Pemerintah tak punya cadangan data PDN yang dicuri hacker.https://news.okezone.com/read/2024/06/27/337/3027086/kritik-data-pdn-yang-bocor-tak-ada-backup-komisi-i-dpr-itu-kebodohanidhttps://news.okezone.com/read/2024/06/27/337/3027086/kritik-data-pdn-yang-bocor-tak-ada-backup-komisi-i-dpr-itu-kebodohanhttps://news.okezone.com/read/2024/06/27/337/3027086/kritik-data-pdn-yang-bocor-tak-ada-backup-komisi-i-dpr-itu-kebodohanJum'at 28 Juni 2024 04:45 WIBMuhamad Fadli RamadanKetua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid (MPI)https://img.okezone.com/content/2024/06/27/337/3027086/kritik-data-pdn-yang-bocor-tak-ada-backup-komisi-i-dpr-itu-kebodohan-AhNqerH125.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNi8yNy8xLzE4MjIwNC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware Brainchiper. Komisi I DPR RI menyayangkan tak ada backup data PDN yang disiapkan pemerintah sebagai antisipasi serangan hacker. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengakui tak memiliki backup atau cadangan data. Sehingga, data-data yang riskan hilang tidak bisa dikembalikan, yang bisa membuat negara mengalami kerugian besar. Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Kementerian Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/024), Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian mulanya menyebut mereka memiliki masalah dalam tata kelola.  BACA JUGA: Menkominfo Lapor Gangguan Server PDN ke Jokowi Besok Tapi, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid yang mendengar pernyataan tersebut merasa bahwa itu merupakan suatu kebodohan. Menurutnya, Kementerian Kominfo dan BSSN harusnya sudah menyadari akan serangan-serangan siber dan memiliki cadangan data agar tidak terjadi hal yang tak diharapkan. "Kalau enggak ada back up, itu bukan tata kelola sih, Pak, kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam backup kan, karena cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, pak," ujar Meutya. Sebagai informasi, serangan ransomware Brainchiper mengincar data-data di imigrasi, INAFIS, dan lainnya. Tapi, Muetya mengungkapkan masyarakat Indonesia masih beruntung karena ada beberapa kementerian/lembaga yang belum bergabung dengan PDNS, sehingga data mereka masih aman. "Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia," ucapnya.  BACA JUGA: BSSN Akui Belum Mampu Deteksi Peretas Server PDN "Yang paling patuh (setor data) Imigrasi saya dengar. Itu yang paling enggak selamat. Intinya jangan bilang lagi tata kelola, Pak. Karena ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun back up berarti kan?" lanjut Muetya. Kominfo, BSSN, Polri, dan juga Telkom, saat ini masih berusaha untuk melakukan perbaikan terhadap data-data yang mendapat serangan ransomware Brainchiper. Setidaknya, ada 282 kementerian/lembaga dan pemerintah terkunci dan tersandara peretas.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNi8yNy8xLzE4MjIwNC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware Brainchiper. Komisi I DPR RI menyayangkan tak ada backup data PDN yang disiapkan pemerintah sebagai antisipasi serangan hacker. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengakui tak memiliki backup atau cadangan data. Sehingga, data-data yang riskan hilang tidak bisa dikembalikan, yang bisa membuat negara mengalami kerugian besar. Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Kementerian Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/024), Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian mulanya menyebut mereka memiliki masalah dalam tata kelola.  BACA JUGA: Menkominfo Lapor Gangguan Server PDN ke Jokowi Besok Tapi, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid yang mendengar pernyataan tersebut merasa bahwa itu merupakan suatu kebodohan. Menurutnya, Kementerian Kominfo dan BSSN harusnya sudah menyadari akan serangan-serangan siber dan memiliki cadangan data agar tidak terjadi hal yang tak diharapkan. "Kalau enggak ada back up, itu bukan tata kelola sih, Pak, kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam backup kan, karena cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, pak," ujar Meutya. Sebagai informasi, serangan ransomware Brainchiper mengincar data-data di imigrasi, INAFIS, dan lainnya. Tapi, Muetya mengungkapkan masyarakat Indonesia masih beruntung karena ada beberapa kementerian/lembaga yang belum bergabung dengan PDNS, sehingga data mereka masih aman. "Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia," ucapnya.  BACA JUGA: BSSN Akui Belum Mampu Deteksi Peretas Server PDN "Yang paling patuh (setor data) Imigrasi saya dengar. Itu yang paling enggak selamat. Intinya jangan bilang lagi tata kelola, Pak. Karena ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun back up berarti kan?" lanjut Muetya. Kominfo, BSSN, Polri, dan juga Telkom, saat ini masih berusaha untuk melakukan perbaikan terhadap data-data yang mendapat serangan ransomware Brainchiper. Setidaknya, ada 282 kementerian/lembaga dan pemerintah terkunci dan tersandara peretas.