Menurutnya mulai dari tingkat kepala sekolah, kepala KCD, hingga operator PPDB sudah meneken pakta integritashttps://news.okezone.com/read/2024/06/26/525/3026427/pemprov-jabar-klaim-tak-ada-temuan-pungli-ppdb-2024-di-bogor-depok-semua-sudah-teken-pakta-integritasidhttps://news.okezone.com/read/2024/06/26/525/3026427/pemprov-jabar-klaim-tak-ada-temuan-pungli-ppdb-2024-di-bogor-depok-semua-sudah-teken-pakta-integritashttps://news.okezone.com/read/2024/06/26/525/3026427/pemprov-jabar-klaim-tak-ada-temuan-pungli-ppdb-2024-di-bogor-depok-semua-sudah-teken-pakta-integritasRabu 26 Juni 2024 16:57 WIBMuhammad Refi SandiPPDB. (Foto: Ist/Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/06/26/525/3026427/pemprov-jabar-klaim-tak-ada-temuan-pungli-ppdb-2024-di-bogor-depok-semua-sudah-teken-pakta-integritas-dzgFCZdPvg.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNi8yNS8xLzE4MjE1MC81L3g5MHd5cGE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> DEPOK - Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah II Bogor-Depok Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Asep Sudarsono mengklaim tidak ada temuan pungutan liar (pungli) maupun sengkarut permasalahan lainnya dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Menurutnya mulai dari tingkat kepala sekolah, kepala KCD, hingga operator PPDB sudah meneken pakta integritas untuk menjalankan proses sesuai prosedur dan akan diberikan sanksi pencopotan dari jabatan jika melanggar. BACA JUGA: Calon Siswa Gagal Masuk Sekolah Pilihan di PPDB 2024, Disdik DKI: Kami Tak Bisa Intervensi Sistem "Sebetulnya temuan itu tidak ada yang bisa kita lakukan karena sudah sesuai dengan prosedur. Berbeda dengan tahun yang lalu tahun ini mulai dari kepala sekolah, kepala KCD, operator menandatangani pakta integritas. Artinya kalau dia melanggar peraturan diberhentikan dari jabatan, kalau Kepala KCD diberhentikan dari KCD-nya," kata Asep saat dikonfirmasi, Rabu (26/6/2024). BACA JUGA: Server PPDB Jakarta 2024 Aman dari Serangan Hacker? "Jadi kita hati-hati, maka pedoman Pergub Nomor 9 itu yang dipedomani oleh kita," tambahnya.Asep mempersilakan masyarakat melaporkan apabila ada temuan terkait sejumlah kecurangan dalam proses PPDB. "Jadi nanti kalau saja ada temuan indikasi itu laporkan ke kita kita akan verifikasi, karena bebas pun mulai terintegrasi dan terintegrasi, jujur terbuka makanya kita menerima aduan dari kawan-kawan. Tapi minimal ada data pendahuluan misalkan siapa yang melakukan ini," ungkapnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNi8yNS8xLzE4MjE1MC81L3g5MHd5cGE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> DEPOK - Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah II Bogor-Depok Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Asep Sudarsono mengklaim tidak ada temuan pungutan liar (pungli) maupun sengkarut permasalahan lainnya dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Menurutnya mulai dari tingkat kepala sekolah, kepala KCD, hingga operator PPDB sudah meneken pakta integritas untuk menjalankan proses sesuai prosedur dan akan diberikan sanksi pencopotan dari jabatan jika melanggar. BACA JUGA: Calon Siswa Gagal Masuk Sekolah Pilihan di PPDB 2024, Disdik DKI: Kami Tak Bisa Intervensi Sistem "Sebetulnya temuan itu tidak ada yang bisa kita lakukan karena sudah sesuai dengan prosedur. Berbeda dengan tahun yang lalu tahun ini mulai dari kepala sekolah, kepala KCD, operator menandatangani pakta integritas. Artinya kalau dia melanggar peraturan diberhentikan dari jabatan, kalau Kepala KCD diberhentikan dari KCD-nya," kata Asep saat dikonfirmasi, Rabu (26/6/2024). BACA JUGA: Server PPDB Jakarta 2024 Aman dari Serangan Hacker? "Jadi kita hati-hati, maka pedoman Pergub Nomor 9 itu yang dipedomani oleh kita," tambahnya.Asep mempersilakan masyarakat melaporkan apabila ada temuan terkait sejumlah kecurangan dalam proses PPDB. "Jadi nanti kalau saja ada temuan indikasi itu laporkan ke kita kita akan verifikasi, karena bebas pun mulai terintegrasi dan terintegrasi, jujur terbuka makanya kita menerima aduan dari kawan-kawan. Tapi minimal ada data pendahuluan misalkan siapa yang melakukan ini," ungkapnya.