukabumi Keracunan Makanan, Satu Kritis Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, mengakui perlunya penguatan kelembagaan BPIP melalui undang-undang. Ia menilai pentingnya tugas BPIP dalam mentransformasi nilai ideologi menjadi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Setiap rapat saya dengan BPIP selalu saya mendorong bahwa BPIP ini jangan hanya menjadi Badan yang hanya dibentuk oleh keputusan presiden pak, ke depan ini bagaimana Lembaga ini eksistensinya harus dikuatkan dengan undang-undang,” katanya. Heru Sudjatmoko, Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP menyampaikan usulan pembentukan Mahkamah Pancasila. Ia terinspirasi oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menjaga konstitusi dan hukum, mengusulkan agar Mahkamah Pancasila berfungsi sebagai penjaga etika dan perilaku para pejabat negara serta warga negara. "Izinkan saya tidak bicara anggaran, sedikit saja, Pak, saya hanya tergelitik kalau tidak saya katakan terinspirasi. Ketika kita mengenal ada Mahkamah Konstitusi yang secara sederhana bisa dsebut penjaga konstitusi kita, ada Mahkamah Agung yang menjaga hukum dengan segala peraturan perundangan di bawah konstitusi. Saya melamun, jangan-jangan perlu ada Mahkamah Pancasila. Saya ditertawakan nggak apa, ya, tapi dengan segala hormat saya ingin sampaikan pikiran ini," ujarnya. "Kalau Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusi, barangkali Mahkamah Pancasila, dengan segala kekurangan saya, saya bisa menyebut mungkin fungsinya sebagai penjaga etika dan perilaku para pejabat negara, para aparatur negara, para warga negara, para orang-orang kaya di negara ini, pendek kata semua dari kita. Barangkali tentu bukan untuk mengadili seperti di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, tapi paling tidak BPIP bisa mengonsolidasi," imbuhnya. BACA JUGA: Ambruk di Ruang Rapat, Anggota DPRD Barito Selatan Zainal Abidin Meninggal Dunia Sementara Kamran Muchtar Podomi, Anggota Dewan dari Fraksi Partai NasDem mendorong BPIP untuk lebih masif dalam sosialisasi pengarusutamaan ideologi Pancasila di masyarakat. Hal ini tentunya bisa menjadi modal persatuan dan kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Menebar nilai-nilai baik, nilai nilai ideologi Pancasila di tingkat masyarakat paling bawah itu menjadi penting. Nah, makanya sosialisasinya harus masif, ini masalah ideologi. BPIP ini penting karena ini modal kita untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya. BACA JUGA: Pilgub Sumsel, Demokrat Nyatakan Usung Herman Deru-Cik Ujang Peran BPIP, menurutnya, sangat terasa hingga ke daerah-daerah dalam dalam program Paskibraka. Meski, ia menekankan agar BPIP turut memperhatikan anggaran Paskribraka di daerah. “Karena BPIP ini bicara nilai, outcomenya nilai, saya belum tau batu ujinya apa, tapi yang terasa di daerah itu paskibraka. Nah, termasuk anggaran di daerah bu, diperhatikan juga paskibraka-paskibraka yang kita udah tau lah, kalau anak-anak di daerah yang orang tuanga petani, tapi meraka bangga jadi paskibraka, walaupun tingkat kabupaten/kota, apalagi meraka sampai di pusat,” pungkasnya.