Pemerintah sejauh ini belum memiliki back up data dari beberapa Kementerian/Lembaga yang tersanderahttps://news.okezone.com/read/2024/06/29/337/3027769/muhammadiyah-ungkap-jadi-korban-serangan-siber-pdnidhttps://news.okezone.com/read/2024/06/29/337/3027769/muhammadiyah-ungkap-jadi-korban-serangan-siber-pdnhttps://news.okezone.com/read/2024/06/29/337/3027769/muhammadiyah-ungkap-jadi-korban-serangan-siber-pdnSabtu 29 Juni 2024 16:10 WIBRaka Dwi NoviantoIlustrasi (Foto: BBC)https://img.okezone.com/content/2024/06/29/337/3027769/muhammadiyah-ungkap-jadi-korban-serangan-siber-pdn-dYH1iqfojv.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNi8yOC8xLzE4MjI2MC81L3g5MTNobzQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber yang mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, dan juga membuat data milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera oleh peretas. Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi mengungkapkan bahwa Muhammadiyah turut menjadi korban atas permasalahan tersebut. Ismail mengatakan bahwa Muhammadiyah memiliki ribuan lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi, dan juga memiliki ribuan dosen dan guru besar yang datanya berada di PDN. BACA JUGA: Marak Kebocoran Data Imbas Gangguan Server PDNS, Pakar Masyarakat Harus Melek Literasi Digital! “Serangan yang terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan hanya sekadar insiden biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia,” kata Ismail dalam keterangannya dikutip pada Sabtu (29/6/2024). BACA JUGA: Server PDN Diretas, DPR: Masyarakat yang Merasa Dirugikan Bisa Ajukan Gugatan Class Action Menurut Ismail, Pemerintah sejauh ini belum memiliki back up data dari beberapa Kementerian/Lembaga yang tersandera, dan masih berupaya untuk melakukan recovery.Ismail menilai adanya kesalahan atau kekurangan dalam hal perencanaan Pemerintah dalam membentuk PDN. “Semua orang diminta datanya di PDN, tetapi Pemerintah tidak memiliki backup data untuk itu, mengapa diperencanaannya tidak memikirkan sistem backup, dan manajemen resiko yang akan terjadi,” kata Ismail. Muhammadiyah, kata Ismail, berharap Pemerintah dapat bertanggung jawab atas persoalan ini serta mengambil langkah-langkah pemulihan segera. “Pemerintah dalam mengatasi masalah PDN ini harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Serta berharap Pemerintah dengan segera menyusun kembali sistem siber yang lebih komprehensif dengan melibatkan expert dari berbagai pihak yang transparan,” kata Ismail.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNi8yOC8xLzE4MjI2MC81L3g5MTNobzQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber yang mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, dan juga membuat data milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera oleh peretas. Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi mengungkapkan bahwa Muhammadiyah turut menjadi korban atas permasalahan tersebut. Ismail mengatakan bahwa Muhammadiyah memiliki ribuan lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi, dan juga memiliki ribuan dosen dan guru besar yang datanya berada di PDN. BACA JUGA: Marak Kebocoran Data Imbas Gangguan Server PDNS, Pakar Masyarakat Harus Melek Literasi Digital! “Serangan yang terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan hanya sekadar insiden biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia,” kata Ismail dalam keterangannya dikutip pada Sabtu (29/6/2024). BACA JUGA: Server PDN Diretas, DPR: Masyarakat yang Merasa Dirugikan Bisa Ajukan Gugatan Class Action Menurut Ismail, Pemerintah sejauh ini belum memiliki back up data dari beberapa Kementerian/Lembaga yang tersandera, dan masih berupaya untuk melakukan recovery.Ismail menilai adanya kesalahan atau kekurangan dalam hal perencanaan Pemerintah dalam membentuk PDN. “Semua orang diminta datanya di PDN, tetapi Pemerintah tidak memiliki backup data untuk itu, mengapa diperencanaannya tidak memikirkan sistem backup, dan manajemen resiko yang akan terjadi,” kata Ismail. Muhammadiyah, kata Ismail, berharap Pemerintah dapat bertanggung jawab atas persoalan ini serta mengambil langkah-langkah pemulihan segera. “Pemerintah dalam mengatasi masalah PDN ini harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Serta berharap Pemerintah dengan segera menyusun kembali sistem siber yang lebih komprehensif dengan melibatkan expert dari berbagai pihak yang transparan,” kata Ismail.